Kartu Prakerja Diluncurkan April, Pemerintah Janji Kasih Uang Saku Rp500.000

JAKARTA -- Kartu Prakerja ditargetkan akan diluncurkan pada April 2020. Rencananya, peluncuran Kartu Prakerja dimulai dari kawasan Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, dan Bekasi (Jabodetabek). "Kami awali dari Jabodetabek, setelah itu kami segera dapat feedback, dari feedback itu kami segera benahi terus langsung masuk ke daerah lain," katanya Kepala Staf Kepresidenan (KSP) Moeldoko menghadiri seminar publik terkait Kartu Pra Kerja di Jakarta, Selasa (18/2). Selain Jabodetabek, peluncuran 'kartu sakti' itu juga akan dimulai di Provinsi Jawa Barat. Moeldoko menyebutkan, alasan dimulainya peluncuran itu di Jabodetabek dan Jawa Barat karena jumlah pencari kerja yang besar di wilayah tersebut. Setelah mencermati dan mengevaluasi, peluncuran Kartu Prakerja tersebut rencananya akan dikembangkan ke daerah lain di Pulau Jawa terlebih dahulu di antaranya Jawa Timur dan Jawa Tengah. "Perkembangannya cepat, Jabodetabek dan Jabar dulu pertama, setelah itu langsung menyebar," katanya. Ia menambahkan implementasi Kartu Prakerja juga tidak menunggu pembahasan RUU Omnibus Law Cipta Kerja di DPR. Implementasi Kartu Prakerja cukup lewat peraturan presiden. "Secepatnya, ini Februari segera turun Perpres, Maret persiapan dan April mulai jalan," imbuhnya. Meski begitu, Moeldoko mengaku pemerintah belum bisa menjamin sasaran peserta program Kartu Prakerja yang mencapai dua juta orang itu seluruhnya langsung terserap di dunia kerja. Pemerintah, kata dia, tidak bisa mengendalikan pasar tenaga kerja. Namun, lanjut dia, pemerintah ingin memastikan para pencari kerja itu memiliki keahlian yang dibutuhkan dunia usaha sehingga menjadi bekal mereka terserap dunia kerja atau justru menciptakan lapangan kerja baru. Pemerintah menargetkan sebanyak dua juta peserta Kartu Prakerja dengan manfaat yang diterima akan memperoleh pelatihan senilai Rp3 juta-7 juta dari total anggaran Rp10 triliun seluruhnya pada 2020. Moeldoko mengatakan pemerintah menyiapkan sebesar Rp10 triliun yang dialokasikan untuk biaya kursus (training) dan uang saku senilai Rp500.000 per orang. "Saya pastikan pemerintah sama sekali tidak membayar pengangguran. Pemerintah menyiapkan para pencari kerja agar mereka betul-betul bekerja dengan baik," kata Moeldoko. Dia mengatakan pemerintah akan membentuk project management office (PMO) yang mengurus seluruh kegiatan Kartu Prakerja. Nantinya, kata dia, PMO tersebut akan membangun sebuah ekosistem berbentuk plaftorm digital yang mempertemukan calon pekerja dengan institusi pemberi pelatihan (training). Moeldoko mencontohkan para calon pekerja atau masyarakat yang menganggur bisa mengunggah aplikasi Kartu Prakerja di gawai milik mereka. Setelah itu, calon pekerja dapat mengisi biodata dan jenis pekerjaan yang diinginkan. Adapun, rencana kerja pendaftar harus disesuaikan dengan kriteria pengguna. Jika sesuai kriteria, lanjutnya, yang bersangkutan akan diterima untuk mengikuti kursus. Saat itu, proses pembayaran digital mulai berjalan. Setelah lulus kursus, kata Moeldoko, PMO akan meminta komentar atau feedback dari calon pekerja terkait keberhasilan program training tersebut. Pemerintah juga mempersiapkan rencana pasca pelatihan. "Setelah itu, misalnya saya masih mencari pekerjaan. Selama 1 bulan belum dapat, 3 bulan belum dapat. Nah, selama 3 bulan itu saya dapat Rp500.000, agar saya bisa telepon, naik angkot, dan sarapan karena saya tidak punya duit. Itulah yang beredar," imbuhnya. Meski demikian, dia mengungkapkan pemerintah tidak bisa menjamin peserta Kartu Prakerja mendapatkan pekerjaan setelah mengikuti pelatihan. Menurutnya, pemerintah akan melakukan berbagai strategi agar calon pekerja bisa menaikkan kemampuan (up skilling) dan mendapatkan pekerjaan sesuai yang diinginkan. Pesan untuk menyukseskan program tersebut disampaikan langsung oleh Presiden Joko Widodo. "Beliau [Presiden Jokowi] tidak mau alokasi anggaran Rp10 triliun ke laut. Tidak mau sekadar berjalan. Dia betul-betul menginginkan Kartu Prakerja jadi solusi bagi teman-teman yang sedang mencari pekerjaan," ucap Moeldoko.(rep/bis)

Sumber: