Banyak Kepala Daerah Terjaring OTT Bukan Salah Partai Politik

JAKARTA - Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tjahjo Kumolo tidak mau menyalahkan partai politik (parpol) pengusung kepala daerah yang belakangan banyak menjadi pesakitan di Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Alasannya, cara partai merekrut calon kepala daerah selama ini sudah bagus. "Kalau partai tidak salah," kata Tjahjo di gedung DPR, Jakarta, Senin (25/9). Mantan Sekretaris Jenderal PDI Perjuangan itu mencontohkan partai yang merekrut calon kepala daerah dengan tes psikologi. Bahkan, ada pelatihan pembekalan dengan materi ideologis untuk bakal calon kepala daerah. Hanya saja, hal itu tak menjamin calon yang terpilih dan dilantik bersih dari korupsi. “Semua kembali lagi ke orangnya," ungkap Tjahjo. Mantan ketua tim sukses pemenangan Jokowi-JK di Pilpres 2014 itu menuturkan, korupsi juga tidak bisa dilakukan satu orang dalam hal ini kepala daerah saja. Sebab, korupsi juga menyangkut anak buah dari kepala daerah yang terlibat, masukan-masukan yang salah, juga keterlibatan pengusaha. "Bayangkan selama KPK ada sudah 77 OTT (operasi tangkap tangan, red) kemudian sebelumnya sudah 300 orang lebih," katanya. Tjahjo juga mengaku belum berencana mengumpulkan seluruh kepala daerah terkait maraknya penangkapan oleh KPK. Menurutnya, semua sistem sudah dibangun secara baik. Namun, katanya, inspektorat di daerah perlu dikuatkan. Untuk masalah penguatan ini, Tjahjo sudah berkoordinasi dengan KPK dan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP). "Semua sistem sudah ada. Bapak Presiden Jokowi juga bicara hal sama agar hati-hati karena ini uang negara, sampai dana desa," katanya. Anggota Komisi II DPR Ahmad Baidowi menilai maraknya kepala daerah yang terjaring OTT KPK karena pengawasan lemah. Apalagi, posisi Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) atau yang dikenal dengan inspektorat selama ini masih di bawah kendali kepala daerah. "Banyaknya kepala daerah yang tertangkap KPK salah satunya akibat lemahnya pengawasan di daerah. Fungsi inspektorat yang berada di bawah kendali kepala daerah justru tidak maksimal," katanya. Politikus Partai Pesatuan Pembangunan (PPP) itu menambahkan, tidak semua kepala daerah adalah kader partai. Sebab, sering kali partai hanya dijadikan perahu untuk maju pilkada. Namun demikian, kata Baidowi, partai politik tetap bertanggung jawab secara moral. "Sehingga sejak awal kami selalu memperhatikan integritas figur calon kepala daerah sebelum diusung," ujar politikus asal Madura yang akrab disapa dengan panggilan Awi itu. Hanya saja, Baidowi menegaskan, biasanya para kepala daerah sulit dikontrol oleh parpol yang mengusung mereka di pilkada. "Karena setelah menjabat kepala daerah memiliki kewenangan yang otonom," ungkapnya. (jpnn)

Sumber: