Tarif JORR akan Dinaikkan

Jakarta - Pemerintah melalui Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) berencana mengintegrasikan transaksi sejumlah ruas tol Jakarta Outer Ring Road (JORR). Integrasi transaksi JORR akan menggunakan sistem terbuka, di mana pengguna jalan akan membayar sekali saja lewat tarif yang sudah ditentukan (Rp 15.000) saat masuk tanpa memperhitungkan berapa jarak yang sudah dilewatinya. Kepala Badan Pengatur Jalan Tol (BPJT) Herry Trisaputra Zuna mengatakan, pemerintah dan badan usaha telah memperhitungkan tarif integrasi tersebut sesuai dengan rumus yang akan memastikan badan usaha tetap mendapatkan pendapatan sesuai dengan sebelum dilakukannya integrasi. Angka Rp 15.000 akan mensubsidi tarif yang seharusnya lebih mahal dibayar oleh pengguna tol JORR jarak jauh. Adapun rumus untuk mendapatkan tarif sebesar Rp 15.000 didapat dari perhitungan rata-rata panjang perjalanan yang dilalui di sepanjang JORR atau average trip length (ATL) dikali panjang ruas tol secara keseluruhan dan dibagi jumlah kendaraan yang melewati ruas JORR. Herry bilang, ada lebih dari 60% pengguna tol JORR jarak jauh yang akan disubsidi oleh 40% pengguna tol jarak dekat. "Jadi kalau badan usaha tetap. Cuma dengan satu sistem, dia lebih efisien. Kalau dari pendapatan nggak ada (untung lebih), karena dia akan mensubsidi sesama pengguna," kata Herry. Implementasi integrasi transaksi di jalan tol sendiri sudah membuahkan hasil yanh cukup baik, di mana terjadi pengurangan kepadatan di dalam tol. Hal tersebut kata dia bisa dilihat dari hasil integrasi tol Jagorawi dan Jakarta-Merak pada tahun lalu dan integrasi Semarang seksi A, B dan C. Keputusan memberlakukan satu tarif di ruas Jalan Tol Jakarta-Bogor-Ciawi (Jagorawi) juga dinilai tak berdampak pada pendapatan PT Jasa Marga. Sistem transaksi satu tarif ini menetapkan harga lebih murah dari tarif perjalanan Jakarta hingga Bogor/Ciawi. Angkutan Umum Terintegrasi Kenaikan tarif tol tersebut pun diprediksi akan membuat lalu lintas pengguna tol jarak dekat berkurang. Hal ini tentunya akan menimbulkan penambahan arus lalu lintas di jalur arteri. Pengamat kebijakan publik Agus Pambagio mengatakan pemerintah harus sesegera mungkin menyediakan angkutan umum yang terintegrasi untuk meminimalisir dampak kemacetan dari berpindahnya lalu lintas tadi. Menurutnya, jalan yang macet akan bisa berkurang jika masyarakat disediakan angkutan umum terintegrasi yang memudahkan pergerakan masyarakat, sehingga tak lagi menggunakan kendaraan pribadi. "Pemerintah harus segera mengaktifkan angkutan umum sehingga orang tidak bawa mobil. Jadi integrasi JORR tidak bisa berdiri sendiri. Buat segera angkutan umum yang terintegrasi, yang tidak putus-putus, ada semua feeder-nya, tidak saling tumpang tindih. Tapi sampai sekarang belum dikerjakan sama pemerintah pusat dan daerah," katanya. Agus sendiri menilai penerapan integrasi JORR adalah langkah awal untuk mengurangi kemacetan di badan tol. Selama ini kata dia, pengguna tol jarak jauh merasakan bagaimana sulitnya berlalulintas di sepanjang tol JORR lantaran harus melalui gerbang-gerbang tol pemberhentian. Jalan tol JORR sendiri semula diperuntukkan bagi lalu lintas kendaraan angkutan logistik yang tak diperbolehkan masuk ke dalam kota. Namun seiring dibangunnya JORR, sejumlah pembangunan properti di wilayah yang dilalui juga tumbuh, dan menyebabkan lalu lintas JORR dipenuhi oleh kendaraan pribadi. Langkah integrasi pun dinilai menjadi cara yang paling efektif untuk mengurangi kepadatan di dalam tol. Meski hal ini juga harusnya diikuti oleh penyediaan angkutan umum terintegrasi yang baik agar ada alternatif yang memadai bagi masyarakat yang terkena imbas naiknya tarif JORR.(dtc)