KPU Dinilai Cari Aman

JAKARTA - Komisi Pemilihan Umum (KPU) dinilai hanya mencari aman saja. Pasalnya, rencana penandatanganan pakta integritas oleh sejumlah panelis dan moderator dianggap untuk mencari simpati rakyat. Seharusnya, KPU dituntut lebih tegas dalam mengambil keputusan. Pengamat politik Emrus Sihombing mengatakan, KPU belum memberikan kepercayaan kepada rakyat. Sehingga mengajak stakeholder terkait untuk menandatangani pakta integritas. "Itu hal yang lumrah terjadi. Jika hal tersebut bocor, KPU tidak mau disalahkan. Bisa saja kalau bocor. KPU juga seharusnya ikut menandatangani," ujar Emrus seperti dilansir Fajar Indonesia Network (FIN), Rabu (6/2). Lebih lanjut akademisi Universitas Pelita Harapan ini menegaskan, ketua KPU juga harus ikut mewakili dan menandatangani. Karena yang bertanggung jawab terhadap pemilu adalah KPU. "Saya kira dalam penandatanganan tersebut harus ada sanksi yang jelas. Denda berupa uang. Kalau masuk penjara dan lain-lain bukan ranahnya. Tetapi jika dilanggar dan memberikan uang ke kas negara berarti negara untung," kata Emrus. Emrus memaparkan, pada debat pertama publik terjebak dengan kata dibocorkan. Ia menganalogikan, jika soal ujian dan diberikan kepada mahasiswa, bukan membocorkan tetapi memberitahukan. Menurut Emrus, dirahasikannya soal bukan jadi perkara utama. Karena masyarakat sudah pintar dalam menilai jawaban paslon. "Dengan tidak diberikannya soal, tapi tema sudah jelas. Berarti pertanyaan pasti seputar tema. Ada yang perlu dievaluasi. Yakni harus ada penambahan waktu. Jangan cuma 90 menit," ujar Emrus. Emrus mengatakan, jika memang kedua paslon kompeten sebagai kepala negara. Waktu 90 menit pasti dirasa sangat minim. Terlebih harus menyampaikan ide dan gagasan sesuai visi misi. Menurutnya, waktu yang tepat adalah 180 menit. Ia menilai pemberian waktu yang lebih lama bisa dimanfaatkan paslon atau sebaliknya disia-siakan. Selain waktu yang diperpanjang, menurut Emrus, panelis harus diberikan kesempatan bertanya. Dengan tujuan menajamkan atau mendalami jawaban dari kedua paslon. "Panelis jangan hanya datang dan pulang. Ketika ada pertanyaan yang diajukan moderator, dan jawaban kurang mengena, seharusnya panelis bisa menajamkan pertanyaan," tegas Emrus. Terpisah, Ketua KPU Arief Budiman mengatakan, panelis dan moderator bakal meneken pakta integritas untuk tidak membocorkan materi debat. "Kami tadi sepakat. Karena ini rahasia, sangat rahasia. Panelis dan moderator akan menandatangani pakta integritas untuk tidak membocorkan bahasan atau proses pembahasan dan rumusan kepada pihak luar," papar Arief di Kantor KPU, Menteng, Jakarta Pusat, kemarin. Penandatanganan tersebut direncanakan pada Jumat (8/2) atau Sabtu (9/2) mendatang. KPU menekankan agar panelis dan moderator tidak membocorkan materi debat. Ditanya sanksi, Arief belum bisa meinci. Kurang Signifikan Debat pemilihan presiden (Pilpres) putaran kedua yang tinggal menunggu hari. Belajar dari debat pertama, semua pihak berharap, dalam debat nanti menjadi ajang adu gagasan dan bukan arena saling serang program kedua calon baik Joko Widodo-Ma'ruf Amin dan Prabowo Subianto-Sandiaga Uno. Debat kedua pilpres akan digelar, Minggu (17/2) depan. Pengamat politik Ujang Komarudin mengatakan, sejatinya, debat pilpres bukan kampanye yang efektif menjaring suara. Bagi penantang sekalipun, kampanye door to door campaign lebih berpengaruh ketimbang fokus dalam debat pilpres. "Debat hanya mempengaruhi swing voters (massa mengambang-red). Sedangkan kampanye mendatangi langsung dari pintu ke pintu masih merupakan kampanye paling efektif," jelasnya. Pria yang juga Direktur Eksekutif Indonesia Political Review (IPR) ini berpandangan, jika debat menjadi sangat penting. Karena kedua paslon akan dilihat dan dinilai oleh seluruh pemilih di nusantara ini bahkan bagi pemilih yang ada di luar negeri. Pengaruhnya besar bagi pemilih yang belum menentukan pilihan. "Di pilihan para swings voters akan ditentukan ketika selesai melihat debat," terang Direktur Eksekutif Indonesia Political Review (IPR) Ujang seperti dilansir Fajar Indonesia Network, Rabu (6/2). Ia menambahkan, teknik kampanye via udara (media tv, radio, medsos dan media daring) dianggap lebih efektif untuk mendulang suara di pedesaaan. Ditambah dengan door to door campaign akan menambah daya gedor meraup suara massa. (khf/fin/tgr)

Sumber: