Wiranto dan Rombongan Menteri Tinjau Kondisi Wamena Terkini, Benny Wenda Siap Bertemu Jokowi

Jakarta-- Ketua Gerakan Persatuan Pembebasan Papua Barat (ULMWP), Benny Wenda, menyatakan siap bertemu Presiden Joko Widodo (Jokowi). Namun, tokoh separatis Papua itu mengajukan sejumlah syarat untuk dipenuhi. Salah satu persyaratan yang ditetapkan Benny adalah pertemuan itu harus membahas "tuntutan lama rakyat Papua Barat untuk menggelar referendum kemerdekaan atau penentuan nasib sendiri." "Saya harap dia (Jokowi) mau duduk bersama saya untuk mendiskusikan masa depan Papua Barat. Agar pertemuan yang tulus dapat terealisasi, Presiden Jokowi harus memperlihatkan bahwa dia serius menyelesaikan sumber masalah di Papua Barat. ULMWP akan mempertimbangkan pertemuan dengan Presiden ketika sejumlah syarat dilakukan," ucap Benny melalui surat elektronik seperti dikutip CNNIndonesia.com pada Senin (8/10). Selain mendiskusikan peluang referendum Papua, Benny menuturkan pertemuan juga harus ditengahi pihak ketiga, seperti oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) atau negara lain yang disepakati. Benny juga menuturkan pertemuan dengan tokoh referendum Papua bisa terjadi jika Jokowi mau mengizinkan Komisaris Tinggi HAM PBB (OHCHR) untuk mengunjungi Papua Barat. Benny juga mendesak pemerintah Indonesia menarik larangan bagi lembaga non-pemerintah (NGO) dan media internasional untuk masuk ke Papua. "Seluruh 16 ribu pasukan kepolisian dan militer yang dikerahkan pemerintah Indonesia sejak Agustus 2019 lalu juga harus ditarik sesegera mungkin," kata Benny. Benny juga mendesak aparat Indonesia untuk membebaskan sejumlah tahanan politik, termasuk seluruh pelajar Papua yang ikut berdemonstrasi. "Indonesia selalu mengabaikan keinginan rakyat Papua Barat. Untuk membuat kami percaya bahwa situasi ini telah berubah, Indonesia harus menunjukkan itikad baik dan menyetujui prasyarat yang kami ajukan. Keinginan kami untuk mencapai referendum yang demokratis dan menegakkan hak kami dalam menentukan nasib sendiri tidak pernah tumbuh lebih kuat lagi," tutur Benny. Persyaratan itu diungkapkan Benny menyusul pernyataan Jokowi yang memberikan sinyal siap bertemu dengan tokoh pro referendum Papua, seperti ULMWP dan Komite Nasional Papua barat (KNPB). Sebelumnya Jokowi mengatakan dia akan menemui kelompok pro referendum bila mereka memang ingin bertemu. "Tidak ada masalah, bertemu saja kok. Dengan siapapun akan saya temui kalau memang ingin ketemu," kata Jokowi di Istana Kepresidenan Bogor, Jawa Barat, Pada 30 September lalu. Kepala Staf Kepresidenan Moeldoko juga menyambut baik usulan tersebut. Moeldoko mengaku siap bertemu Benny Wenda. Dia berharap pertemuan tersebut akan membuka ruang dialog dengan pemerintah. Moeldoko mengajak Benny untuk mencari jalan keluar bersama untuk masalah di Papua. Tinjau Wamena Sementara itu, Menko Polhukam Wiranto didampingi Panglima TNI Marsekal TNI Hadi Tjahjanto, Kapolri Jenderal Pol Tito Karnavian, Menteri Kesehatan Nila Djuwita F Moeloek, Menteri BUMN Rini Soemarno, dan Menteri Sosial Agus Gumiwang Kartasasmita meninjau kondisi terkini di Wamena, Papua pada Selasa (8/10). Rombongan Menko Polhukam yang tiba di Bandara Wamena, Pupua, sekitar pukul 14.11 WIT itu sempat berdialog dengan masyarakat setempat. Rencananya, Menko Polhukam dan rombongan akan meninjau sekolah, melihat kondisi pengungsi dan berdialog dengan jajaran pemkab setempat. Rombongan berkeliling melihat kondisi Kota Wamena, terutama lokasi yang terdampak kerusuhan seperti Pasar Woma yang terbakar, kemudian melewati Posko Induk. Usai berkeliling meninjau sejumlah lokasi, rombongan rencananya akan ke Markas Kodim 1702/Jayawijaya. Gubernur Provinsi Papua Lukas Enembe menegaskan segera membangun permukiman sementara bagi korban kerusuhan Wamena. Pengerjaan pembangunannya akan dilakukan TNI sehingga para korban dapat segera menempati rumah atau ruko milik mereka. "Pemprov Papua dalam APBD perubahan sudah menganggarkan Rp8 miliar untuk membantu para korban kerusuhan, termasuk untuk membangun permukiman sementara," kata Gubernur Enembe usai menghadiri peluncuran pilkada serentak di Jayapura, Selasa (8/10). Ia mengatakan tahap awal yang dibangun hanya dari kayu agar para pengungsi mau kembali ke tempat tinggal mereka yang dirusak pendemo pada Senin (23/9) lalu. “Dalam setiap kesempatan saya selalu meminta agar para pengungsi kembali ke Wamena dan kita bersama-sama membangun wilayah itu,” katanya. Gubernur mengaku kawasan itu sudah relatif aman. Aktivitas masyarakat berangsur normal kembali sehingga pengungsi yang berada di luar pengungsian dapat kembali ke Wamena. Demo yang berakhir rusuh di Wamena menyebabkan 33 orang meninggal 76 orang luka-luka dan 1.000 lebih bangunan serta kendaraan dibakar dan dirusak pendemo. Di Jakarta, Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Basuki Hadimuljono menyampaikan, fokus pemerintah saat ini adalam proses pembersihan puing dan sisa demonstrasi yang berujung ricuh pada 23 September 2019 lalu. Pemerintah menargetkan untuk memulai rehabilitasi dan rekonstruksi bangunan-bangunan yang rusak akibat kerusuhan di Wamena, Papua pada dua pekan mendatang atau pekan ketiga Oktober 2019. "Target (rehabilitasi) saya kira secepatnya. Sekarang ini sedang pembersihan, sejalan dengan penanganan keamanan. Mudah-mudahan dua minggu ini bisa bersih. Yang penting kita bersihkan, baru rehabilitasi," jelas Basuki usai menemui Presiden Joko Widodo (Jokowi) di Istana Merdeka, Selasa (8/10). Kementerian PUPR, ujar Basuki, telah mengirimkan tim teknis untuk melamukan pendataan dan audit terhadap kerusakan bangunan. Tercatat ada 10 kantor pemerintah yang rusak berat, di antaranya adalah Kantor Sekretariat Daerah, Badan Pengelola Keuangan, Kantor Inspektorat, Dinas Komunikasi dan Informasi, Satpol PP, Badan Lingkungan Hidup, PLN, KUA, hingga Dinas Perhubungan. Selain bangunan rusak berat, tercatat pula 34 bangunan mengalami rusak ringan dengan rincian 8 gedung kantor dan 26 gedung sarana pendidikan. Pemerintah juga mencatat ada 450 rumah toko (ruko) dan 165 rumah yang rusak akibat dibakar massa. Menindaklanjuti pendataan ini, Presiden Jokowi memerintahkan Kementerian PUPR untuk segera melakukan rehabilitas dan rekonstruksi. Pelaksanaan pembangunan kembali rumah dan fasilitas umum yang rusak, ujar Basuki, akan dilakukan oleh Kementerian PUPR dengan melibatkan pengusaha lokal yang memasok material lokal. Pembangunannya juga akan menggandeng aparat TNI.(cnn/rep)

Sumber: