Pemkot Belum Kelola Parkiran Transjakarta

TANGERANG – Parkiran shelter Transjakarta Puri Beta I dan II di Kecamatan Larangan, cukup potensial. Setiap harinya dipenuhi ratusan kendaraan roda dan roda empat. Namun, Pemkot Tangerang belum berani mengelola parkiran tersebut sebagai pendapatan daerah. Selain masalah perizinan dengan Badan Pengelola Transportasi Jabodetabek (BPTJ), area parkir juga dikelola kelompok masyarakat sekitar. Kepala UPTD Parkir Dinas Perhunungan (Dishub) Kota Tangerang, Agapito De Araujo menyebutkan, keberadaan sejumlah area parkir yang dikelola kelompok masyarakat telah menjadi pembahasan pihaknya bersama dinas terkait. “Iya, untuk area parkir Transjakarta di Puri Beta sudah kita bahas. Nantinya  pengelolaan parkir tersebut langsung masuk ke pajak daerah. Jadi tidak melalui retribusi,” ujar Agapito kepada Tangerang Ekspres, kemarin (20/2). Dalam pengelolaan parkir serta fasilitas, kata Agapito, masih tanggung jawab Badan Pengelola Transportasi Jabodetabek (BPTJ) yang nantinya harus menempuh proses perizinan ke Pemkot Tangerang. “Untuk parkir harus dibangun selayaknya mal yang memiliki mesin parkir. Ketika kendaraan  masuk otomatis langsung terkena pajak. Tapi ini kan masih dalam pembahasan dan jika lihat juga bagaimana bentuk perizinannya,” paparnya. Tahun ini, pihaknya akan terus memantau dan memetakan area-area parkir yang masih belum dikelola Pemkot Tangerang yang merupakan kewenangan langsung Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Kota Tangerang. “Kita masih belum banyak melihat dimana saja lokasi atau titik-titik area parkir baru. Kalau parkir seperti ini langsung ditangani Bapenda, Dishub hanya mendapat permohonan untuk kajian teknis layak dan analisa dampak lalu lintasnya bagaimana,” terangnya. Diketahui, Halte Puri Beta II Koridor 13 Transjakarta yang telah beroperasi sejak Mei tahun lalu, menimbulkan efek domino bagi kawasan tersebut. Selain dibukanya lahan parkir oleh warga, sejumlah angkot memanfaatkan kawasan tersebut menjadi terminal bayangan. (mg-04)