Setop Provokasi dan Kebencian, MUI Dorong Rekonsiliasi Nasional

JAKARTA-Dorongan untuk adanya rekonsiliasi nasional terus bergema. Kali ini disuarakan oleh Majelis Ulama Indonesia (MUI). Menurut mereka dengan adanya rekonsiliasi nasional bisa merajut persatuan bangsa Indonesia. Wakil Ketua MUI Zainut Tauhid Sa’adi mengimbau seluruh masyarakat untuk tetap tenang. Kemudian juga menjaga situasi tetap kondusif dan tidak terprovokasi untuk melakukan aksi kekerasan kembali. Masyarakat sebaiknya tetap menjaga sikap santun, damai, dan akhlakul karimah dalam penyampaian aspirasi. Selain itu MUI juga menyampaikan imbauan kepada para elit politik, tokoh agama, dan masyarakat. ’’Supaya mengembangkan narasi kesejukan. Sehingga dapat mendorong terbangunnya rekonsiliasi nasional,’’ katanya. Melalui rekonsiliasi nasional tersebut, bangsa Indonesia bisa kembali merajut persaudaan kebangsaan. Zainut menegaskan para elit politik sebaiknya meninggalkan narasi provokatif dan penuh kebencian. Sebab dapat memecah belah persatuan dan kesatuan bangsa. ’’MUI mengapresiasi pasangan calon presiden yang berketetapan hati untuk menempuh jalur hukum dalam menyelesaikan sengketa pemilu,’’ katanya. Upaya tersebut merupakan bentuk kesadaran konstitusional. Selain itu juga menjadi pembelajaran demokrasi yang sehat, dewasa, serta bermartabat. Dia berharap sikap kenegarawanan tersebut diikuti dengan upaya membangun komunikasi, dialog, dan silaturahmi antartokoh bangsa. Sehingga dapat merajut kembali persaudaraan dan terwujudnya keutuhan serta kesatuan bangsa. Sementara itu, Muhammadiyah menyampaikan keprihatinan dan mengecam keras kerusuhan pada 21-22 Mei yang dilakukan oleh para perusuh anarkis di luar pendemo, yang menimbulkan jatuh korban. Ketua Umum PP Muhammadiyah Haedar Nashir mengatakan, tragedi itu harus diusut tuntas dan diselesaikan melalui jalur hukum yang berlaku. "Demokrasi yang semestinya dilandasi jiwa hikmah kebijaksanaan dan permusyawaratan telah dinodai oleh orang-orang anarkis yang tidak bertanggungjawab serta merusak sendi kehidupan berbangsa dan bernegara," terangnya saat konferensi pers di kantor PP Muhammadiyah Jalan Menteng Raya, Jakarta Pusat kemarin. Haedar mengatakan, pemerintah telah mengambil langkah sebagaimana mestinya dalam menghadapi persoalan itu. Dia meminta pemerintah tetap melaksanakan tugasnya sesuai dengan hukum dan prinsip demokrasi yang menjadi acuan dalam bernegara. Menurut tokoh kelahiran Bandung itu, aparat keamanan Polri dan TNI di lapangan juga telah berusaha melaksanakan tugasnya dengan maksimal. Mereka diharapkan tetap santun, dan profesional. "Tidak terpancing melakukan tindakan represif yang  tidak diinginkan bersama," paparnya. Mantan Sekretaris Umum PP Muhammadiyah mengatakan, pihaknya  mengapresiasi sikap dan langkah pasangan calon presiden-wakil presiden yang bersaing secara sehat dan menyelesaikan masalah pemilu melalui jalur konstitusional di Mahkamah Konstitusi (MK). Mereka juga menunjukkan sikap bijak dengan menyampaikan pernyataan-pernyataan positif dalam menghadapi situasi politik nasional mutakhir. Sikap itu harus diikuti oleh para tim sukses, pendudukung, dan semua pihak yang terlibat untuk mengedepankan sikap politik berjiwa kenegarawanan agar seluruh proses demokrasi akan berakhir dengan baik dan konstitusional. Ketua PBNU Robikin Emhas menyatakan, perlu diadakan halal bi halal nasional yang mempertemukan para elite dan tokoh-tokoh politik sertas semua elemen bangsa guna merajut kembali tali ukhuwwah Islâmiyah, ukhuwwah wathaniyah, dan ukhuwwah insâniyah. Robikin mengatakan, umat Islam perlu menjadikan bulan Ramadan sebagai bulan suci yang tidak boleh dikotori dan dinodai dengan tindakan-tindakan anarkis yang dapat mengganggu ketenteraman dan ketenangan orang lain untuk bekerja dan beribadah. ”Di sepertiga terakhir bulan Ramadhan ini, saya mengajak umat Islam untuk memperbanyak dzikir, tafakkur, dan doa untuk keselamatan bangsa dan negara,” kata Robikin kemarin (23/5) Robikin berharap semua pihak tunduk terhadap mekanisme konstitusional atas ketidak-puasan terhadap hasil pemilu. “Seluruh komponen bangsa harus islah, merajut kembali persatuan dan kesatuan bangsa dan menghindari sikap yang dapat memperpanjang polarisasi (perkubuhan) dan segregasi (perpecahan),” katanya. Sementara untuk aparat keamanan, Robikin berharap agar bertindak dalam koridor hukum dan perundang-undangan dalam menjaga keamanan dan ketertiban tanpa kehilangan ketegasan terhadap para perusuh dan pembuat onar demi menjaga ketenteraman dan ketenangan bulan Ramadan. (jpg)

Sumber: