Bantuan Pendidikan Sekolah Gratis, Rp 250 Ribu/Siswa, Sekolah Swasta Besar Belum Bergabung

TANGERANGEKSPRES.ID, SERANG - Pemprov Banten mencatat, sebanyak 76.645 siswa di Banten mengikuti program sekolah gratis swasta untuk tingkat SMA sederajat setelah diterima sebagai peserta didik baru.  Setiap siswa memperoleh bantuan biaya pendidikan dengan jumlah yang variatif sesuai dengan wilayah. Untuk Tangerang Raya, Rp250 ribu/siswa/bulan.  Serang, Cilegon, Lebak, dan Pandeglang mendapatkan bantuan dana Pendidikan Rp150 ribu/bulan/siswa.

Dana tersebut disalurkan langsung ke rekening virtual siswa dalam empat tahap pencairan setiap tahun. Sekda Banten Deden Apriandhi Hartawan mengatakan, sebanyak 76.645 siswa yang mengikuti program sekolah gratis dari Pemprov Banten terdiri dari terdiri dari 17.183 siswa di SMA swasta, 56.880 siswa di SMK swasta, dan 2.582 siswa di SKh swasta. 

"Sedangkan untuk peserta didik baru yang diterima di SMAN, SMKN, dan SKhN di Provinsi Banten pada tahun ajaran 2025/2026 mencapai 79.975 siswa. Dengan rincian SMAN sebanyak 47.323 siswa, SMKN sebanyak 31.022 siswa, dan SKhN sebanyak 1.630 siswa," katanya, Minggu (20/7). Selanjutnya, hingga pertengahan Juli 2025, tercatat sebanyak 811 hingga 814 sekolah swasta telah bergabung dalam program ini, dari target awal sekitar 1.200 sekolah. Program itu menargetkan sekitar 87.000 hingga 88.000 siswa baru kelas 10 di seluruh kabupaten/kota di Provinsi Banten.

Ia menjelaskan, secara bertahap Pemprov Banten mulai membagikan buku rekening kepada siswa, sembari melakukan proses input data siswa di Dapodik Kemendikdasmen. "Kami jadwalkan, pada September, dana bantuan pendidikan sudah dapat diterima oleh sekolah," ujarnya. Maka dari itu, Deden berharap kepada seluruh siswa untuk dapat memanfaatkan kesempatan belajar secara gratis yang ditampung oleh Pemprov Banten. Program ini juga diharapkan tidak ada anak yang tertinggal dalam akses pendidikan.

Gunakan kesempatan ini sebaik-baiknya. Belajarlah dengan tekun agar ke depan kalian bisa menjadi orang-orang yang berprestasi. Soal biaya, sudah menjadi tanggung jawab pemerintah provinsi. Orang tua cukup fokus mendidik anak di rumah," terangnya. Sementara itu, Gubernur Banten Andra Soni mengatakan, Pemprov Banten telah menggelontorkan anggaran sekitar Rp159 miliar untuk enam bulan pertama pelaksanaan program.

Program Sekolah Gratis Provinsi Banten diluncurkan Andra Soni pada Peringatan Hari Pendidikan Nasional 2 Mei 2025 lalu. Ia menegaskan bahwa tahun ajaran 2025/2026 menjadi momen penting untuk memastikan seluruh anak usia sekolah di Banten dapat mengakses pendidikan menengah tanpa terkendala biaya. "Program ini adalah bentuk kehadiran negara dalam menjamin akses pendidikan yang setara," katanya.

Maka dari itu, ia meminta kepada seluruh siswa yang masuk dalam program pemerintah ini agar fokus dalam belajar, tidak perlu lagi khawatir akan beban biaya sekolah. "Saya punya keyakinan bahwa anak-anak Banten punya masa depan. Hari ini, anak-anak tidak perlu lagi khawatir setiap bulan diingatkan oleh yayasan atau kepala sekolah soal bayaran. Biarlah itu menjadi tanggung jawab pemerintah. Tugas kalian adalah belajar semaksimal mungkin," ungkapnya.

Menurut Andra Soni, pelaksanaan program ini merupakan langkah strategis dalam meningkatkan rata-rata lama sekolah masyarakat Banten yang saat ini masih berada pada kisaran 9 hingga 10 tahun. Selain itu juga ditujukan untuk meningkatkan angka partisipasi sekolah (APS) pada kelompok usia 16–18 tahun yang saat ini berada di angka sekitar 71 persen.

"Kita ingin menciptakan generasi muda Banten yang unggul dan siap bersaing di masa depan. Pendidikan adalah fondasi pembangunan daerah. Program ini adalah bagian dari investasi kita untuk menciptakan sumber daya manusia yang berkualitas," terangnya.

Meskipun pelaksanaan program telah berjalan, ia mengakui masih ada tantangan di lapangan, seperti belum bergabungnya beberapa sekolah swasta besar dan perlunya penguatan sosialisasi di masyarakat. Evaluasi rutin pun terus dilakukan untuk memastikan akuntabilitas, pemerataan bantuan, serta efektivitas regulasi yang mengatur pelaksanaan program. (mam)

Sumber: