136 KK di Domas Bakal Direlokasi, Disiapkan Rumah Gratis, Tanah Nyicil

TANGERANGEKSPRES.ID, SERANG — Sebanyak 136 KK yang berdiri di atas tanah Negara, tepatnya di bantaran irigasi, di Desa Domas, Kecamatan Pontang, Kabupaten Serang bakal direlokasi pada 2027. 

Kebijakan itu diambil sebagai langkah penataan kawasan kumuh sekaligus mengembalikan fungsi irigasi agar lebih optimal. Secara aturan pun bahwa jarak lima meter dari irigasi tidak boleh ada bangun­an apapun termasuk rumah.

Seratusan rumah itu akan dipin­dahkan ke lokasi yang tidak jauh dari tempat awalnya. Mereka akan menempati lahan seluas 8.000 meter. Masing-masing KK akan dibangunkan rumah gratis. Namun hanya lahannya yang harus dicicil sesuai kemampuan ekonominya.

Hal itu disampaikan Sekretaris Daerah (Sekda) Kabupaten Serang Zaldi Dhuhana saat diwawancari wartawan usai meninjau langsung lokasi kawasan kumuh di Desa Domas, Kecamatan Pontang, Rabu (5/8). 

Zaldi mengatakan, pihaknya bersama Kementerian PKP, Habitat For Humanity Indonesia, dan Komida meninjau langsung lokasi calon lahan yang menjadi titik relokasi rumah milik warga yang berada di bantaran irigasi. 

Rumah tersebut berdiri di atas lahan negara dan tidak sesuai dengan peruntukannya maka akan dilakukan penataan kawasan kumuh. Mulai dari penanganan air bersih, pembuatan WC komu­nal, bank sampah, hingga lainnya. 

"Kegiatan ini tidak bisa optimal. Kalau rumah yang ada di bantaran irigasi ini tidak diselesaikan, kita akan menyiapkan lokasi tempat bagi mereka yang akan direlokasi. Kita sudah ada calon lahannya. Luasnya sekitar 8.000 meter persegi untuk 136 KK, dan kita kerjasama dengan pihak lain untuk penga­daan tanahnya," katanya.

Zaldi menjelaskan, pemerintah daerah tidak hanya melakukan relokasi, tetapi juga menyiapkan solusi hunian yang layak bagi warga terdampak, bekerjasama dengan Habitat For Humanity Indonesia dan Komida.

Konsepnya, pihak Komida yang membeli lahannya, lalu warga terdampak menyicil lahan tersebut sesuai kemampuannya. Pihak Habitat For Humanity Indonesia yang membangun rumahnya.

"Permasalahan berikutnya be­rapa nilai yang harus dicicil warga agar bisa lancar pembayarannya nanti akan disurvei oleh Komida. Kemudian setelah semuanya clear, nanti akan membangun rumahnya dari Habitat, nanti rumahnya tematik mau seperti apa sesuai kebutuhan warga," ujarnya.

Dikatakan Zaldi, peran dari pemerintah daerah yaitu melaku­kan pengadaan listriknya, sam­bungan air rumah, dan fasilitas penunjang lainnya.

Ia mengaku, warga terdampak telah menyetujui untuk direlokasi berdasarkan hasil sosialisasi yang dilakukan, karena mereka menya­dari bahwa tanah tersebut meru­pakan milik negara.

"Jadi warga ini tidak punya tanah. Nah maka peran pemerintah hadir untuk memberikan solusinya, yaitu menyiapkan tanah lalu dicicil dan bangunan rumahnya gratis. Rencana pembangunan dimulai pada 2027. Kalau perencanaannya sudah dimulai hari ini sampai akhir 2026 targetnya," ucapnya.

Sementara itu, Direktur Nasional pada Habitat For Humanity Indo­nesia Handoko Adiman menga­takan, pihaknya fokus pada pe­ngen­tasan kemiskinan rumah supaya warga terdampak ini bisa mempunyai rumah yang layak huni.

Sumber: