JB Minta 4 Kepala OPD di Lebak Dievaluasi

Wakil Ketua Umum Kadin Indonesia Mulyadi Jayabaya memberikan sambutan pada acara gerakan tanam padi sawah serentak bersama bupati Lebak di Desa Tambakbaya, Selasa (27/5/2025).--
TANGERANGEKSPRES.ID - Wakil Ketua Umum Kadin Indonesia yang juga koordinatir pangan Kadin Pusat Mulyadi Jayabaya atau biasa dipanggil JB meminta kepada Bupati dan wakil Bupati Lebak agar mengevaluasi kinerja 4 kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang ada di lingkungan Penkab Labak. Karena, kinerja 4 kepala OPD tersebut sangat mengecewakan dan hanya mementingkan keuntungan pribadi saja.
"Masih banyak pegawai yang kayak, buat apa jika tidak mau mendukung arah kebijakan pimpinan," kata JB, dalam sambutannya pada acara gerakan tanam padi sawah serentak bersama bupati Lebak di Desa Tambakbaya, Kecamatan Cibadak, Kabupaten Lebak, Selasa (27/5/2025).
Mantan Bupati Lebak 2 periode tersebut menyebutkan, 4 OPD yang layak di evaluasi yakni Kepala Dinas Perijinan Yadi Basari, Kepala Bapelitbangda Yosep M Kholis dan Kepala Disperindag Orok Sukmana, serta kepala Dindik Lebak Hari Setiono.
Untuk Kepala dinas perijinan, Yadi Basyari, dia tidak layak karena tidak mendukung program pemrintah pusat dan menghambat orang yang akan berinvestasi di Lebak. Sehingga perijinan yang mereka tempuh sudah 2 tahun tidak selesai.
Untuk kepala Bapelitbangda, Sodara Yosop tanpa ada koordinasi telah memindahkan lokasi pembanguan TPS terpadu yang awalnya di kecamatan Cileles, pindah ke TPS terakhir Dengung.
"Itu salah satu kebijakan yang mereka lakukan, belum ada hal lain yang menyangkut anggaran dan usaha pribadi yang dimiliki Yosep yakni percetakan yang sengaja setiap OPD dianggarkan untuk percetakan agar ke perusahaan miliknya," ujar JB.
Untuk Kepala Disperindag, dia Orok Sukmana tidak layak dan tidak mampu menangani pasar, sehingga banyak gejolak dan aduan kepadanya.
"Salah satunya pemasangan gate parking di pasar Sampay hingga membuat pasar jadi sepi pengunjung," tuturnya.
Dinas Pendidikan, kata JB, Kepala dinasnya sudah sangat layak diganti, karena berbagai masalah timbul dan tidak pernah kondusif. Bahkan, saat ini sedang dalam audit BPK dan KPK.
"Kami minta 4 orang ini sudah jangan djpakai lagi, masih banyak pegawai yang layak memimpin di 4 OPD tersebut, dan mereka layak berada di Staf ahli bupati saja," kata JB. (*)
Sumber: