Berita Hoaks Diprediksi Meningkat Jelang Pilkada

TANGERANGEKSPRES.ID - Dinas Komunikasi dan Informatika (Kominfo) Kota Tangsel terus berusaha menangkal berita hoaks atau informasi bohong. Terutama jelang Pilkada 27 November mendatang dimana diperkirakan berita hoaks akan meningkat signifikan.

Kepala Dinas Kominfo Kota Tangsel Tb. Asep Nurdin mengatakan, dalam menangkal berita hoaks pihaknya kerjasama dengan Kementerian Kominfo dalam melakukan pengaduan.

"Jadi beberapa kanal-kanal yang disinyalir, misalnya terindikasi berita hoaks kita pasti akan melakukan pengiriman informasi itu kedalam satu kanal yakni aduankonten.id milik Kementerian Kominfo," ujarnya kepada TANGERANGEKSPRES.ID, Kamis (15/8/2024).

Asep menambahkan, akan dilakukan verifikasi dan bila betul berita tersebut mengandung hoaks dan kl treatment (perlakuannya) adalah sampai takedown maka akan dilakuka takedown atau berita tersebut akan diturunkan.

"Karena di daerah tidak punya kewenangan untuk melakukan takedown. Aduan siapapun bisa disampaikan ke kanal tersebut," tambahnya.

Menurutnya, kita tidak boleh mengirimkan aduan tanpa sumber yang jelas. Apalagi, jangan sampai mengatasi hoaks dengan hoaks. "Kita maksudnya mengadukan hoaks ternyata informasi yang kita sampaikan diri kita juga hoaks," jelasnya.

Asep mengaku, pihaknya kerjasama dengan Kementerian Kominfo sudah lama dilakukan. Terkait aduan berita hoak terkait pilkada ia mengaku sudah ada dan jumlahnya banyak.

"Hoaks ini analoginya adalah pemberitaan yang tidak sesuai aslinya. Orang memberikan sesuatu tapi, sebetulnya tidak seperti itu," terangnya.

Menurutnya, sebuah pemberitaan tentu punya maksud dan tujuan. Yang menjadi pertanyaan adalah bagaimana sikap kita.

"Saat ini siapapun bisa menjadi apapun.
Kalau kita kaitannya dengan medsos, saya bisa menjadi seorang wartawan dadakan. Bisa buat kanal sendiri, tiktok sendiri dan lainnya. Ini mudah dan bisa dilakukan siapapun," tuturnya.

Asep mengaku, didunia medsos demi konten seseorang bisa membuat konten tertentu dan tidak mempunyai dasar.

"Contoh orang buat konten kesehatan tapj, tudak punya backgroud kesehatan dan ini demi konten dan ngandalin viewers dan like saja. Tentu tujuannya hanya memperbanyak viewers saja tapi, masyarakat yang termakan berita itu dan kebenarannya tidak bisa dipertanggungjawabkan," ungkapnya.

Sejak awal Januari 2024 hingga sekarang Asep mengaku, ada ratusan berita yang ditakedown, mulai daru urusan pemerintahan dan lainnya. Biasanya berita hoaks akan meningkat saat menjelang-jelang Pilkada.

"Meningkat hoaks ini disaat pilkada bisa lebih dari 100 persen," katanya.

Menurutnya, Kementerian Kominfo memiliki kewenangan dalam rangka pengelolaan domain seluruh Indonesia. Dan bila domainnya dimatikan saja maka berita hoaks tersebut selesai.

"Jadi sekarang kita harus lebih berhati-hati dalam penggunaan data pribadi kita. Kalau data pribadi sudah dikuasai orang lain maka orang lain bisa jadi diri kita, misalnya untuk pinjol," tuturnya.

Asep mengimbau kepada masyarakat agar lebih arif dan bijaksana dalam rangka mencerna tiap informasi yang masuk. Bukan berarti semua berita itu jelek tapi, kita diharap dapat menyaring dan bijak.

"Setelah kita dapat info tersebut dan manakala kebenarannya meragukan, maka jangan juga kita penyebar hoaks. Kalau kita kita yakin ini hoaks, maka adukan ke kanal aduan tersebut. Jangan sampai malah disebarkan ke grup medsos kita," tutupnya.

Sebelumnya, Wali Kota Tangsel Benyamin Davnie mengaku telah menginstruksikan kepada Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo) tekait isu-isu hoaks jelang Pilkada mendatang.

"Saya minta Kominfo melakukan pemberantasan terhadap hoaks, ditakedown aja. Ini yang paling sulit dicegah secara konvensional," ujarnya beberapa waktu lalu. (*)

Sumber: