Gagal Benahi PKL Rangkasbitung, Pemkab Lebak Dinilai Kalah Dengan Preman

TANGERANGEKSPRES.ID - Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Lebak dinilai gagal dalam menjalankan amanah pembenahan pasar Rangkasbitung. Hal itu terlihat dari rencana relokasi 800 Pedagang Kaki Lima (PKL) yang tak kunjun

g dilakukan. Padahal, sarana dan prasarana tempat relokasi PKL di Kampung Kandang Sapi sudah selesai dibangun dengan anggaran miliaran rupiah. 

"Pemkab kalah sama preman-preman pasar yang saat ini banyak menguasai pasar Rangkasbitung," kata Ahmad, warga Rangkasbitung, Rabu (25/6/2025). 

Menurutnya, pembenan pasar dimana pun tempatnya, hal yang utama dan yang pertama harus dilakukan adalah pembersihan preman yang berkedok paguyuban dengan alibi membantu pedagang. 

"Kita contohkan pasar Induk kramat jati, penertiban PKL yang dilakukan pemerintah setempat berjalan tanpa ada kejadian apapun, langkah sukses mereka adalah mengeluarkan para preman pasar terlebih dulu dari pasar yang tentunya harus ada dukungan kuat dari Polri dan TNI," ujarnya. 

Lanjutnya, penertiban pasar harus dilakukan dengan komitmen tinggi, sehingga tidak seorang pun yang bisa melakukan intimidasi. 

"Ini sudah saatnya pembenahan pasar dilakukan, karena jika pemkab terus kalah sama preman pasar, Lebak tidak akan berkembang dan maju, sehingga wilayah pasar akan terus semrawut dan pungli meraja lela," paparnya. 

Asisten Daerah (Asda) l Pemkab Lebak, Al Kadri menyatakan, Pemkab Lebak tidak mau terburu-buru merelokasi 800 lebih PKL di Jalan Sunan Kalijaga dan Jalan Tirtayasa ke Pasar  PKL Kandang Sapi, di Narimbang Mulya, Rangkasbitung.

Al Kadri mengatakan, meski bangunan Pasar Semi sudah siap ditempati pedagang, namun masih ada beberapa hal yang masih perlu dibenahi.

“Kalau bangunan dan tempat untuk berjualan sudah oke, hanya kita masih perlu mengecek lagi apa saja kekurangannya biar setelah ditempati tidak ada keluhan-keluhan,” tuturnya. 

Beberapa sarana dan prasarana yang perlu dicek kembali seperti akses jalan, lahan parkir, tempat ibadah, toilet, serta manajemen yang akan mengelola pasar tersebut.

“Semua hal kita ingin pastikan tidak ada yang kurang. Termasuk juga kan akses transportasi umum ke pasar dan sosialisasi ke para pedagang karena masih ada yang belum paham tujuan pemerintah daerah,” terang Al Kadri.

Namun Al Kadri tidak menyebut kapan sosialisasi kepada pedagang akan dilakukan, termasuk pembahasan bersama dengan unsur Forkopimda (Forum Koordinasi Pimpinan Daerah).

“Nanti secara marathon kita lakukan. Jangan dianggap kita memindahkan pedagang. Pemerintah daerah ingin mengembalikan fungsi jalan lalu memberikan tempat yang nyaman kepada pedagang untuk berjualan,” katanya.

Sumber: