Kepala Daerah Diingatkan Jaga Ucapan

Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo mengingatkan kepala daerah untuk menjaga ucapannya. Agar kericuhan yang terjadi Manokwari dan Jayapura tidak terulang lagi. Penegasan ini disampaikan usai rapat koordinasi di Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan, di Jakarta, kemarin. Tjahjo menuturkan beberapa kota menjadi tujuan mahasiswa dari Papua Barat dan Papua, seperti Yogyakarta, Makassar, Salatiga dan Jakarta. "Saya minta termasuk diri saya untuk hati-hati dalam membuat pernyataan ya, karena pernyataan sekecil apapun kalau emosional tanpa terkendali itu bisa menimbulkan opini yang berbeda," ucap Tjahjo, kemarin (19/8). Apabila tidak berhati-hati dalam berucap, kata dia, dapat menimbulkan kesalahpahaman dan membesar seperti yang terjadi di Manokwari dan Jayapura. Setelah situasi keamanan membaik, ia berencana mengundang Gubernur Papua Barat, Gubernur Papua dan Gubernur Jatim untuk duduk bersama menyelesaikan persoalan yang ada. "Setelah Jayapura reda, dalam waktu dekat kami juga akan memanggil dan minta klarifikasi dari pernyataan Sekda Papua," kata dia. Terpisah, Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan Wiranto menyebutkan pernyataan negatif oleh sejumlah oknum terkait pelecehan bendera Merah Putih di Jawa Timur merupakan pemicu aksi di Papua dan Papua Barat. Usai rapat koordinasi di Kantor Kemenko Polhukam, Jakarta, Senin, Wiranto mengatakan telah diinstruksikan pengusutan secara tuntas dan adil terhadap siapa pun yang melakukan pelanggaran hukum dalam peristiwa kericuhan itu. "Akan kami usut siapapun yang memanfaatkan insiden itu untuk kepentingan-kepentingan yang negatif," ujar Wiranto yang dalam rakor melakukan evaluasi dan mengumpulkan laporan lengkap dari berbagai daerah. Sembari pengusutan dilakukan, dia mengimbau masyarakat tidak terpancing dan terpengaruh dengan informasi negatif dari pihak-pihak tidak bertanggung jawab yang ingin merusak persatuan NKRI. Wiranto mengingatkan HUT ke-74 RI yang baru saja diperingati seharusnya menjadi pengingat persatuan yang harus terus dipelihara. "Kita baru saja memperingati ulang tahun kemerdekaan RI, yang salah satu tujuannya untuk mengingatkan kita agar persatuan dan kesatuan bangsa yang menjadi modal kemerdekaan tetap terawat dan terpelihara," kata Wiranto. Adapun massa memblokade sejumlah jalan utama di Manokwari, Papua Barat, dengan membakar ban sehingga membuat arus transportasi di daerah itu lumpuh. Selain itu, ribuan warga Papua berjalan kaki menuju Kantor Gubernur Dok II Jayapura untuk menemui Gubernur Papua Lukas Enembe. Aksi itu menyebabkan jalan utama macet dan pertokoan tutup. Menanggapi peristiwa yang muncul, Menteri Sosial Agus Gumiwang Kartasasmita memastikan negara akan hadir untuk memberikan rehabilitasi sosial di Provinsi Papua dan Papua Barat setelah terjadinya kerusuhan di kedua daerah tersebut. "Pasti negara akan hadir dalam melakukan rehabilitasi sosial di Provinsi Papua dan Papua Barat," terangnya. Bentuk kehadiran pemerintah, katanya, bisa berupa pemberian bantuan maupun stimulan bagi korban, baik yang luka atau tempat usahanya rusak. Selain itu, pemerintah juga hadir dalam penyelesaian bencana sosial lewat program keserasian sosial. Menurut Mensos harus dicari akar permasalahannya sehingga penanganan yang dilakukan juga berbeda. Maka kearifan lokal dalam penyelesaian masalah sangat penting. "Tentu apa yang terjadi di Manokwari, Buton atau Lampung akar permasalahannya berbeda, nanti kita akan lihat program keserasian sosial yang tepat dan proporsional," katanya. Sebelumnya terjadi kericuhan di Manokwari, Provinsi Papua Barat dan masyarakat di ibu kota Papua Barat tersebut turun ke jalan bersama mahasiswa membakar ban-ban di berbagai sudut kota maupun jalan-jalan protokol. Selain itu, mobilisasi massa juga terjadi di Jayapura, Papua. Sebelumnya terjadi bentrokan pada Kamis (15/8) antara sekelompok warga Kota Malang dengan mahasiswa asal Papua pada saat akan menyampaikan pendapat di Balai Kota Malang, Jawa Timur. Sementara itu, Wakil Presiden Jusuf Kalla meminta aparat Kepolisian RI, TNI dan jajaran pemerintah daerah, khususnya Papua, Papua Barat dan Jawa Timur bekerja untuk menekan potensi eskalasi kericuhan di Papua. "Persiapan dari semua aparat polisi, dibantu dengan TNI di sana, pemda juga, kita saling bekerja sama mudah-mudahan ini tidak melebar," kata Wapres JK usai membuka Simposium Cendekia Kelas Dunia di Kantor Wapres Jakarta, kemarin. Kericuhan yang terjadi di Papua, menurut pemerintah, merupakan dampak dari insiden dugaan persekusi terhadap mahasiswa Papua di Malang dan Surabaya, Jawa Timur, pada Jumat (16/8). "Kalau kita lihat dari keterangan polisi, polisi itu mengamankan karena mau ada serangan. Tapi serangan itu tidak terjadi, hanya semacam ramai-ramai dikepung begitu, tapi diselamatkan polisi," jelas JK. Oleh karena itu, Wapres mengatakan perlu ada klarifikasi dan penjelasan secara terbuka dari pihak-pihak terkait supaya persoalan di Papua tidak semakin buruk. "Itu tentu ada sebabnya lagi. Nah, apa sebab itu terjadi? Jadi, semua terbukalah, apa sebabnya, apakah benar ada yang bicara ada yang membuang bendera Merah Putih di selokan? Apa benar itu, ini juga harus semua terbuka," tegas Wapres. Aksi massa terjadi di beberapa tempat di Papua dan Papua Barat, sebagai bentuk solidaritas terhadap puluhan mahasiswa Papua yang diduga mengalami persekusi di Jawa Timur. Di Papua Barat, massa memblokade beberapa ruas jalan utama di Manokwari, dengan membakar ban hingga membuat arus transportasi di daerah itu lumpuh. Sementara di Papua, ribuan warga berjalan kaki menuju Kantor Gubernur Dok II Jayapura untuk menemui Gubernur Papua Lukas Enembe. Aksi itu menyebabkan jalan utama macet dan pertokoan tutup. (ful/fin)

Sumber: