PA 212 Tagih Janji Jokowi

JAKARTA-Persaudaraan Alumni (PA) 212 menagih janji Presiden Joko Widodo (Jokowi) untuk menghentikan semua kasus yang menjerat ulama dan aktivis 212. Terutama kasus Habib Rizieq. Penagihan janji itu disampaikan saat pertemuan PA 212 dengan Presiden Jokowi di Istana Kepresidenan, Bogor, Jawa Barat, Minggu (22/4). "Kami menagih janji presiden agar betul-betul selesaikan masalah ulama," kata Dewan Penasihat Persaudaraan Alumni (PA) 212 Eggi Sudjana di gedung DPR, Jakarta, Rabu (25/4). Dia mengatakan, salah satu janji yang ditagih adalah soal penyelesaian kasus Imam Besar Front Pembela Islam (FPI) Habib Rizieq Shihab. Menurut dia, Habib Rizieq sampai sekarang tidak bisa pulang karena tidak ada jaminan keamanan dan kasusnya tuntas. "Jadi, bagaimana dia pulang dengan aman, jangan dikriminalisasi dong. Itu yang kami tagih kepada presiden," ungkapnya. Dia mengatakan, persoalan Habib Rizieq memang menjadi bagian yang harus diselesaikan oleh pemerintah. "Jangan diambang-ambangin begini. Mau Pemilu, mau apa, nanti kepentingannya lain lagu, susah jadinya," jelasnya. Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Taufik Kurniawan mengatakan terlalu dini jika Presiden Joko Widodo (Jokowi) bertemu pimpinan Persaudaraan Alumni (PA) 212 untuk mencari dukungan politik di Pemilihan Presiden (Pilpres) 2019. Sebab, kata dia, dalam sistem Pilpres secara langsung, rakyat mempunyai kedaulatan untuk menentukan pilihannya sendiri. "Kalau pertemuan itu pendekatan jelang Pilpres, menurut saya terlalu dini karena tidak ada yang bisa menjamin siapa pun bisa menentukan pilihan masyarakat saat Pilpres," kata Taufik di gedung DPR, Jakarta, Rabu (25/4). Namun, dia menambahkan, kalau konteks pertemuan itu untuk menjaga kondusivitas, tidak ada kegaduhan dan situasi politik yang panas, sah-sah saja. "Tidak ada masalah. Kita lihat apakah mengarah pada dukung mendukung. Kalau itu (yang terjadi) menurut saya terlalu dini," ungkap Taufik. Wakil ketua Umum Partai Amanat Nasional (PAN) itu mengatakan, tinggal dilihat saja nanti apakah ada reaksi atau sikap politik menuju pemberian dukungan dari PA 212 setelah pertemuan itu. "Tapi, kalau tidak ada ya artinya belum ada jaminan dan terlalu awal kalau dikaitkan dengan elektoral," paparnya. Yang jelas, ujar Taufik, kalau pertemuan itu dilaksanakan dalam rangka kondusivitas dan menjaga situasi perpolitikan menjelang Pilpres maka harus diapresiasi. (jpc)