CPNS 2018 Tak Berpihak Pada Guru

CIPUTAT-Kebijakan rekrutmen Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) 2018 telah dibuka. Namun, kegiatan ini dinilai tidak memihak pada guru honorer. Khususnya terkait batasan usia maksimal 35 tahun. Alasannya, mayoritas guru honorer usianya di atas 35 tahun. Untuk itu, Persatuan Guru Republik Indonesia (PGRI) Kota Tangsel mengajak ribuan guru honorer untuk doa bersama di Masjid Al-I'tishom kompleks Balai Kota, Sabtu (22/9) pagi. Selain itu, doa bersama tersebut dalam rangka HUT PGRI ke-73. Ketua PGRI Kota Tangsel Cartam Sanjaya mengatakan, PGRI sangat menyesalkan regulasi CPNS dimana ada pembatasan usia. "Dahulu pembatasan usia regulasi CPNS sampai 45 tapi, sekarang hanya 35 tahun," ujarnya, kepada Tangerang Ekspres, Sabtu (22/9). Cartam menambahkan, dalam pemerimaan CPNS tahun ini ada sekokah yang tidak kebawa satupun karena usia guru rata-rata di atas 35 tahun. Menurutnya, PGRI secara berantai dari ranting cabang, kota/kabupaten, provinsi mohon kepada Provinsi Banten untuk meyampaikan ke pemerintah pusat agar regulasi itu ditinjau kembali bersama DPRD. "Karena aturan-aturan itu tidak lagi berpihak kepada guru honor. Di sekolah contohnya, guru yang berstatus PNS hanya ada 3 orang tapi, guru honorer ada 7 orang," tambahnya. Menurutnya, yang dituntut guru honorer adalah tidak ada pembatasan usia dan tidak ada tes dalam penerimaan CPNS, kembali diangkat K2 atau sperti K1 yang sebelumnya berdasarkan masa kerja, penuhi syarat, relevan terus diangkat. Dahulu ada 400 lebih K2 diangkat tanpa tes dan mereka sudah mengabdi ada yang mencapai 15 tahun. "Saat ini, guru honorer di Tangsel jumlahnya mencapai 1.630 orang, sedangkan guru yang berstatus PNS sekitar 2.800 orang," tuturnya. Sementara itu, Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Tangsel Taryono mengatakan, guru honorer di Tangsel sudah mendapat apresiasi luar biasa dari pemkot. Yakni, sudah ada kontrak kerja dengan Dindikbud, dengan SK Kepala Dinas, guru honorer bisa urus sertifikasinya. "Apresiasi pemkot juga dilakukan kenaikan honor dari Rp1 juta menjadi Rp2,5 juta," ujarnya. Taryono menambahkan, pada 2019 juga sudah diprogrankan masuk APBD untuk pemberian BPJS Ketenagakerajaan untuk semua guru honorer. Mulai dari tingkat PAUD, SD dan SMP. Iuran BPJS Ketenagaerkaan tiap bulan nantinya akan dibayar oleh Dindikbud. "Semua akan seragam dan itu menjadi perhatian pemkot, kalau sekarang guru honorer hanya andalkan KTP-el Tangsel untuk bisa berobat gratis di Puskesmas maupun RSU Tangsel," tambahnya. Masih menurutnya, dari 1.630 guru honorer di Tangsel ada yang sudah mengajar selama 20 tahun lebih. Dari jumlah tersebut ada 458 guru honorer katergori K2 yang pada 2013 ikut tes, tapi tidak lalos. Persoalan tahun ini adalah jatah guru honorer yang masuk K2 hanya 3 dan usianya sudah banyak lebih dari 35 tahun. Menurut Taryono, Walikota Tangsel Airin Rachmi Diany sudah mengirim surat ke Kemenpan RB untuk minta tambahan kuaota. "Itu menunjukkan jika pimpinann sangat pro dengan guru-guru karena, menyadari pentingnya guru-guru honorer di Tangsel. Kalau hanya andalkan guru PNS proses belajar mengajar tidak bisa jalan," tuturnya. Salah satu honorer yang ikut doa bersama dalah Agus Harianto yang menjadi guru di SDN 1 Ciputat. Menurutnya, menjadi guru honorer sudah sejak 1999. Ia berharap pemerintah dapat memperhatikan kesejahteraan guru-guru honorer. "Saat ini honornya relatif dan bukan masalah besar kecil tapi, perhatian. Perhatian yang dimaksud adalah harus sering mengadakan pertemuan, sehingga bisa menambah wawasan, bisa sharing dan orang bisa terbuka hati dan pikiran supaya tidak berambisi menjadi PNS," singkatnya. (bud/esa)