PPDB Kacau, 3 Pejabat Terancam Dicopot

SERANG - Gubernur Banten Wahidin Halim (WH) lagi-lagi menegaskan tidak akan segan-segan mencopot pejabat yang terlibat kekacauan proses pendaftaran peserta didik baru (PPDB) online untuk SMA/SMK di Banten tahun 2018. Berdasarkan informasi, sejumlah orang yang terindikasi mengakibatkan carut-marut PPDB online 2018 telah diperiksa secara intensif oleh Inspektorat. Pemeriksaan itu tidak hanya dilakukan pada operator saja, akan tetapi pemeriksaan itu pun dilakukan pada dua pejabat di Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Dindikbud), serta Dinas Komunikasi, Informatika, Sandi dan Statistik Banten. “Masih diinvestigasi itu PPDB. Lagi diselidiki Inspektorat. Kita juga mau berhentikan (pejabat) dari Dindikbud dan Diskominfo, karena ada tiga pejabat terindikasi,” kata WH, Rabu (18/7). Selain PPDB, lanjut WH, investigasi juga dilakukan atas laporan permintaan uang di SMA/SMK. “Kita inventarisir. Nggak boleh lagi ada permintaan uang pada siapapun, sekolah gratis,” ujarnya. Kepala Inspektorat Banten E Kusmayadi mengatakan, pihaknya saat ini masih melakukan investigasi terkait PPDB. Bahkan, ia mengungkapkan ada beberapa pejabat yang akan dicopot. “Besok (hari ini), kita akan lanjut (investigasi). Terutama terhadap PPTK PPDB, karena anggaran tersedia. Dan juga kuasa pengguna anggaran (KPA) yang ada di Balai Tekom Dindikbud, kemudian pemeriksaan dari pejabat Diskominfotiksandi Banten,” kata Kusmayadi saat ditemui di Bappeda Banten, KP3B, Kota Serang, Rabu (18/7). Dijelaskan Kusmayadi, pemeriksaan lanjutan itu lebih berfokus pada pendalaman pengeluaran keuangan. Apakah sudah dilaksanakan sesuai fungsi terkait pelaksanaan PPDB online 2018. “Besok (hari ini) jam sembilan (pemeriksaan). Kita terus dalami, kan baru satu kali diperiksa. Insya Allah (hasilnya) secepatnya kita putuskan,” jelasnya. Mengenai kemungkinan pejabat yang dicopot akan bertambah, Kusmayadi mengiyakan. “Kemungkinan bertambah bisa lebih dari tiga orang. Kan pertanggungjawaban itu kan dari hulu ke hilir. Jadi bukan sebatas hilir saja termasuk ke hulunya, karena menyangkut pertanggungjawaban keuangan,” ujarnya. Ia menilai, jika masalah PPDB ini lebih menitikberatkan pada fungsi. “Bukan barangnya, tapi kepada jabatan. Siapa yang menjalankan tugas di situ, jelas itu risiko,” ujarnya seraya mengungkapkan pihaknya juga tengah mendalami potensi temuan PPDB di sekolah-sekolah. (tb/ang/bha)