Harga Beras Lebih Stabil di 2019

Jakarta - Pemerintah optimistis, harga komoditas beras pada tahun ini bakal terkendali karena jumlah ketersediaan stok beras yang diyakini masih memadai serta adanya penambahan dari panen, serta pasokan distribusi yang dinilai lebih lancar. "Bila suplai ada, distribusi oke, penimbunan tidak berjalan, maka (stabilitas harga) akan teratasi," kata Menteri Perdagangan Enggartiasto Lukita di di Kementerian Perdagangan, Jakarta, Senin (7/1). Menurut Enggartiasto, tingkat harga sangat tergantung dengan pasokan dan permintaan, sedangkan pada saat ini selain stok di Bulog masih cukup, sebentar lagi masa panen juga akan tiba. Sedangkan di sisi pasokan, ujar dia, dengan pembangunan sejumlah infrastruktur seperti beragam ruas tol serta program Tol Laut juga diyakini akan dapat menekan biaya logistik pengiriman komoditas ke depannya. Selain itu, sisi distribusi pun saat ini berjalan dengan lancar. Keberadaan fasilitas pendukung, seperti jalan tol terbukti mampu melancarkan arus distribusi bahan pokok. "Dari kita Kementerian Perdagangan sisi distribusi saya ingin meyakinkan dengan akses tol darat di Jawa dan tol laut itu lebih mempermudah. Itu terbukti di akhir tahun ketersediaan dan pasokan barang di daerah itu sangat mudah dan itu menekan cost juga," ujarnya Selain itu, aspek pengawasan dan penegakan hukum pun sudah berjalan dengan cukup baik sehingga tidak lagi terjadi praktik penimbunan bahan pokok oleh pengusaha yang berimbas pada fluktuasi harga. "Saya juga yakin tidak ada lagi yang bermain-main, menimbun bahan pokok. Sudah tidak ada karena kita sudah memulai transparansi itu sejak dua tahun lalu. Kalau suplai sudah distribusi oke, penimbunan tidak berjalan itu (fluktuasi harga beras) teratasi," tegasnya. Center for Indonesian Policy Studies (CIPS) menyatakan, pemerintah perlu mengevaluasi kebijakan penerapan harga pembelian pemerintah (HPP) untuk gabah dan beras karena berpotensi menghambat serapan beras oleh Bulog. "Bulog sebaiknya diberikan keleluasaan untuk menyerap beras dan tidak terpaku pada HPP," kata Peneliti CIPS Assyifa Szami Ilman. Menurut dia, banyak faktor yang mempengaruhi serapan beras Bulog selain penerapan HPP, antara lain musim kemarau yang lalu tentunya juga memengaruhi jumlah beras yang diproduksi petani. Ia berpendapat karena jumlahnya lebih sedikit, ada kecenderungan petani untuk menjual gabah dengan harga yang lebih tinggi. "Pada akhirnya, tidak menutup kemungkinan petani memutuskan untuk menjual ke tengkulak dan pada akhirnya akan mengganggu stabilitas harga beras di pasaran," paparnya. Untuk itu, Ilman menyarankan sebaiknya pemerintah tidak usah fokus untuk mematok harga jual beli, dan sebaiknya pemerintah justru perlu meninjau ulang, jika perlu mencabut skema HPP yang diatur dalam aturan tersebut dan fokus menjaga stabilitas harga beras melalui operasi pasar menggunakan cadangan beras yang tersedia di gudang Bulog. Pemerintah memutuskan untuk tidak mengimpor beras pada awal 2019 dikarenakan stok di gudang Bulog dianggap masih mencukupi dan kekurangan beras di pasaran bisa ditutupi melalui operasi pasar. Sebelumnya, Presiden Joko Widodo memberikan perhatian khusus kepada harga kebutuhan pokok beras dan mengupayakan harganya terus stabil. "Yang pertama yang saya lihat beras karena ini pengaruhnya terhadap inflasi. Harga beras sangat berpengaruh sehingga beras yang terlebih dahulu yang saya lihat," kata Jokowi di Kampus STKIP PGRI Tulungagung, Jawa Timur, Jumat (4/1) lalu.(ANTARA)

Sumber: