PNS Malas Tak Layak Dibayar Negara

JAKARTA-Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (MenPAN-RB) Asman Abnur menyindir PNS yang memakai budaya datang kantor hanya untuk absen. Budaya malas ini, tidak layak lagi digunakan di era sekarang. "Bukan zamannya lagi PNS malas. Yang malas-malas ini tidak layak dibayar negara," kata Menteri Asman, Senin (31/7). Asman menjelaskan PNS pemalas yakni yang datang ke kantor hanya sekadar absen, dan tidak mengerjakan apapun. Kemudian pada akhir tahun anggaran yang diberikan negara bisa terserap dengan baik tapi hasilnya tidak terlihat serta tidak dirasakan masyarakat. "Rezim yang malas dan tidak inovatif seperti itu kita setop dan tidak boleh lagi terjadi. Setiap PNS pekerjaannya harus terukur dan tidak boleh ditawar-tawar lagi,” ujarnya. Oleh karena itu, pihaknya saat ini tengah menerapkan sistem manajemen kinerja, di mana setiap PNS harus jelas apa yang dikerjakan selama berada di kantor dan pegawai tersebut pun harus terlihat kontribusinya bagi organisasinya masing-masing. Jika kinerja para penyelenggara negara masih seperti demikian maka negara ini akan tertinggal oleh kemajuan negara-negara lainnya. Serapan anggaran daerah 90 persen, bukan lagi tolok ukur keberhasilan pemerintah daerah (pemda). Kepala daerah dikatakan berhasil bila serapan anggarannya tinggi tapi manfaatnya dirasakan masyarakat. "Ingat, pemda jangan bangga bila anggaran terserap dengan maksimal. Meski terserap hingga 90 persen, pemda harus memerhatikan apakah anggaran tersebut habis digunakan untuk kepentingan rakyat serta terlihat hasilnya atau tidak," kata Asman Abnur, Senin (31/7). Menurutnya terserapnya anggaran secara maksimal belum membanggakan apabila hasilnya tidak terlihat. Ia mencontohkan sebuah daerah memiliki program pengairan, tapi yang dilakukan adalah seminar maupun coaching clinic, tanpa adanya hasil nyata seperti pembuatan bendungan serta irigasi. "Jangan sampai programnya pengairan tapi yang dikerjakan hanya seminar atau coaching clinic. Bendungan atau irigasinya justru tidak terlihat. Yang seperti ini tidak boleh lagi terjadi. Program harus menghasilkan dan terasa manfaatnya oleh masyarakat," tegasnya. Contoh lainnya, program perbaikan kesehatan. Seharusnya program tersebut mengadakan pembagian biskuit bergizi maupun susu untuk masyarakat, tapi yang dihasilkan adalah studi banding ataupun seminar. Hasil dari program tersebut hanya oleh-oleh serta honor bagi para pegawai, tanpa adanya hasil yang dirasakan masyarakat. Menurutnya, masih banyaknya program dan kegiatan Pemda yang tidak berkesinambungan menyebabkan sasaran pembangunan tidak sesuai harapan. Untuk itu, perlu dilakukan akselarasi program pemerintah secara signifikan, mulai dari perencanaan hingga proses implementasi agar akuntabilitas pemda mencapai nilai yang akuntabel, efektif dan efisien. Selain itu, program pemerintah bisa memberikan hasil maupun manfaat nyata untuk masyarakat. (jpnn)

Sumber: