RI Kuasai 51% Saham Freeport

Jakarta -- Pemerintah melalui PT Indonesia Asahan Aluminium (Persero) resmi menggenggam 51 persen saham PT Freeport Indonesia. Kesepakatan awal berupa Head of Agreement (HoA) diteken oleh pemerintah bersama dengan Freeport dan Rio Tinto, Kamis (12/7). Hadir dalam acara penandatanganan, yaitu Menteri Keuangan Sri Mulyani, Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Ignasius Jonan, Menteri BUMN Rini Soemarno, Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Siti Nurbaya, Direktur Utama Inalum Budi Gunadi Sadikin, dan perwakilan dari Freeport. "HoA ini langkah maju dan strategis dalam rangka kesepakatan antara pemerintah RI dengan Freeport Indonesia dan Freeport McMoran pada 27 Agustus 2017. Kesepakatan yang diumumkan di kantor pak Jonan (Ignasius Jonan) bersama Adkerson (CEO Freeport McMoran) dan saya," ujar Sri Mulyani. Ia menjelaskan kesepakatan ini akan menjadi landasan hukum yang mengatur hubungan pemerintah dengan Freeport Indonesia. Antara lain, terkait Izin Usaha Pertambangan Khusus (IUPK) Operasi Produksi (OP). Bukan lagi berbentuk Kontrak Karya (KK). Selain itu, Freeport Indonesia wajib membangun fasilitas pengolahan dan pemurnian (smelter) di dalam negeri. "Perpanjangan operasional 2 x 10 tahun akan diberikan jika Freeport Indonesia memenuhi kewajiban IUPK. Freeport Indonesia mendapat perpanjangan sampai 2041," imbuh Sri Mulyani. Ia berharap kemitraan antara Freeport Indonesia dan Inalum dengan pemerintah, baik pusat maupun daerah, mampu meningkatkan kepastian di dalam lingkungan operasi, serta memberikan nilai tambah industri ekstraktif ke depan. Menteri BUMN Rini Soemarno menuturkan Pemerintah Daerah Papua dan Kabupaten Mimika akan mendapatkan 10 persen dari saham Freeport Indonesia. "Ke depan, ada hilirisasi untuk pembangunan smelter," terang dia. Untuk menunjukkan keseriusan pemerintah, Menteri ESDM Ignasius Jonan menyebut akan menyelesaikan IUPK-OP setelah proses divestasi Freeport Indonesia tuntas. Sementara itu, Presiden Joko Widodo di ICE BSD, Kamis (12/7) mengucap syukur atas kesepakatan yang diklaim tercapai antara pemerintah melalui PT Inalum (Persero) dengan PT Freeport Indonesia. Salah satu butir kesepakatan, yakni divestasi 51 persen saham Freeport. "Saya telah mendapat laporan, holding industri pertambangan Inalum mencapai kesepakatan awal dengan Freeport. Meningkatkan kepemilikan menjadi 51 persen yang sebelumnya 9,36 persen. Alhamdulillah," katanya. Hal tersebut disampaikan menyikapi rencana Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati yang akan menandatangani nota pendahuluan (head of agreement) bersama PT Freeport Indonesia. Jokowi menyatakan kesepakatan awal ini tercapai melalui proses panjang. Pemerintah telah berkomunikasi sekitar 3,5 tahun dan kerap menemui hambatan di tengah jalan. (cnn/bir/bir)