100 Komputer UNBK Dipakai 300 Siswa

TANGERANG – Siswa SMK Negeri 3 Tigaraksa Kabupaten Tangerang terpaksa bergilir menggunakan komputer untuk mengikuti Ujian Nasional Berbasis Komputer (UNBK). Penyelenggara UNBK di sekolah ini membagi pelaksanaan UNBK dalam beberapa sesi. Kepala SMK Negeri 3 Tigaraksa Rachmat Sugiharto menyatakan minimnya komputer membuat pihaknya harus menyelenggarakan UNBK dalam tiga sesi. Aksi ini diputuskan sekolah karena jumlah siswa yang mengikuti UNBK tidak sebanding dengan jumlah komputer. Sehingga, para pelajar ini pun harus antre mengikuti ujian nasional. “Karena komputer kurang, kami terpaksa membagi jadwal menjadi tiga shift tiap mata pelajaran. Kalau tidak seperti ini pelaksanaan UNBK tak dapat dilakukan. Komputer yang ada hanya 100, sedangkan yang ikut ujian ini mencapai 300 siswa,” katanya, Selasa (3/4). Menurutnya, kurangnya fasilitas komputer di sekolah menjadi kendala utama dalam mempersiapkan pelaksanaan UNBK. Mengingat soal dan jawaban ujian nasional ini berada di dalam jaringan perangkat lunak tersebut. Apalagi, UNBK tersebut digadang-gadang dapat menghapus jual-beli kunci jawaban di kalangan siswa. Rachmat mengaku, pola antrean dalam UNBK harus dilakukan sehingga membutuhkan waktu yang lebih lama dari sekolah-sekolah lain. Akan tetapi dalam pelaksanaannya tetap berjalan lancar. Dan untuk siswa yang ikut dalam gelombang dua serta tiga, pihaknya mempersilakan siswa belajar di beberapa ruangan kosong. Dengan kurangnya fasilitas seperti komputer di sejumlah sekolah tingkat SMK di Kabupaten Tangerang, Rachmat berharap Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Dindikbud) Provinsi Banten dapat memberikan bantuan untuk pengadaan komputer bagi sekolah. Pengamat Pendidikan Universitas Indonesia Hanamen Samuel mengaku tidak adanya perhatian Pemprov Banten dalam menyediakan fasilitas berupa komputer ke sekolah di Kabupaten Tangerang merupakan sebuah kemunduran dalam bidang pendidikan. Mengingat, dukungan dari pemerintah daerah ini sangat penting untuk meningkatkan dunia pendidikan berbasis teknologi. Apalagi, APBD kabupaten/kota dan provinsi masih mampu mengcover pembelian komputer bagi sekolah. Sekretaris Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Banten Ardius menuturkan pemberian bantuan komputer bagi sejumlah sekolah di Kabupaten Tangerang belum dapat dilaksanakan karena pembahasan pengadaan komputer harus dibahas dulu oleh Gubernur Banten dan DPRD Banten. Sehingga pemberian komputer belum dapat dilaksanakan pada anggaran 2018. Sementara, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan mempunyai target-target untuk lulusan Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) tahun ini. 75 persen lulusannya diharapkan akan masuk dunia kerja. Sementara sisanya wirausaha dan masuk bangku kuliah. Direktur Pembinaan SMK Kemendikbud Bakrun mengatakan jika pihaknya optimis banyak lulusan SMK yang akan diterima di dunia kerja. “Lima persen wirausaha dan 10 persen lanjut ke perguruan tinggi,” ucapnya kemarin (3/4) saat dihubungi Jawa Pos. Kemendikbud memang belum memiliki data pasti berapa jumlah lulusan SMK yang diterima di dunia industri. Bakrun sebelumnya menjelaskan jika tahun lalu sekitra 1,25 juta lulusan SMK. “Apabila kami tanyakan ke SMK yg besar dan bagus, rata-rata 80 persen lulusan terserap. Untuk SMK yang biasa saja kalau ditanya rata-rata 40 persen. Kami baru berusaha mencari cara agar lulusan bisa ditelusur,” katanya. Sementara itu Menteri Pendidikan Muhadjir Effendy mengharapkan hasil dari ujian nasional kali ini bisa menjadi standarisasi pendidikan di Indonesia. Selain itu juga diperuntukkan untuk pemetaan bagi Kemendikbud. “Pemetaan pendidikan secara nasional, dasar membuat kebijakan, perbaikan pada tahun berikutnya,” katanya. Muhadjir pun tidak mempersoalkan apakah hasil ujian nasional akan digunakan untuk pertimbangan kuliah atau tidak. “Persoalan dihargai institusi lain atau tidak itu kita serahkan kepada yang menggunakan. Tapi semestinya dengan kualutas UN seperti sekarang ini, tidak ada alasan untuk tidak menggunakan hasil UN ini saya kira kalau ada lembaga yang mengabaikan,” tuturnya. Alasanya siswa telah menunjukkan tingkat kejujuran yang tidak diragukan. Ke depan Kemendikbud akan memulai memberikan soal yang dapat mendeteksi kemampuan siswa. Soal ujian tersebut, menurut Muhadjir akan melibatkan guru dan sekolah. “Maka akan ada pelatihan guru untuk membuat soal yang betul-betul baik,” tuturnya. (jpg/bha)