Bedah Buku Ekonomi, Polri Libatkan Boediono
Reporter:
Redaksi Tangeks|
Editor:
Redaksi Tangeks|
Senin 31-07-2017,04:44 WIB
250 peserta didik Sespimpti Polri ke 26 menggelar kegiatan bedah buku bersama mantan Wakil Presiden Boediono. Mereka menggelar bedah buku berjudul "Ekonomi Indonesia Dalam Lintasan Sejarah". Bedah buku ini digelar di Auditorium PTIK, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan pada Sabtu (29/7). Kegiatan ini merupakan rangkaian pembelajaran program pendidikan Sespimti Polri Dikreg ke-26 TA 2017. Di sana, Boediono mempresentasikan buku tersebut dan menyàmpaikan perjalanan suatu bangsa yang tidak bisa lepas dari aspek ekonomi dan politik
Menurut dia, ekonomi dan politik itu adalah dua sejoli. "Ekonomi dan politik adalah satu mata uang, bahwa apa yang terjadi di bidang politik berkaitan denga apa yang terjadi di bidang ekonomi," kata dia dalam keterangannya, Sabtu (29/7).
Dia menerangkan, ekonomi tersubordinasi oleh politik secara umum. Boediono juga menyampaikan perkembangan ekonomi Indonesia sejak jaman VOC sampai sekarang. "Bahwa tim ekonomi yang mumpuni yang bisa menterjemahkan situasi politik yang stabil ini menjadi program ekonomi yang berkesinambungan adalah hasil dari 30 tahun kesetabilan politik," tambah dia.
Kemudian sistem ini kata dia pada akhirnya membuat kesalahan yang akumulatif dan terjadinya korupsi, kolusi dan nepotisme. "Sistem otoriter resikonya adalah ekonomi stabil tetapi tidak dapat dikoreksi dan meledak pada akhirnya," lanjut dia.
Sebenarnya pada akhir orde baru Boediono menerangkan, politik masih kuat tetapi dipicu oleh krisis finansial. "Made of democracy world artinya demokrasi yang bermanfaat dan menghasilkan program yang solid dan menghadirkan kemajuan di bidang ekonomi," kata mantan pasangan Susilo Bambang Yudhoyono di pemerintahan ini.
Boediono kembali menerangkan, kesimpulan bedah buku itu adalah memahami ekonomi yang harus secara detail tidak seperti ilmu sosial. "Disimpulkan bahwa seorang pengelola negara adalah seseorang pengambil keputusan yang tidak ada seorang anggota keluarganya yang menikmati sepeserpun dari hasil pengambil kebijakan itu," terang dia. (elf/JPC)
Sumber: