Peluncuran SimDasi Menuju Revolusi Industri 4.0, BPS Siapkan Satu Data

JAKARTA -- Badan Pusat Statistik (BPS) segera meluncurkan Sistem Data Statistik Terintegrasi (SimDaSi). Nantinya sistem ini akan terintegrasi dengan data dari Kementerian, Lembaga dan dan instansi terkait untuk bisa menssuport data. Kepala BPS Suhariyanto mengatakan, SimDaSi ini sangat penting untuk memastikan data yang tersedia bisa akurat. Khususnya di era industri 4.0 yang segala sesuatunya memanfaatkan teknologi. "Tujuannya bagaimana meningkatkan integritas data yang dicapai dengan prinsip satu data dan metadata baku," ujarnya dalam acara seminar Sosialisasi Satu Data Indonesia Menuju Revolusi Industri 4.0 di Hotel Swiss-Bell Hotel, Jakarta, Senin (26/11). Pria yang kerap disapa Kecuk itu menyebut jika kebijakan satu data Indonesia ini sangat penting untuk menghasilkan data yang akurat. Sebab selama ini dari hasil kajian yang telah dilakukan di beberapa Provinsi, ditemukan adanya inkonsistensi penyajian data, baik di level nasional, provinsi maupun Kabupaten/Kota. Belum selesai, persoalan juga bertambah, sebab belum kuatnya forum data antara pusat dan di daerah. Oleh karenanya perlu ada satu data besar untuk menghasilkan data yang mutakhir, terpadu dan dapat dipertanggung jawabkan. "Kita perlu adopsi ketersediaan big data dan memperkuat data statistik," ucapnya. Lewat big data ini juga diharapkan data tersebut bisa diakses dan dibagikan pakaikan antara Kementerian, Lembaga dan Perangkat Daerah melalui pemenuhan standar data, metadata dan interperabikitas data dan menggunakan kode referensi dan data induk. Hal ini juga sesuai dengan Rancangan Peraturan Presiden tentang Satu Data Indonesia versi 17 pasal 1 ayat 1 yang saat ini sedang menunggu untuk ditandatangani oleh Presiden Joko Widodo. Nantinya lanjut Kecuk, data tersebut bisa digunakan sebagai rujukan utama data dan informasi statistik bagi instansi untuk membuat suatu kebijakan. Sebab lewat data tersebut, diketahui apa yang masih kurang dari kinerja instansi tersebut untuk nantinya ditingkatkan lewat kebijakan-kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah. "Kuncinya bagaimana menggabungkan tiga statistik, yaitu statistik dasar, sektoral, dan khusus, menjadi satu kesatuan dalam bentuk sistem statistik nasional," jelasnya Harus Jadi Perhatian Kecuk mengakui perbedaan perbedaan data antara institusi di pemerintah pusat dan pemerintah daerah, harus jadi perhatian. Pasalnya sudah saatnya Indonesia menuju satu data, di mana data yang dihasilkan akurat, dan dapat dipertanggungjawabkan. "Untuk menuju sana kita harus membuat data yang akurat, dan dapat dipertanggungjawabkan. Sayangnya saat ini masih ada inkonsistensi data di level nasional maupun daerah," katanya. Menurutnya, ketika data antara pusat dan daerah disandingkan masih ada data yang tidak konsisten. Inkonsistensi ini bisa disebabkan oleh berbagai faktor, mulai dari perbedaan konsep dan definisi, hingga metodologi. "Mungkin nggak, terjadi perbedaan konsep dan definisi. Mungkin nggak, karena perbedaan metodologi. Sebuah data mentah apabila diproses menggunakan metodologi berbeda tentu akan beda hasilnya," jelasnya. Perbedaan waktu saat melakukan pendataan juga bisa berpengaruh terhadap perbedaan hasil. Selain itu, tidak konsistennya data bisa disebabkan oleh ketidaktelitian saat melakukan pendataan. Oleh karenanya berbagai kemungkinan di atas harus dipikirkan dan dicarikan jalan keluarnya. Hal ini penting karena data menjadi landasan dalam mengambil kebijakan. "Perbedaan kecil pun bisa jadi masalah untuk mengambil kebijakan" tambahnya.(cnn/dtc)