OTT Bekasi, 10 Orang Ditangkap

JAKARTA- Selain mengamankan 10 orang, Operasi Tangkap Tangan (OTT) yang digelar tim satgas penindakan KPK di Bekasi, Jawa Barat, juga menyita sejumlah uang. Jumlahnya mencapai Rp 1 miliar dalam bentuk dolar Singapura. "Selain SGD sekitar Rp 1 Miliar dari beberapa pihak yang diamankan ada uang dalam bentuk rupiah juga, lebih dari Rp 500 jutaan," ucap juru bicara KPK Febri Diansyah seperti dikutip JawaPos.com, Senin (15/10). Atas hasil OTT ini, pihak KPK juga masih akan terus memperdalam keterlibatan pihak lain dalam proses perizinan properti di Bekasi itu. Diduga pemberian uang itu bukanlah yang pertama dalam kasus penerbitan izin properti tersebut. Namun mantan aktivis ICW itu belum bisa merinci lebih jauh. "Kami menduga pemberian ini bukanlah yang pertama. Informasi selengkapnya akan disampaikan melalui konferensi pers malam ini di Kantor KPK," pungkasnya. Sebelumnya, Tim Satgas Penindakan KPK melakukan OTT. Dalam operasi senyap yang dilakukan di wilayah Bekasi pada Minggu (14/10) itu diamankan sekitar 10 orang. "Ada sepuluh orang yang diamankan," terang sumber JawaPos.com ketika dikonfirmasi di Jakarta, Senin (15/10). Adapun beberapa pihak tersebut yakni, J, H, T, F, S, D, S, A, K dan D. Setelah OTT, KPK juga menyegel Kantor Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Kabupaten Bekasi. "Ketika mengamankan beberapa pihak di Dinas PUPR Bekasi, tim KPK juga menemukan sejumlah uang dalam bentuk rupiah dengan nilai lebih dari Rp 500 juta," ungkap Jubir KPK Febri Diansyah di Markas KPK Kuningan Persada Jakarta, Senin (15/10). "Penyegelan sejumlah lokasi bagian dari kegiatan tangkap tangan di Bekasi dan sekitarnya," pungkas Febri. Lembaga antirasuah terus memperdelam keterlibatan masing-masing pihak terkait proses perizinan properti di Bekasi tersebut, termasuk dugaan keterlibatan pengembang proyek Meikarta. Sementara itu, Bupati Bekasi Neneng Hasana Yasin mengaku tak menahu terkait operasi tangkap tangan (OTT) anak buahnya oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Bahkan orang nomor satu di Kabupaten Bekasi itu mengaku sudah mewanti-wanti para pegawai di Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) agar berhati-hati. "Saya sudah tekankan sejak awal tahun kepada Bu Tina (kasi bidang Tata Ruang) ke Bu Neneng (Kabid Tataruang. Saya sudah imbau untuk hati-hati," kata Bupati Bekasi Neneng Hasana Yasin, di kantornya, Bekasi, Senin (15/10). Neneng mengaku, kabar adanya OTT KPK kepada jajaran PUPR benar-benar tidak diketahuinya. Sebab, saat kejadian operasi itu dirinya sedang berada di dalam rumah. Bahkan adanya penyegelan ruang kerja PUPR, Neneng mengaku baru mempercayai setelah sejumlah dinas termasuk sekretaris daerah melakukan konfirmasi. Sebab, kejadian itu tidak ada yang mengetahui. "Saya ditelepon Pak Sekda yang memberitahu katanya ada penggeledahan. Sudah begitu saja informasi yang saya dapat," tepisnya. Apakah memgetahui ada pekerjaan yang mencurigakan? Neneng langsung bersumpah. Sebab, dirinya keukeuh tidak mengetahui penggeledahan tersebut. "Demi Allah, saya tidak tahu menahu," ujarnya. Menyangkut pelayanan yang ada di PUPR, Neneng terlihat pasrah. Sebab kejadian ini bisa mempengaruhi pegawai lain. Tapi kata dia, sebisa mungkin pelayanan di dinas PUPR Bekasi tetap berjalan seperti biasa.(ipp/JPC)