Bareskrim Bentuk Satgas Mafia Tanah

JAKARTA— Banyaknya kasus tanah membuat Bareskrim mulai bersikap. Lembaga yang dipimpin Komjen Ari Dono Sukmanto tersebut bersama dengan Kementerian Agraria dan Tata Ruang bakal membentuk Satgas Mafia Tanah. Kasus tanah yang begitu rumit akan coba diselesaikan, khususnya terkait adanya mafia atau sindikat tanah. Komjen Ari Dono menuturkan, pada awalnya Kementerian Agraria itu meminta bantuan Bareskrim terkait begitu banyaknya persoalan tanah. Kedua lembaga ini lalu membahas bagaimana solusi menyelesaikan masalah tanah tersebut. “Ya, bermula keluhan Kementerian Agraria,” ujarnya. Setelah dilakukan pembahasan beberapa kali, kasus tanah itu dirasa memang perlu cara khusus untuk menanganinya. Sekaligus ditemukan adanya indikasi sindikasi atau mafia tanah. “Di situlah kami merasa perlu untuk membentuk Satgas Mafia Tanah,” terangnya. Selama ini memang kasus tanah memang dirasa yang paling rumit. Seperti, sertifikat ganda yang berujung pengadilan dan praktik lainnya. “Kasus tanah itu memang sulit diungkap,” terang jenderal berbintang tiga tersebut. Menurutnya, Satgas Mafia Tanah ini akan mendata kasus tanah yang ada di Indonesia. Kemudian, satgas tersebut berupaya untuk menyelesaikannya. “Intinya semua harus diselesaikan,” paparnya. Yang pasti, penegakan hukum diupayakan untuk bisa memberikan manfaat kepada masyarakat. Tentunya, dengan begitu akan diupayakan mengetahui siapakah pemilik tanah yang paling berhak. “Kasus tanah itu kita lihat, yang mana sindikat yang mana tidak,” terangnya. Sementara Koordinator Masyarakat Anti Korupsi (MAKI) Boyamin Saiman menjelaskan bahwa kasus tanah itu biasanya lekat dengan korupsi, khususnya untuk kasus yang sertifikatnya ganda. “Bagaimana mungkin sertifikat ganda, bila tidak ada bantuan orang dalam,” jelasnya. Maka, tentunya praktik semacam ini memang perlu ditangani dengan lebih fokus. Dia menuturkan, kepolisian selama ini memang belum fokus dalam masalah tanah. Dengan Satgas Mafia Tanah ini diharapkan bisa membuat para mafia itu menghentikan praktik kotornya. “Tanah itu penting sekali untuk rakyat,” ungkapnya. Dia menuturkan, persoalan tanah itu begitu urgen, karena biasanya menjadi harta keluarga yang paling bernilai. Bila Polri mampu menyelesaikannya, tentunya kepercayaan publik kepada Polri akan makin tinggi. “Itu pentingnya selesaikan kasus tanah,” jelasnya. (jpg/bha)