JAKARTA-Tak terima namanya diseret-seret dalam kasus korupsi e-KTP, Ketua Umum Partai Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) mengaku berang dana akan menempuh jalur hukum.
Presiden Keenam itu mengaku dirinya merasa difitnah atas tuduhan melakukan intervensi dalam proyek e-KTP sewaktu dirinya masih menjabat sebagai kepala negara.
“Saya tegaskan. Tak pernah namanya SBY ikut-ikutan ngurusi proyek, apalagi melakukan intervensi atas proyek," kata SBY di Kantor DPP Demokrat, Jakarta, Selasa (8/2).
SBY yang tampak marah hadir di DPP didampingi bersama istrinya Ani Yudhoyono, dan kedua putranya, Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) dan Edhi Baskoro (Ibas). Tak terkecuali, Sekjen DPP Demokrat Hinca Panjaitan dan sejumlah pengurus DPP.
Lebih lanjut, SBY yang mengenakan kemeja biru muda itu menegaskan, selama menjabat sebagai presiden, tidak pernah ada laporan soal penyimpangan proyek e-KTP yang dilaporkan kepadanya.
Namun, setelah namanya muncul dalam persidangan kasus e-KTP, SBY mengaku meminta penjelasan soal proyek yang membuat Setya Novanto ditangkap KPK itu kepada para mantan pembantunya.
Diketahui, SBY sempat bertemu mantan Menko Polhukam, mantan Mendagri, mantan Jaksa Agung, Mantan Mensesneg, mantan Sekretaris Kabinet, mantan Menko Perekenomian.
"Semua menjelaskan, memberi testimoni. Karena sejak awal tidak tahu dan tidak mau masuk wilayah teknis proyek,“ kata SBY.
Terkait kasus e-KTP ini, SBY juga menjelaskan kenapa dirinya harus melakukan perlawanan lewat jalur hukum. Pasalnya, jika tidak melawan, dampaknya bisa membuat rakyat Indonesia percaya tuduhan tersebut.
Sebelum membuat laporan, SBY juga menyinggung keraguan para kader Demokrat bahwa polisi akan menindaklanjuti laporan nantinya. Pasalnya, laporan terhadap Antasari setahun lalu pun tidak jelas pengusutannya.
"Saya masih percaya kepada Kabareskrim, saya percaya Kapolri dan Presiden RI. Mudah-mudahan beliau-beliau mendengar suara hati saya untuk menindaklanjuti apa yang saya adukan nanti," kata SBY.
SBY juga mengaku mendapat permintaan dari pengurus Demokrat untuk ikut mendampingi membuat laporan. Namun, SBY menolaknya.
Begitu pula tawaran bantuan dari para mantan menteri. SBY mengaku ingin menghadapi tuduhan tersebut seorang diri.
"Ini perang saya, this is my war. Perang untuk keadilan! Yang penting bantu saya dengan doa," tegas SBY.
Dalam jumpa pers itu, SBY juga kembali menceritakan berbagai tuduhan yang pernah diarahkan kepadanya. Mulai dari dituduh menggerakkan dan mendanai aksi massa terkait kasus Basuki Tjahaja Purnama, dituduh menggerakkan orang melakukan pemboman Istana.
Bahkan, SBY juga curhat soal aksi demo sejumlah orang di depan rumahnya di Jakarta, hingga pernyataan mantan Ketua KPK Antazari Azhar yang menyudutkannya.(aim/gwn/JPC)