Tambahan Subsidi BBM Tak Ganggu Anggaran

Jakarta -- Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengatakan tidak akan mengurangi jatah anggaran di pos belanja lain untuk menambal kekurangan subsidi Bahan Bakar Minyak (BBM) pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) tahun ini. Ia menyatakan bahwa penambahan subsidi BBM tetap akan diambilkan dari dalam pos belanja subsidi. "Jadi kalau nanti ada kenaikan subsidi tentu akan dialokasikan berdasarkan pos yang ada," katanya di Gedung Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), Kamis (12/7). Ia melanjutkan bahwa pemerintah tidak akan mengganggu pos anggaran lain demi menambal kekurangan subsidi. Menurutnya anggaran pos lain tak boleh diintervensi karena sudah dikunci oleh Undang-undang APBN. Pemerintah berencana menaikkan subsidi BBM solar dari Rp1.500 menjadi Rp2 ribu per liter. Direktur Jenderal Anggaran Kementerian Keuangan mengatakan kenaikan subsidi tersebut akan dilakukan tanpa mekanisme APBN Perubahan. Saat ini pemerintah sedang menyiapkan mekanisme penambahan subsidi tersebut. Sementara itu data Kementerian Keuangan menunjukkan bahwa pemerintah sampai dengan 31 Mei 2018 kemarin pemerintah telah menggelontorkan Rp60,97 triliun untuk program subsidi masyarakat. Jumlah tersebut membengkak bila dibandingkan dua tahun terakhir. Tercatat, pada Mei 2017, pemerintah mencairkan anggaran subsidi sebesar Rp42,9 triliun. Sedangkan pada Mei 2016, anggaran yang dikeluarkan sekitar Rp47,5 triliun. Di tahun ini, pemerintah mengalokasikan subsidi energi sebesar Rp94,5 triliun yang terdiri dari subsidi BBM dan elpiji sebanyak Rp46,9 triliun dan subsidi listrik sebanyak Rp47,7 triliun. Sri Mulyani Indrawati mengatakan pemerintah tidak akan merombak APBN 2018 ke dalam APBN Perubahan sesuai instruksi dari Presiden Joko Widodo. Menurutnya, Jokowi masih puas dengan realisasi penerimaan, pengeluaran, dan defisit sepanjang semester I 2018. Menurut Sri Mulyani, penerimaan hingga akhir tahun nanti akan mencapai Rp1.903 triliun atau lebih tinggi 0,5 persen dari target APBN 2018 sebesar Rp1.894,72 triliun. Proyeksi ini hadir setelah melihat realisasi di semester kemarin. Ia bilang pendapatan negara meningkat di semester I seiring penerimaan pajak yang tumbuh 13,6 persen dan bea cukai yang meningkat 16,7 persen. Di sisi lain, fenomena depresiasi rupiah dan kenaikan harga minyak ikut mendongkrak Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) migas. Sepanjang semester I 2018, rata-rata harga minyak mentah Indonesia ada di angka US$66,55 per barel atau lebih tinggi dari asumsi APBN 2018, yakni US$48 per barel. Sementara itu, menurut data Jakarta Interbank Spot Dollar Rate (JISDOR), nilai tukar rupiah sudah terdepresiasi 6,36 persen antara Januari hingga Juni.(cnn/agt/bir)