Beras Premium Dibanderol Rp 25 Ribu Per Kg

Terkait hal ini, Ketua Umum MAPAN, Wignyo mengatakan pihak perusahaan yang memproduksi beras premium tersebut terlalu mengambil banyak keuntungan. Pasalnya, walaupun beras tersebut diproses dengan mesin canggih, terdapat disparitas harga yang tidak wajar yakni mencapai 300 persen dengan harga beras di tingkat petani yang hanya Rp 7.000 per kilogram. "Fakta ini menunjukan adanya pelaku usaha yang meraup keuntungan besar di tengah upaya pemerintah yang fokus tingkatkan produksi demi tersedianya beras secara kontinyu dengan harga normal, petani dan konsumen sama-sama diuntungkan. Tapi tindakan pelaku usaha ini membuat pemerintah, petani dan konsumen dikorbankan," terangnya dalam keterangan tertulis, Minggu (23/7). Oleh karena itu, Wignyo menilai tindakan pelaku usaha ini sangat mengacaukan harga pangan nasional dan mengindikasikan tindakan monopoli beras. Sebab, keuntungan yang dinikmati petani sangat tipis. Petani pun dihadapkan pada kondisi risiko gagal panen yang cukup tinggi. "Terus pelaku usaha beras ini dalam waktu singkat dengan resiko kecil, bisa raup keuntungan sangat fantastis. Harga beras di pasar tradisional berkisar Rp 9 ribu hingga Rp 10 ribu lebih per kilogram. Meraup untung tidak wajar ini tidak etis secara sosial dan berdosa melanggar agama," tegasnya. Wignyo  mengapresiasi tindakan Satgas Pangan Polri yang beberapa waktu lalu melakukan penggerebekan gudang beras PT. Indo Beras Unggul di Bekasi. Dia berharap agar pemerintah melakukan tindakan serius sampai tuntas sehingga tidak ada lagi pelaku usaha yang merugikan petani dan negara. "Ini perusahaan sudah beroperasi puluhan tahun, sejak jama orde baru sepertinya. Karena itu pemerintah dalam hal ini Bulog tidak boleh lemah, harus benar-benar jalankan fungsi stabilitas harga. Bulog harus terdepan serap gabah petani, sehingga pelaku usaha nakal tidak ada ruang untuk jalankan bisnis kotor," tuturnya. Wignyo mengatakan dalam bisnis produk pangan, pelaku usaha tidak boleh mengambil keuntungan yang terlalu jauh. Sebab, pangan menyangkut hajat hidup orang banyak dan stabilitas keamanan dan keutuhan negara. "Jika harga pangan seenaknya dimainkan pelaku usaha atau tidak diatur pemerintah, akan terjadi disintegritas sosial. Beras impor pun akan menguasai pasar dalam negeri. Ini mengerikan jika ini terus dibiarkan terjadi. Petani makin miskin dan negara pun makin lemah," tutupnya. (ika/JPC)