Pelayanan Kesehatan Tak Optimal, Mahasiswa Minta Dirut RSUD Adjidramo Dicopot

TANGERANGEKSPRES.ID - Ssjumlah mahasiawa yang tergabung dalam Ikataan Mahasiswa Muhammadiyah (IMM) Kabupaten Lebak menggelar aksi unjukrasa di depan kantor Dinas Kesehatan (Dinkes) setempat, Kamis (2/1/2025).

Dalam aksinya mahasiswa meminta Pemerintah Kabupaten Lebak mencabut perizinan e-parking Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Adjidarmo Rangkasbitung. Pasalnya, keberadaannya sudah membuat gaduh dan dikeluhkan, karena tarif parkir yang diterapkan mencekik pengunjung dan sesuai dengan Perbup No 62 Tahun 2017 Perubahan Dari Perbup No 44 Tahun 2015 Tentang Tata Kelola Peiayanan RSUD Adjidarmo Tertuang Dalam Pasal 3A yang mana mengatur tentang tarif parkir RSUD ADJIDARMO, kendaraan roda empat (4000) dan roda dua (2000) dan tidak ditentukan olcmeh waktu. 

"Sehingga, kami melihat dan menduga adanya pelanggaran dan eksploitasi yang dilakukan oleh pihak RSUD Adjidarmobdan pihak pendor selaku pihak ketiga," kata Rohidayat, ketua IMM saat melakukan audensi dengan Plt Kepala Dinkes yang juga Dirut RSUD Adjidarmo, Budi Mulyanto, di ruang rapat Dinkes.

Menurut dia, penkab Lebak harus segera menindaklanjuti dengan melakukan evaluasi dan mencabut ijin e-parking yang sudah mencekik dan memberatkan masyarakat yang sedang kesusahan dan membutuhkan pertolongan medis.

"Kami juga melihat kurang epektifnya kinerja Dirut RSUD Adjudarmo akibat memegang rangkap jabatan sebagai plt Dinkes Lebak," ujarnya.

Lanjutnya, dengan rangkap jabatan, Budi Mulyanto sudah melanggar peraturan Undang-Undang No 25 Tahun 2009 tentang pelayanan publik pasal 17a yang berbunyi, melarang penyelenggara pelayanan publik merangkap jabatan sebagai komisaris atau pengurus Organisasi usaha.

"Maka dari itu, Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah cabang Lebak menarik kesimpulan adanya kejahatan diranah kesehatan, sehingga sudah pantas dan layak yang bersangkutan (Budi Mulyanto) harus mundur dari salahsatu jabatannya," paparnya.

Budi Mulyanto Dirut RSUD Adjidarmo Rangkasbitung yang juga Kadinkes Lebak mengaku, terkait jabatannya yang saat ini merangkap, merupakan penunjukan langsung oleh bupati sebagai pimpinannya. Bahak, jabatan Plt Kepala Dinkes yang selalu diperbaharui setiap 3 bulannya tersebut, Budi mengaku sudah tidak menginginkanya lagi dan sudah meminta kepada pimpinan agar diganti saja.

"Iya, saya juga sadar dengan rangkap jabatan ini, kinerja saya tidak optimal, karena pintar-pintar berbagi waktu dan pikiran," terang Budi.

Bahkan, Budi menantang agar mahasiswa mengajukan kepada bupati langsung agar jabatannya dicopot salahsatunya. Karena, kata Budi, jabatan eselon ll saat ini di Lebak terbatas, sehingga untuk mengisinya harus orang yang sudah melakukan oven bidding.

"Terkait e-parking, kita sudah melakukan evaluasi terhadap vendor, dan dalam waktu dekat kita akan ketemu dengan pihak perusahaan," kilah Budi.(*)

 

Sumber: