Unpar Juara Simulasi Peradilan Hukum Internasional

JAKARTA – Universitas Parahyangan (Unpar) keluar sebagai juara nasional kompetisi Simulasi Peradilan Hukum Humaniter Internasional. Setelah mereka unggul dari Universitas Indonesia di babak final. Dengan kemenangan ini, Unpar akan mewakili Indonesia berkompetisi di ajang internasional pada Maret 2019 di Hong Kong. Mahasiswa peserta kompetisi, selain harus fasih berbahasa Inggris, juga memiliki pengetahuan memadai hukum internasional secara umum, secara khusus Hukum Humaniter Internasional (HHI). HHI adalah hukum berlaku pada saat konflik bersenjata, sehingga HHI sering pula disebut sebagai Hukum Perang atau Hukum Konflik Bersenjata. Tristam Pascal Moeliono, Dekan Fakultas Hukum Unpar menyambut baik ditunjuknya Unpar sebagai tuan rumah kompetisi tahunan ini. Ia memandang positif kegiatan kompetisi semacam ini dan menekankan bahwa kemenangan bukan segala-galanya. "Kegiatan ini seyogyanya tidak dipandang semata-mata sebagai ajang kompetisi, atau sekedar menunjukkan universitas mana yang terbaik. Ada yang lebih penting dari itu, yaitu menyebarkan pengetahuan tentang Hukum Humaniter Internasional," jelas Moelino. Ia menambahkan, membangun kesadaran tentang pentingnya HHI bagi Indonesia harus menjadi tujuan esensial dari kompetisi ini. Sementara itu, Alexandre Faite, Kepala Delegasi Regional ICRC untuk Indonesia dan Timor-Leste mengungkapkan, kompetisi ini sangat penting untuk mendukung peran Indonesia yang kian signifikan di bidang Hukum Humaniter Internasional di level internasional. Di sini, para mahasiswa dapat mengasah kemampuan mereka dalam melakukan riset, membuat tulisan, dan melakukan advokasi hukum tentang berbagai dampak kemanusiaan dari konflik bersenjata atau situasi-situasi kekerasan lainnya, imbuhnya. “Banyak peserta kompetisi ini yang mungkin memilih karir yang berhubungan dengan HHI, tapi saya percaya pengetahuan dan pelatihan terkait HHI menjadi alat yang bermanfaat untuk mengasah logika hukum para peserta, yang suatu saat nanti mungkin dipanggil untuk menjadi pengambil keputusan dalam berbagai kapasitasnya," ujar Alexandre. Ketika itu terjadi, mereka dapat membawa Indonesia atau bahkan dunia ke arah yang lebih sejahtera, bermartabat dan berperikemanusiaan. (kmp/mas)