Website Sulit Diakses, Coba Terus

JAKARTA-Proses pembuatan akun untuk pendaftaran CPNS di website sscn.bkn.go.id dimulai kemarin (26/9). Sejumlah catatan mewarnai hari perdana pendaftaran tersebut. Mulai dari masih minimnya instansi yang siap dilamar sampai seringnya server atau website sscb.bkn.go.id sulit diakses alias down. Hingga kemarin petang akses ke halaman muka (home) website sscn.bkn.go.id cukup mudah diakses. Tetapi ketika memilih menu registrasi kerap mengalami hambatan. Beberapa kali mencoba membuka akses sering muncul sistem sedang sibuk dan harap diulang beberapa waktu lagi. Kepala Biro Humas Badan Kepegawaian Negara (BKN) Mohammad Ridwan menuturkan sejak semula memang diprediksi pada hari-hari pertama traffic atau kunjungan ke website sscn.bkn.go.id bakal tinggi. Jam sibuk khususnya terjadi pagi samapi pukul 16.00 WIB. Kemudian setelah itu traffic mulai berkurang, bahkan sampai 90 persen. Ridwan menjelaskan informasi lowongan CPNS baru sejatinya sudah dibuka sejak sepekan terakhir. Tepatnya mulai 19 September pekan lalu. Dia berharap dalam waktu sepekan itu, masyarakat sudah bisa menetapkan akan melamar di instansi mana. “Istilahnya sudah menemukan tambatan hatinya,” katanya saat ditemui di kantor BKN, Cawang, Jakarta Timur kemarin (26/9). Nah, karena sudah mantab untuk memilih instansi mana yang akan dituju, masyarakat dihimbau tidak perlu khawatir ketika menemukan akses ke website sscn.bkn.go.id. Sebab bisa dicoba dalam beberapa waktu berikutnya. BKN sendiri sudah menetapkan timeline pendaftaran CPNS bakal dibuka sampai 10 Oktober mendatang. Ridwan juga mengatakan ada potensi lowongan yang sudah dilirik, ternyata belum bisa dilamar. Sebab nama instansinya belum muncul di website sscn.bkn.go.id. Dia menuturkan sampai kemarin pukul 14.30 WIB jumlah instansi yang sudah bisa dilamar berjumlah 245 unit. Ata masih sekitar 39 persen dari total instansi yang mendapatkan kuota CPNS baru. Perinciannya adalah 200 unit instansi pemda dan 45 unit instansi pemerintah pusat. Sebagaimana diketahui jumlah instansi pemda yang mendapatkan alokasi CPNS baru tahun ini berjumlah 525 unit. Sedangkan untuk instansi pemerintah pusat ada 76 unit. Artinya sampai kemarin sore masih banyak lowongan yang belum bisa dilamar di website sscn.bkn.go.id. Untuk itu Ridwan mengimbau masyarakat tidak terburu-buru. Ketika melihat instansi yang diinginkan belum muncul, diharapkan untuk menunggu satu-dua hari ke depan. Jangan cepat-cepat memutuskan untuk pindah ke instansi lain. Sebab aturan baku pendaftaran CPNS tahun ini adalah satu NIK atau satu pelamar hanya boleh melamar satu formasi di satu instansi saja. Ketika dilakukan simulasi pencarian langsung, Ridwan kemarin tidak menemukan instansi di Mataram atau Nusa Tenggara Barat maupun Nusa Tenggaran Timur ternyata belum muncul. Ridwan menjelaskan ketidakmunculannya daerah-daerah tersebut bukan berarti internetnya mengalami gangguan akibat bencana gempa bumi. Tetapi memang datanya belum di-ACC oleh BKN untuk masuk ke sistem sscn.bkn.go.id. Ridwan menegakan setiap usulan lowongan yang disampaikan instansi, tidak serta merta langsung dimasukkan ke sistem sscn.bkn.go.id. Tetapi BKN lebih dahulu melakukan pengecekan dengan disesuaikan keputusan dari Kementerian PAN-RB. Sebab ada beberapa kasus BKN mengembalikan usulan lowongan dari instansi karena ditemukan ketidakcocokan. “Macam-macam case-nya,” tuturnya. Selain itu Ridwan juga menyampaikan bahwa ada kuota atau batasan akses NIK untuk mendaftar CPNS setiap harinya. Penetapan batasan ini merupakan hasil kerjasama antara BKN dengan Kemendagri. Kedua lembaga menyepakati bahwa maksimal akses NIK setiap harinya adalah satu juta NIK. Namun masyarakat tidak perlu khawatir terkait batasan akses NIK tersebut. Sebab pengalaman pendaftaran CPNS selama ini, jarang ada akses NIK yang mencapai satu juta dalam sehari. Pada hari pertama kemarin saja, sampai pukul 12.40 WIB, jumlah akses NIK di portal sscn.bkn.go.id yang terhubunga dengan Kemendagri hanya 555.024 atau separuh dari batasan satu juta NIK per hari. Ridwan juga menuturkan bahwa ketika akses sudah mendekati satu juta NIK, akses pendaftaran tidak akan serta merta ditutup. “Misalnya muncul notifikasi; maaf pendaftaran sudah mencapai kuota. Tidak akan muncul seperti itu,” katanya. Sementara itu, Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo mengungkapkan bahwa pihaknya akan mengawal agar pelamar CPNS tidak mendapatkan kendala teknis administrasi. Terutama yang berkaitan dengan data kependudukan untuk melamar PNS. Karena sedikit saja kesalahan bisa membuat pendaftar tidak lolos seleksi administrasi. “Huruf I sama Y itu bisa beda loh itu, bisa (tidak lulus administrasi, Red). Sedang akan dicek, akan diserasikan dengan baik,” ujar Tjahjo, di kantor Ombudsman Republik Indonesia (ORI), kemarin. Dia mencontohkan putri Ketua ORI salah satu yang gagal dalam seleksi administrasi karena data kependudukan itu. Tjahjo menuturkan jangan sampai seseorang yang sebenarnya punya kemampuan dan berminat mengabdikan diri menjadi aparatur sipil negara, tapi gagal. Hanya karena masalah teknis. Bukan lantaran tidak bisa tes, tapi hanya karenna masalah ejaan huruf pada nama. “Itu kan gak fair juga. Dan maka kita terus mengupdate di data kependudukan,” ungkap dia. Pemutakhiran data itu diantaranya terkait dengan gelar dan status sebelum dan setelah membuat e-KTP dengan kondisi sekarang. Dicek pula data nomor KTP-el sudah benar atau belum. Termasuk soal alamat pemilik KTP-el yang bisa jadi telah berubah. “Sudah dari Dukcapil (Direktorat Jenderal Kependudukan dan Catatan Sipil, Red) akan sudah online dengan BKN,” tegas dia. Ketua ORI Prof Amzulian Rifai menceritakan putrinya yang tak lulus karena masalah nama itu terjadi dua tahun lalu. Dia menuturkan nama putrinya sudah disesuaikan di dinas pendudukan dan catatan sipil di pemda. Tapi, data di tingkat pusat belum berubah. “Di daerah dia berubah sistem nasional tidak berubah. Dia langsung direject. Jangankan diterima, ikut tes saja tidak bisa. Tapi itulah mungkin saya harus hadapi itu. tak masalah,” kata Amzulian. Kini putrinya itu sedang berada di Belanda. Amzulian mengungkapkan ORI juga akan membentuk tim untuk pemantauan proses CPNS sama seperti tahun-tahun sebelumnya. Biasanya selalu ada keluhan dari pelamar CPNS yang dilaporkan kepada ORI. “Selalu ada problem yang ngurusin jutaan orang. Kita melihat secara objektif. Ketua ORI pun putrinya jadi korban pun itu pribadi, nggak juga kita besar-besarkan,” tegas dia. (jpg)