100 Hari Sachrudin-Maryono, Bayar Utang Kampanye

TANGERANGEKSPRES.ID, KOTA TANGERANG— Terhitung sejak Jumat 30 Mei 2025, Walikota dan Wakil Walikota Tangerang Sahcrudin-Maryono Hasan menjalankan pemerintahan selama 100 hari.

Tiga bulan pertama menjalankan pemerintahan, Sachrudin-Maryono tancap gas mewujudkan janji kampanyenya. Tak hanya sekadar janji, Sachrudin-Maryono tetap bekerja keras mewujudkan janji kampanyenya, yakni Gampang Sekolah, Gampang Sembako dan Gampang Kerja (3G).

Langkah awal ini sudah mulai terlihat hasilnya. Langkah awal, program Gampang Sekolah menggratiskan angkutan umum untuk anak sekolah semua jenjang pendidikan. Mulai SD hingga SMA sederajat.

Gampang Sembako, di awal Ramadan hingga jelang Idul Fitri membuat banyak bazar sembako murah. Gampang Kerja, menggenjot job fair dan membuka program magang lulusan SMK di perusahaan.

Pengamat Kebijakan Publik Adib Miftahul mengatakan menilai program kerja 100 hari walaupun menilainya dari kulit belum dari inti, masih terlalu premature.

"Karena memang eksplorasi atau eksekusi program program kebijakan itu tidak serta-merta bisa diukur 100 hari. Tetapi saya kira langkah-langkah yang sudah dilakukan oleh Sachrudin-Maryono di awal pemerintahannya, saya kira memang sudah on the track," katanya.

Kata Adib, tiga bulan pertama memimpin Kota Tangerang, Sachrudin-Maryono menjalankan roda pemerintah masih dalam relnya (on the track). Walaupun tidak ikut menyusun APBD 2025, langsung berusaha mewujudkan janji politiknya, 3G.

"Membuka banyak bazar Ramadan, job fair dan berusaha mengkoneksikan lulusan SMK dengan perusahaan, itu bagian dari Sachrudin-Maryono mewujudkan janji kampanyenya. Langkah awal yang baik, masih on the track," ungkapnya.

Menurut Adib, Sachrudin-Maryono punya beban besar untuk mewujudkan janji-janji kampanye.

"Terlebih kalau 100 hari itu tidak terkelupas semua janji politiknya, tidak terpotret semuanya, wajar. Kenapa? Setting anggaran yang saat ini berjalan, bukan oleh Sachrudin-Maryono. Tapi anggaran saat ini dibuat Pj Walikota yang dahulu. Sehingga program janji kampanye mereka tidak bisa masuk dalam APBD 2025," paparnya.

"Jadi banyak program Sachrudin-Maryono yang tidak ter-cover APBD saat ini. Baru di APBD 2026 nanti, Sachrudin-Maryono punya kewenangan penuh men-setting anggaran dan memasukan program yang ada di janji kampanye mereka," ujar akademisi Unis tersebut.

Ketika orang mencoblos Sachrudin-Maryono ada Pilkada, itu adalah hak warga Kota Tangerang yang harus diperjuangkan. Mereka akan menagih janjinya.

"Nah, ini yang saya kira harus menjadi catatan mereka," lanjutnya.

Apalagi terkait misalnya efisiensi. Sachrudin-Maryono juga harus jeli bagaimana mengkoreksi, memprioritaskan atas nama efisiensi yang dilakukan oleh pemerintah pusat. Sachrudin-Maryono harus menemukan prioritas kemana mereka harus efisien.

Sumber: