Musrenbang Usulkan Program Senilai Rp 8,9 T

SETU- Dari musyawarah Rencana Pembangunan (Musrenbang) Kota Tangsel tedata sebanyak 1.155 usulan dengan nilai Rp 8,9 triliun. Hal ini dari sejumlah usulan yang dari tingkat kecamatan dan Orgnaisasi Perangkat Daerah (OPD).

Walikota Tangsel Airin Rachmi Diany mengatakan, yang menjadi prioritas untuk direalisasikan pada 2018 berpedoman pada usulan yang sudah masuk dalam F1. Menurutnya, berdasarkan dari F1 sudah anggaran yang terserap sebanyak  Rp 3,2 triliun.

“Jumlah usulannya hingga Rp 8,9 triliun. Ini jumlah keseluruhannya. Kita hanya pertajam yang sudah masuk di F1. Usulan tetap diterima hanya saja realisasinya melihat usulan yang sudah diprioritaskan,” ucap Airin di Pusupeptek Setu Kota Tangsel Kamis (6/4).

Ia juga memastikan usulan dari mulai tingkatan kelurahan akan tetap ada dengan sistem E-Musrenbang yang tahapannya sudah dilakukan. Sehingga lanjut Airin, Musrenbang yang dilakukan saat ini memantapkan kembali usulan-usulan yang telah masuk.

“Selamat bermusyawarah dan lihat secara cermat berbagai usulan-usulan. Ini hanya untuk menajamkan kembali sejumlah usulan-usulan yang masuk sebelumnya,” tambahnya.

Sementara itu, Kepala Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah (Bappeda) Kota Tangsel Mochammad Taher Rochmadi menjelaskan, Musrenbang kali ini, bertujuan untuk menjadikan Kota Tangsel sebagai kota layak huni yang berwawasan lingkungan berbasis inovasi dan teknologi.

Sehingga, sambung Taher, peningkatan penyediaan sarana dan prasarana perkotaan, penyelenggaraan tata kelola pemerintahan berbasis inovasi dan teknologi, daya saing perekonomian daerah, akses layanan pendidikan dan kesejahteraan, serta pengembangan kualitas sumber daya manusia harus dapat dicapai pada 2018 nanti.

“Itu prioritasnya. Tantangannya pertumbuhan penduduk yang tinggi dengan kepadatan penduduk hingga 10 ribu / KM2. Jadi harus didukung adanya peningkatan sarana prasarana dan utilitas wilayah yang memadai,” jelasnya.

Sarana dan prasarana yang banyak diusulkan seperti jalan warga saluran drainase. Dibeberapa wilayah Kota Tangsel, sambung Taher, kebutuhan drainase yang memadai agar terbebas banjir sangat diperlukan.

“Dominannya masih infrastruktur hal itu yang kemudian kita simpulkan menjadi keinginan warga dan menjadi kebutuhan. Namun, sisi pengembangannya juga tetap kita beri bobot tersendiri sehingga tetap rujukan kita RPJMD dan visi misi pembangunan di 2018,” ungkapnya.

Di sisi lain, Ketua DPRD Kota Tangsel Mochamad Ramlie menjelaskan, persoalan banjir masih menjadi hal serius dan rutin terjadi dibeberapa wilayah. Sehingga, Ramlie meminta Pemkot Tangsel melakukan kanalisasi dengan sarana aliran air yang memadai sehingga permasalahan banjir dapat diselesaikan.

“Langkah pencegahan juga harus dilakukan dengan berkoordinasi bersama pemerintah provinsi untuk menormalisasi situ-situ yang ada. Selain itu runag terbuka hijau juga perlu diperbanyak sebagai daerah resapan dan menjadikan Tangsel kota yang layak huni,” katanya.  (mg-22)