Darurat Sipil Opsi Terakhir

SEMARANG -- Masyarakat diminta tak perlu khawatir jika opsi darurat sipil nantinya harus diambil oleh Pemerintah, dalam upaya mencegah penyebaran pandemi Covid-19 yang lebih luas. Karena opsi tersebut baru akan diambil ketika langkah kebijakan pembatasan sosial yang kini sudah diambil Pemerintah guna memutus mata rantai penyebaran Covid-19, dinilai tidak lagi efektif. “Kalau dilihat grafik perkembangannya tetap naik terus, ada satu kejadian outbreaks, ya memang harus diambil,” ungkap Gubernur Jawa Tengah, Ganjar Pranowo menanggapi pro- kontra opsi darurat sipil dalam mencegah pandemi Covid-19, di Semarang, Selasa (31/3). Kendati begitu, orang nomor satu di Provinsi Jawa Tengah ini menegaskan, inti dari kebijakan yang akan diambil oleh Pemerintah dalam menghadapi pandemi ini adalah disiplin untuk mejaga jarak. Sehingga jika masyarakat bisa mematuhi serta mau menjalankan apa yang sudah menjadi instruksi atau imbauan dari Pemerintah, maka opsi darurat sipil –menurutnya-- tidak perlu diambil. Sebab prinsip dari aturan itu, intinya harus bisa menjaga jarak. “Saya tambahi, setiap masyarakat yang keluar rumah harus pakai masker, hindari kerumunan dan lakukan pembatasan interaksi fisik di lingkungan sosial. Maka dengan cara itu semua bisa saling melindungi,” jelasnya. Gubernur juga mengakui, Pemerintah merencanakan melakukan pembatasan sosial berskala besar dalam menghadapi penyebaran virus covid-19. Bahkan apabila kondisi memburuk, tindakan darurat sipil akan dilakukan sebagai opsi terakhir demi mendukung kelancaran kebijakan itu. Sampai saat ini, masih kata Ganjar, ia juga masih menunggu peraturan dari Pemerintah terkait dengan kebijakan tersebut. Karena Peraturan Pemerintah (PP) darurat sipil juga masih digodok dan belum diputuskan. “Sekarang ini lagi disiapkan, kami masih menunggu PP nya. Sebentar lagi Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko) PMK juga akan membicarakan persoalan itu dengan kami. Maka kami harap nanti ada solusi yang terbaik,” tambahnya. Gubernur juga menyampaikan, apabila Pemerintah harus menetapkan pembatasan sosial berskala besar dengan darurat sipil, Jawa Tengah tentunya sudah siap melaksanakan. Sebagai komando tertinggi di daerah dalam menjalankan kebijakan itu, Ganjar menegaskan sudah membuat satu protokol agar peraturan itu ditaati, dengan berbagai pertimbangan, termasuk dengan pertimbangan sosial dan ekonomi. Ia mengaku sudah memerintahkan seluruh bupati/ wali kota menghitung sumber daya yang ada, mulai dari kecamatan sampai desa. Misalnya, ada berapa toko logistik, bank, rumah sakit, suplai air bersih dan sebagainya. Maka ketikan opsi tersebut dilakukan dan mereka semua harus membantu, maka akan bisa dikelola dengan baik agar semuanya tetap bisa berjalan dengan lancar. “Bahkan, percobaan juga sudah dilakukan melalui model isolasi mandiri, yang sudah dilakukan di tingkat desa,’ tambahnya. Kalaupun opsi tersebut yang dipilih, Pemerintah Provinsi Jawa Tengah juga sudah menggerakkan Satpol PP, Linmas bekerjasama dengan TNI/ Polri untuk menjadi ‘polisi Corona’ dan berkeliling memberikan edukasi pada masyarakat untuk mengoptimalkan imbauan jaga jarak sosial. "Sebenarnya kami ini juga sudah melakukan, salah satunya improvisasi lingkungan kecil masyarakat yang ada di daerah, tentunya dengan mengedepankan kondisi sosial, kultural dan psikologis masyarakat,” tambah guberur. Sementara itu, Bupati Demak, M Natsir mengajak seluruh lapisan masyarakat untuk bergerak bersama- sama dalam mencegah penyebaran Covid-19. Menurutnya, penanganan penyebaran Covid-19 butuh penanganan yang serius oleh semua elemen masyarakat. “Kita harus bergerak bersama, TNI, Polri, pokoknya semuanya harus bersinergi melawan Corona,” tegasnya, saat melepas rombongan tim penyemprotan disinfektan massal di Kabupaten Demak. Aksi bersama penyemprotan disinfektan menyeluruh ini, jelas bupati, menjadi salah satu contoh bahwa semua elemen harus bergerak bersama melakukan langkah- langkah pencegahan penyebaran wabah Corona.(rep)

Sumber: