Defisit APBN Capai Rp 55 Triliun

Jakarta - Pemerintah sampai 30 April 2018 berhasil mengumpulkan pendapatan sebesar Rp 527,8 triliun atau 27,9 persen dari target APBN sebesar Rp 1.894,7 triliun. Sedangkan belanja negara sudah mencapai Rp 582,9 triliun atau 26,3 persen dari target Rp 2.220,7 triliun. Menteri Keuangan sri Mulyani Indrawati mengatakan dengan realisasi kinerja APBN per 30 April membuat defisit anggaran sebesar 0,37 persen dari target 2,19 persen. "Dibanding tahun lalu defisit kita lebih kecil, sampai 30 April Rp 55,1 triliun, tahun lalu defisit capai Rp 72,2 triliun, nominal maupun persentase lebih kecil, tahun lalu periode yang sama mencapai 0,53 persen," kata Sri Mulyani saat konferensi pers APBN Kita di Kementerian Keuangan, Jakarta Pusat, Kamis (17/5). Dengan realisasi defisit anggaran yang sebesar 0,37 persen. Sri Mulyani menuturkan bahwa keseimbangan primer dalam APBN 2018 mengalami surplus Rp 24,2 triliun. "Kalau dilihat APBN kita dari sisi defisit realisasinya mengalami perbaikan yang konsisten, dan ini yang selalu saya sampaikan konsistensi untuk menjaga APBN secara hati-hati namun efektif mendukung perekonomian. Ini menunjukkan konsistensi pemerintah menjaga keuangan," ungkap dia. Mantan Direktur Pelaksana Bank Dunia ini menyebutkan, realisasi pendapatan negara per 30 April sebesar Rp 527,8 triliun dari target Rp 1.894,7 triliun berasal dari pendapatan dalam negeri sebesar Rp 526,8 triliun. Pendapatan dalam negeri berasal dari penerimaan perpajakan yang merupakan gabungan dari pajak dan bea cukai sudah mencapai Rp 416,9 triliun atau sudah 25,8 persen dari target Rp 1.618,1 triliun, dan penerimaan negara bukan pajak (PNBP) sebesar Rp 109,9 triliun atau sudah 39,9 persen dari target Rp 275,4 triliun. Sedangkan sisanya berasal dari hibah yang sebesar Rp 1,0 triliun atau sudah 83,2 persen dari target Rp 1,2 triliun. "Penerimaan negara sampai 30 April alami perbaikan yang cukup signifikan, begitu juga di belanja dan pembiayaan," ujar dia. Sedangkan untuk belanja negara yang sudah Rp 582,9 triliun atau sudah 26,3 persen dari target Rp 2.220,7 triliun. Yang berasal dari belanja pemerintah pusat sebesar Rp 331,0 triliun atau sudah 22,8 persen dari target Rp 1.454,5 triliun. Di mana ada belanja K/L mencapai Rp 165,9 triliun dan belanja non K/L sebesar Rp 165,1 triliun. Sedangkan yang berasal dari transfer daerah dan dana desa sebesar Rp 251,9 triliun atau baru 32,9 persen dari target Rp 766,2 triliun. Transfer daerah sendiri realisasinya Rp 237,7 triliun atau sudah 33,7 persen dari target Rp 706,2 triliun, dan dana desa sebesar Rp 14,3 triliun dari target Rp 60,0 triliun. Selain itu, Kementerian Keuangan menyatakan, sepanjang Januari-April 2018, realisasi perpajakan sebesar Rp 416,9 triliun atau naik 11,2 persen. "Realisasi penerimaan perpajakan mencapai Rp 416,9 triliun dalam hal ini kenaikan sebesar 11,2 persen dari periode yang sama 2017 kalau dengan tax amnesty tahun lalu Januari-Maret masih ada tax amnesty, apabila tidak tax amnesty pertumbuhannya 14,9 persen kalau tidak lebih tinggi," kata Menteri Keuangan. Komponen perpajakan tersebut yang dimaksud meliputi, PPh migas, pajak non migas, hingga bea dan cukai. Pendapatan PPh non migas hingga April 2018 mencapai Rp 223,67 triliun atau naik 17,2 persen, PPN Rp 135,89 triliun atau naik 14,1 persen, pajak lainnya 2,58 triliun atau naik 13,4 persen. Kemudian penerimaan bea masuk Rp 11,73 triliun, bea keluar Rp 2 triliun, dan cukai Rp 19,85 triliun.(dtc)