Gabung Jokowi , Jika Konsep Diterima

Semua partai politik sedang menunggu kepastian jatah menteri dari Joko Widodo. Tak terkecuali Partai Gerindra yang bukan partai koalisi. Partai yang diketuai Prabowo Subianto itu mengajukan tiga konsep ketahanan kepada presiden terpilih. Jika usul itu disetujui, maka Gerindra siap bergabung dalam pemerintahan lima tahun mendatang. Wakil Ketua Umum Partai Gerindra Sufmi Dasco Ahmad mengatakan, partainya sudah melakukan komunikasi dengan pemerintah, baik saat rekonsiliasi maupun pasca rekonsiliasi. Terkait kemungkinan Partai Gerindra bergabung dengan pemerintah, Dasco menyatakan bahwa pihaknya lebih mengedepankan pengajuan konsep-konsep. Ada tiga ketahanan, yaitu  ketahanan pangan, ketahanan keamanan, dan ketahanan energi kepada pemerintah. ”Kami masih komunikasikan tentang konsep-konsep yang kami berikan kepada pemerintah,” tutur dia. Wakil Ketua DPR RI itu mengatakan, jika konsep itu diterima, maka pihaknya kemungkinan akan masuk koalisi pemerintah. Namun, dia menegaskan bahwa partainya tidak pernah meminta-minta jatah menteri kepada Jokowi. Gerindra hanya mengajukan konsep kepada pemerintah. Terkait jabatan menteri pertahanan yang katanya diminta Gerindra, Dasco mengatakan, dia belum pernah mendengar. Menurut dia, Prabowo tidak pernah meminta posisi menteri pertahanan. Begitu juga soal menteri pertanian, lanjut dia, partainya juga tidak pernah memintanya. Dasco menambahkan, pihaknya akan mengambil keputusan apakah bergabung dengan Pemerintahan Jokowi atau menjadi oposisi melalui rapat kerja nasional (Rakernas). Rapat akan dilaksanakan dalam waktu dekat. “Tetapi, lihat dulu tentang konsep yang kita tawarkan, itu yang kemudian kita bahas di rakernas yang akan dijalankan, mungkin dalam waktu yang tidak lama lagi,” ujar dia. Bagaimana dengan sikap Partai Demokrat? Ketua DPP Partai Demokrat Jansen Sitindaon mengatakan, sesuai arahan Ketua Umum Partai Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) bahwa partainya akan mendukung Pemerintahan Jokowi. Soal menteri, pihaknya menyerahkan sepenuhnya kepada Jokowi. Menurut dia, siap membantu pemerintah dan menyiapkan kader jika dibutuhkan untuk mengisi kursi di Kabinet Kerja jilid II. Partai Demokrat, kata dia, tidak meminta-minta jabatan menteri, karena penetapan menteri menjadi kewenangan penuh presiden terpilih yang akan dilantik 20 Oktober mendatang. Apakah Partai Demokrat akan tetap mendukung Jokowi jika tidak diberikan jatah menteri? “Kami tidak berandai-andai,” ucap dia saat dihubungi Jawa Pos kemarin. Direktur Eksekutif Voxpol Center Research dan Consulting, Pangi Syarwi Chaniago mengatakan, kans masuknya Partai Gerindra ke kabinet sangat terbuka lebar. Sebab, Ketua Umum Gerindra Prabowo Subianto berhasil menjalin komunikasi intim dengan Presiden Joko Widodo dan Ketum PDIP Megawati Soekarno Putri. “Rekonsiliasi kemarin itu kan ujungnya power sharing dan itu semuanya sangat tergantung pada bu Mega,” ujarnya kepada Jawa Pos, kemarin (8/10). Pangi menambahkan, masuknya Gerindra ke kabinet tentu tidak diinginkan oleh partai koalisi Jokowi. Sebab, keberadaannya dipastikan mengurangi jatah kekuasaan yang dialokasikan untuk partai. Hanya saja, dia menilai partai koalisi tidak memiliki opsi lain. Sehingga pada akhirnya herus tetap berkompromi. “Nasdem mungkin sudah gak nyaman di pemerintahan sekarang karena terlalu banyak. Tapi sudah berjuang masa gak dapat apa-apa. Tentu mereka rugi kalau oposisi,”imbuhnya. Oleh karenanya, masuknya Gerindra ke pemerintah diprediksi tinggal menentukan jumlah kursi yang cocok. Pangi sendiri menilai Gerindra tidak perlu diberi banyak posisi, cukup satu atau maksimal dua saja. “Partai pengusung harus prioritas. Kalau yang lain ini kan hanya politik akomodir dan kompromi,” tuturnya. Lantas, bagaimana dengan peluang demokrat? Pangi menilai ada peluang bagi demokrat masuk ke kabinet. Meski demikian, peluangnya relatif kecil dibandingkan gerindra. Apalagi jika sosok yang disodorkan duduk di kabinet adalah putra mahkota Agus Harimurti Yudhoyono (AHY). Bagi Jokowi, kata Pangi, masuknya AHY bukanlah persoalan. Yang terpenting, masuknya Demokrat akan membuat pemerintahan semakin kuat. Namun bagi partai koalisi Jokowi, khususnya PDIP, memberi kursi AHY berarti sama denga memberinya karpet merah untuk pada kontestasi Pilpres 2024 mendatang. “Sangat tergantung kepada Megawati juga. AHY kan Mega gak mau kasih panggung,” tuturnya. Untuk itu, Pangi menilai kans Demokrat di kabinet bergantung pada proses lobi dan nama yang diajukan demokrat untuk posisi menteri. Dia menambahkan, masuknya kubu oposisi dalam politik di Indonesia sebagai hal yang lumrah. Mengingat situasi politiknya sangat cair dan dinamis. Namun demikian, Pangi menilai kebiasaan tersebut bukanlah hal yang baik. Idealnya, yang menang berkuasa, sementara yang kalah menempatkan diri sebagai oposisi. Selain potensi kehilangan check and balance dalam pemerintahan demokratis, masuknya oposisi ke pemenang bukanlah cara berpolitik yang etis.“Cuma sistem politik Indonesia belum matang. Jadi kacau balau akhirnya. Yang kalah masih bisa berkuasa,” kata dia. (jpg)

Sumber: