Wakil Papua di DPR Interupsi Sidang Paripurna Dana Otsus Papua Rp 8,4 T

JAKARTA -- Pemerintah mengalokasikan anggaran sebesar Rp 22,7 triliun pada Rencana Anggaran Pembangunan dan Belanja Negara (RAPBN) tahun anggaran 2020 untuk Dana Otonomi Khusus (Otsus) dan Dana Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta. Khusus untuk alokasi dana Otsus Provinsi Papua dan Provinsi Papua Barat, pemerintah menganggarkan Rp 8,4 triliun (Papua Rp 5,8 triliun dan Papua Barat Rp 2,5 triliun). Selain alokasi dana otonomi daerah untuk Papua dan Papua Barat, Dana Otonomi Khusus juga mencakup Dana Tambahan Infrastruktur dalam rangka Otonomi Khusus Provinsi Papua dan Provinsi Papua Barat sebesar Rp 4,7 triliun dan Dana Keistimewaan Aceh sebesar Rp 1,3 triliun. Dalam Buku II Nota Keuangan beserta RAPBN tahun anggaran 2020 disebutkan, arah kebijakan umum dana otonomi khusus (otsus) dan dana tambahan infrastruktur (DTI) tahun 2020 antara lain untuk meningkatkan kualitas perencanaan dan ketepatan penggunaan anggaran, mendorong peningkatan efektivitas pelaksanaan, meningkatkan akuntabilitas melalui penyaluran berdasarkan kinerja pelaksanaan, dan memperkuat monitoring dan evaluasi melalui sinergi dengan K/L terkait. Selain itu, dana otonomi khusus juga ditujukan untuk meningkatkan sinkronisasi rencana penggunaan dengan prioritas nasional melalui pembahasan usulan dengan K/L terkait, memperbaiki fokus dan prioritas penggunaan anggaran, terutama untuk pendidikan, kesehatan, dan infrastruktur dan memperbaiki tata kelola dana otsus dan DTI dengan memperkuat peran APIP dalam mengawasi dan memberikan rekomendasi penyaluran. Dalam Sidang paripurna itu, anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Fraksi Partai Demokrat asal Papua, Willem Wandik, sempat menginterupsi jalannya Sidang Paripurna di Gedung Nusantara II, Komplek Parlemen RI, Jakarta, Selasa (20/8). Ia ingin, pemerintah segera mengatasi persoalan yang terkait dengan kericuhan di Manokwari, Papua Barat. "Kami menyampaikan kepada elite nasional pemerintah pusat untuk serius menyikapi persoalan ini, karena persoalan Papua ini tidak dalam kondisi baik-baik saja," ujar Willem, Selasa (20/8). Willem menilai, kericuhan di Manokwari disebabkan oleh persekusi yang dilakukan sejumlah oknum kepada mahasiswa Papua yang berada di Malang dan Surabaya, Jawa Timur. Willem ingin pemerintah bersikap tegas terhadap oknum-oknum yang dapat mencederai persatuan Indonesia. "Tentunya pemerintah pusat harus bersikap tegas dan mengusut tuntas, baik di Surabaya maupun juga di Kota Malang," ujar Willem. Interupsi soal Papua juga dilayangkan oleh anggota DPR Fraksi Partai Gerindra, Steven Abraham. Ia meminta Kementerian Dalam Negeri memberi teguran kepada kepaa daerah yang mengeluarkan pernyataan yang menyudutkan mahasiswa asal Papua. "Teguran juga dari Mendagri harus ada kepada pejabat yang berkelakuan kurang bagus. Bagi saya, lahir dan besar di Papua merupakan kebanggaan bagi kita," ujar Steven. Kepolisian juga diminta untuk mengusut tuntas tindakan persekusi terhadap mahasiswa Papua di Malang dan Surabaya. Ia tak ingin orang Papua dianggap sebagai pihak yang tak mencintai Indonesia. "Ini harus diusut secara tuntas dan tegas. Karena kita adalah satu bangsa, dan kalau bisa ini yang terakhir," ujar Steven.(rep)

Sumber: