PNS Wajib Netral di Pilpres

JAKARTA- Kementerian Keuangan (Kemenkeu) telah melayangkan imbauan kepada jajarannya. Pegawai negeri sipil (PNS) di lembaga tersebut diwajibkan untuk netral pada Pilpres 2019 mendatang. Sekretaris Jenderal Kementerian Keuangan (Kemenkeu), Hadiyanto menyatakan, Indonesia tengah menyambut tahun politik yang jatuh di 2019. Tahun depan akan berlangsung Pilpres dan Pileg secara serentak. “Tentu menuju tahun politik terdapat banyak pandangan terkait calon yang diusung, khususnya pada Pilpres 2018. Di mana terdapat dua pasangan calon yakni Joko Widodo-KH Ma'ruf Amin dan Prabowo Subianto-Sandiaga Uno,” ungkapnya kepada wartawan di Kantor Pusat Direktorat Jenderal Pajak, Jakarta, kemarin. Dalam dinamika politik tersebut, sambung Hadiyanto, PNS di lingkungan Kemenkeu harus bersikap netral. Hal tersebut merupakan arahan langsung dari Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati. “Ibu Menteri (Keuangan, Red) memberikan arahan untuk kita tetap bekerja profesional, tetap netral, tidak berpengaruh oleh dinamika politik, terus bekerja dengan baik,” ujarnya. Dia menyatakan, memang sesuai arahan PNS harus pada posisi yang netral dalam dinamika politik. Terlebih saat ini, ketika tahun politik kian mendekat. “Sehingga itu sudah melekat pada diri kami sebagai ASN bertindak netral,” imbuhnya. Hal itu diamini Menkeu Sri Mulyani. Dia menegaskan, oleh sebab itu pihaknya juga telah mengumumkan secara resmi kepada khalayak bahwa Sri Mulyani Indrawati tidak jadi masuk tim kampanye nasional (TKN) pasangan Jokowi-Ma'ruf Amin. “Saya umumkan melalui surat keputusan No.001/KPTS/JKW-MA/VIII/2018 tentang penetapan dan pengesahan kampanye nasional koalisi Indonesia kerja, Sri Mulyani menjadi salah satu dari 11 anggota dewan pengarah Jokowi-Ma'ruf Amin,” bebernya. Menurut Sri Mulyani, sebelumnya dirinya masuk TKN Jokowi-Ma’ruf Amin. Namun, dirinya tidak mendapatkan restu dari Jokowi. Pasalnya, presiden ingin mantan direktur bank dunia itu fokus mengelola keuangan negara. “Presiden melihat kepentingan lebih besar dari sisi perekonomian, saya selama ini kan sudah menyampaikan saya fokus untuk mengelola keuangan negara,” terangnya. Sri Mulyani memaparkan, Jokowi menilai perekonomian Indonesia saat ini membutuhkan perhatian khusus lantaran pemerintah akan segera membahas RAPBN 2019. “Pokoknya saya mengatakan, saya fokus di APBN dan itu sesuai dengan (permintaan, Red) presiden,” ujarnya. (jpg/bha)