Kabupaten Serang Darurat Kematian Ibu dan Bayi, Tiru Cara Pemkab Kulon Progo

SERANG – Saat ini Kabupaten Serang dalam kondisi siaga 1 atau darurat kematian ibu dan bayi. Jumlah kematian ibu dan bayi di Kabupaten Serang terus meningkat. Oleh karena itu, Pemkab Serang berkomitmen untuk mempercepat penurunan jumlah kematian ibu dan bayi. Salah satunya, pemkab meniru langkah Pemkab Kulon Progo, Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta dalam menekan jumlah kematian ibu dan bayi tersebut. Hal itu terungkap saat Workshop Penggalangan Komitmen Percepatan Penurunan Kematian Ibu dan Bayi di Aula Tb Suwandi, Sekretariat Daerah (Setda) Pemkab Serang, Selasa (25/6). Kegiatan itu diikuti oleh perwakilan organisasi perangkat daerah (OPD), camat, petugas medis, tokoh agama, tokoh masyarakat di Kabupaten Serang. Turut hadir dalam acara itu antara lain Bupati Serang Ratu Tatu Chasanah, Bupati Kulon Progo dr. Hasto Wardoyo selaku pemateri, Wakil Ketua DPRD Provinsi Banten Muflikhah, Ketua Komisi II DPRD Kabupaten Serang Fahmi Hakim, dan Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Serang Rachmat Maulana. Bupati Serang Ratu Tatu Chasanah mengatakan pada 2017 jumlah kematian ibu sebanyak 58 orang dan kematian bayi sebanyak 246 orang. Kemudian pada 2018 jumlah kematian ibu sebanyak 61 orang dan kematian bayi sebanyak 240 orang. "Per Juni tahun ini saja sudah 43 orang (kematian ibu), kalau dibandingkan dengan tahun kemarin ini sudah masuk 2/3-nya, padahal tengah tahun, karena ini sudah darurat maka segala upaya harus dilakukan, sedangkan jumlah kematian bayi 240 orang," katanya kepada wartawan seusai acara. Menurut Tatu, pihaknya sengaja mengundang Bupati Kulon Progo untuk memberikan pengalamannya bahwa tugas menekan jumlah kematian ibu dan bayi tersebut bukan hanya tugas pemerintah daerah, melainkan semua pihak berperan, mulai dari pegawai negeri sipil (PNS) hingga masyarakat biasa di pedesaan. “Bukan hanya tenaga medis saja, melainkan semuanya bergerak,” ujarnya. Ia mengatakan pihaknya akan melakukan langkah-langkah yang telah ditempuh Pemkab Kulon Progo, mulai dari struktur tenaga medis, anggaran, dan yang lainnya. “Sebenarnya kalau SDM (sumber daya manusia)-nya kita masih kurang, kemudian untuk anggaran sebetulnya kita masih kurang, karena dibandingkan dengan jumlah luas wilayah dan penduduk yang harus dilayani dengan APBD kita yang terbatas, belum berada di angka yang seharusnya, makanya dengan kondisi ini kita optimalkan,”  ujarnya. Bupati Serang perempuan pertama ini mengatakan bahwa penyebab kematian ibu dan bayi di Kabupaten Serang paling banyak dilatarbelakangi oleh penyakit tidak menular. Pihaknya meminta masyarakat untuk terus melakukan pola hidup bersih dan sehat (PHBS). "Setelah berbagi tugas semuanya, kuncinya dievaluasi. Percuma tugas diberikan tapi tidak evaluasi itu percuma, siapa yang memberikan pertolongan pertama, kenapa penyebabnya, dan ini perlu ditingkatkan di desa-desa,” tuturnya. Bupati Kulon Progo, Hasto Wardoyo mengatakan langkah pertama yang harus dilakukan untuk menekan kematian ibu dan bayi yaitu membangun sistem yang terintegrasi antarlembaga, baik lembaga pemerintahan maupun tokoh dan masyarakat umum. "Kadang juga ada karakter negatif dari PNS yang membuat sistem tidak jalan. Saya jujur di sana (Kulon Progo) juga dulu waktu AKI (kematian ibu) masih banyak, kita lihat karakter ada yang susah dikritik, sombong, itu tidak bisa, itu harus di-downgrade (diatasi) dulu, baru membuat sistem,” katanya saat memberikan materi. Menurut dia, ada beberapa hal yang harus diperbaiki di Pemkab Serang dalam menurunkan jumlah kematian ibu dan bayi, di antaranya sistemnya. Pemkab Serang, kata dia, harus merasa kasus kematian ibu dan bayi itu sudah krisis, sehingga mereka benar-benar peduli. “Dengan demikian mereka tergugah, dan tadi juga sudah mulai tergugah dan terbentuk, sehingga setelah ini harus ada surat edaran untuk pembagian tugas. Saya kira kalau itu dijalankan, pasti sukses insya Allah,” ungkapnya. (mam/tnt)

Sumber: