Kasus Corona Ada Semua Kecamatan, Pemprov DKI Tutup Tempat Wisata dan Hiburan

Kasus virus Corona atau COVID-19 terus melonjak. Pemprov DKI Jakarta merilis lima wilayah di ibukota ditemukan ada warganya yang terinfeksi. Bahkan, kasus yang ditemukan itu hampir terjadi di semua kecamatan di DKI. Untuk mengantisipasi lonjakan angka itu, pemprov mengambil langkah Social Distancing Major.  Yakni, mengatur jarak sosial. Langkah itu diimbau Pemprov DKI agar seluruh masyarakat Jakarta untuk memprioritaskan kegiatan di rumah dan di sekitar pemukiman sekitar. ’’Kurangi kegiatan di tempat-tempat yang ramai. Sebisa mungkin membatasi interaksi dengan kerumunan dan orang banyak. Ini dilakukan untuk mencegah kemungkinan terburuk penularan,’’ kata Gubernur DKI Anies Baswedan di Balai Kota, Jakarta Pusat, kemarin (13/3). Anies menyebutkan, sampai kemarin, Pemprov DKI belum mengambil keputusan untuk lockdown. Namun, mereka memutuskan menutup tempat hiburan miliki DKI selama dua pekan ke depan. Tempat hiburan itu meliputi, Taman Impian Jaya Ancol, Taman Margasatwa Ragunan, semua museum yang dikelola DKI, serta Planetarium dan Observatorium Jakarta. ’’Tujuan kami untuk meminimalkan kegiatan warga di ruang-ruang terbuka yang penuh dengan warga,’’ ujarnya. Meski begitu, Anies menyebutkan transportasi umum di Jakarta tetap berjalan. Dia juga menyebutkan semua kantor pelayanan masyarakat di Jakarta tetap berjalan seperti biasa. Baik layanan masyarakat di kelurahan, kecamatan, kantor wali kota, balai kota, puskemas, dan rumah sakit (RS). Selain itu, dia juga menyebutkan sudah menyiapkan protokol untuk acara-acara di perkantoran,  perumahan, hingga kegiatan ibadah keagamaan. ’’Protokolnya kami siapkan dan kami akan sebarkan kepada seluruh masyarakat,’’ jelasnya. Dalam kesempatan itu, Anies juga mengimbau agar dunia usaha atau swasta mulai menyiapkan protokol kerja jarak jauh. ’’Hari ini belum ada arahan untuk kantor-kantor agar stafnya bekerja dari jauh. Tapi dunia usaha harus mulai menyiapkan. Jika sampai kita harus melakukan kerja jarak jauh, maka sudah siap prosedurnya, sudah siap caranya,’’ ujarnya.  Hal itu disampaikan Anies sebab sebelumnya dia juga sudah menyiapkan protokol bagi ASN maupun honorer DKI untuk bekerja jarak jauh bila masuk dalam orang dalam pemantauan (ODP) maupun pasien dalam pengawasan (PDP) yang disertai surat keterangan dari Dinas Kesehatan DKI. Sementara itu Presiden Joko Widodo kemarin meninjau dua lokasi untuk memastikan protokol Covid-19 dilaksanakan dengan baik. Yakni, masjid Istiqlal dan bandara Soekarno-Hatta. Dalam kesempatan tersebut, Presiden sekaligus menyampaikan sejumlah kebijakan pemerintah menyikapi status pandemi Covid-19 yang dikeluarkan WHO. Saat masuk ke bandara, Presiden juga sempat menjalani prosedur pengecekan suhu tubuh. Hasilnya, suhu tubuh Presiden tercatat 36,8 derajat celsius. Masih di bawah ambang batas demam. Dia juga sempat menengok ke atas, melihat kamera thermal scanner yang terpasang di bandara tersebut. Juga mengecek kinerja tim penyemprot disinfektan. Usai meninjau bandara, Presiden menyatakan pemerintah pada prinsipnya sudah mengambil langkah-langkah yang serius. ’’Tapi di saat yang bersamaan kita tidak ingin menciptakan rasa panik, tidak ingin menciptakan keresahan di tengah masyarakat,’’ ujarnya. Pemerintah, tuturnya, memilih untuk melaksanakan kebijakan tanpa suara. Jokowi mengingatkan, saat ini sudah ada 117 negara yang melaporkan ada kasus positif Covid-19 di wilayahnya. Atinya, lebih dari separo negara di dunia sudah terinfeksi. ’’ Artinya, sekali lagi virus tidak mengenal batas negara,’’ lanjut mantan Gubernur DKI Jakarta itu. Yang utama, pemerintah tetap pada kebijakan untuk tidak mengumumkan secara detail kasus positif Covid-19. Seperti yang dilakukan selama lebih dari sepekan belakangan. Memang ada yang bisa disampaikan ke publik. Namun ada pula yang tidak bisa disampaikan. ’’Sebetulnya inginnya kita sampaikan. Tapi kita juga berhitung mengenai kepanikan dan keresahan di masyarakat,’’ jelasnya. Juga, efek terhadap pasien apabila sudah sembuh. Kebijakan-kebijakan lain juga sudah diambil sejak awal. Seperti pemeriksaan suhu tubuh di pintu-pintu kedatangan, yang dilanjutkan dengan pengisian kartu kewaspadaan kesehatan. Khusus warga dari empat negara, yakni Tiongkok, Italia, Korea Selatan, dan Iran, pemeriksaan dilakukan tiga kali. Sementara, negara lainnya dua kali. Sejak munculnya kasus 01 dan 02, tim reaksi cepat terus bergerak mencari kontak-kontak dekat. Maka, jumlah yang positif terus berkembang seiring keberhasilan pencarian kontak. Bahkan untuk menelusurinya, intelijen BIN dan Polri dikerahkan untuk membantu mempercepat prosesnya. Karena virus tersebut juga sangat cepat menular. Dua bulan belakangan, jauh sebelum ada kasus positif di Indonesia, pemerintah juga terus memperkuat koordinasi antarlembaga, termasuk dnegan pemda. ’’Dalam 2 bulan ini, kita telah secara khusus mengadakan rapat paripurna Corona 1 kali, rapat terbatas 5 kali, dan rapat internal sehari bisa 1-2 kali,’’ tutur presiden. Presiden juga menyatakan sudah saling berkoordinasi dengan negara-negara tetangga Indonesia. ’’Tiga hari lalu saya telah bertelepon dengan perdana Menteri (Singapura) Lee Hsien long, berbicara perbatasan di Batam,’’ ujarnya. Kemudian, kemarin juga dia berkomunikasi dengan Dirjen di WHO untuk menginformasikan apa saja yang telah dilakukan Indonesia. Berbagai video sosialisasi terkait penyakit tersebut juga sudah dibuat dan disebar ke publik untuk memudahkan pemahaman. Selain itu, pemerintah juga sudah membuka call center 119 terkait Covid-19. Di sisi lain, kemenkominfo bersama Polri juga mendapat tugas menindak penyebaran hoaks terkait pandemi itu. Mengenai rumah sakit, Presiden menyebut jumlahnya terus ditambah. Tidak hanya 132 RS pemerintah. Masih ada 109 RS TNI, 53 RS Polri, dan 65 RS BUMN juga disiapkan untuk menampung dan merawat pasien Covid-19. ’’Pembangunan fasilitas obaservasi skala besar di pulau galang diharapkan minggu depan selesai dan akan saya cek langsung,’’ ucap mantan Wali Kota Solo itu. Kemarin, Presiden juga telah mengeluarkan Keppres nomor 7 Tahun 2020 tentang Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19. Isinya tentang gugus tugas yang bertanggung jawab langsung kepada Presiden. Beserta tata laksana kerjanya. ’’Sejak awal task force sudah ada. Saya komandani sendiri,’’ tegasnya. Yang jelas, sampai saat ini pemerintah belum berpikir untuk melakukan lock down seperti di beberapa negara. Beberapa tugas dari gugus tugas itu adalah, mengoperasikan percepatan penanganan Covid-19. Kemudian, mengerahkan segala sumber daya yang diperlukan untuk mempercepat penanganannya. Kepala BNPB menjadi Ketua Pelaksana gugus tugas tersebut, yang anggotanya berasal dari unsur lintas kementerian dan Lembaga. Keppres itu juga memerintahkan kepala daerah membentuk gugs tugas di level masing-masing. Juga terus berkoordinasi dnegan pemerintah pusat dan melibatkan semua pihak yang emmang diperlukan. Masyarakat juga diminta berperan aktif dalam mencegah penyebaran virus. Caranya sederhana saja. Yakni berupaya meningkatkan imunitas diri masing-masing. Lewat olahraga maupun makan makanan yang bergizi. Juga sebisa mungkin tidak stress karena bisa menurunkan imunitas. ’’Dan terakhir saya mengajak seluruh komponen bangsa, mari bersama-sama saling bekerja keras memberikan dukungan, memberikan energi positif kita,’’ tambahnya.(jpg)

Sumber: