"Memang angkanya di bawah 1 persen, tapi tentu itu tetap harus kita intervensi supaya angkanya terus menurun dan harapan ke depannya balita di Tangerang Selatan terbebas daripada stunting," ujarnya.
Menurutnya, penanganan setiap anak tidak dapat disamaratakan. Lama intervensi bergantung pada kondisi masing-masing anak, mulai dari malnutrisi, berat badan kurang hingga persoalan pertumbuhan lainnya. "Intervensinya beda-beda, bisa mingguan, bisa bulanan, bahkan bisa tahunan," jelasnya.
Karena itu, peran Posyandu dan kader kesehatan penting untuk melakukan pengukuran serta pemantauan pertumbuhan anak secara berkala. Jika pertumbuhan anak belum sesuai target, intervensi dapat segera dilakukan, terutama pada periode 1.000 HPK.
Pilar mengatakan faktor ekonomi dan pengetahuan masyarakat mengenai makanan bergizi juga menjadi tantangan dalam pemenuhan gizi. Pemerintah memberikan makanan tambahan bergizi bagi balita serta ibu hamil dan menyusui yang membutuhkan.
Pemberian makanan tambahan di Pos Gizi dilakukan lima kali dalam satu bulan.
Dari pemantauan awal, Pilar menyebut terdapat perkembangan positif dari sisi berat dan tinggi badan anak yang mengikuti intervensi.
"Alhamdulillah, dari segi berat badan meningkat, tinggi badannya sesuai dengan target pencapaian. Ya mudah-mudahan tumbuh kembang otaknya juga sama," katanya.
Ditempat yang sama, Kepala Bidang Kesehatan Masyarakat Dinas Kesehatan Kota Tangsel Lilis Suryani mengatakan, Pos Gizi di Bakti Jaya menjadi salah satu titik fokus intervensi bagi 20 balita. Menurutnya, Pos Gizi tidak hanya menjadi tempat pemberian makanan bersama.
Para ibu juga mendapatkan edukasi mengenai komposisi makanan bergizi seimbang, kesehatan gigi dan mulut, serta perilaku hidup bersih dan sehat. "Pos Gizi ini tidak hanya makan bersama balitanya, tetapi nanti ibu-ibunya akan mendapat edukasi bagaimana komposisi makanan yang bergizi seimbang sesuai dengan kebutuhannya," ujarnya.
Lilis menjelaskan, program Pos Gizi dilaksanakan selama tiga bulan dengan konsep lima hari makan bersama setiap bulan. Setelah intervensi awal tersebut, keberlanjutan program diharapkan mendapat dukungan dari kader, masyarakat, kecamatan, kelurahan, Baznas maupun pihak lainnya.
"Karena memang ada keterbatasan anggaran, Pos Gizi ini nanti tidak akan selamanya dibiayai oleh pemerintah," jelasnya.
Selain faktor asupan makanan, Dinkes juga menemukan sejumlah faktor lain dalam audit kasus stunting, seperti paparan asap rokok terhadap ibu hamil serta kondisi lingkungan, termasuk kualitas air dan sanitasi.
Khusus di Bakti Jaya, Lilis menyebut terdapat enam kasus baru yang telah terdeteksi. Kasus tersebut akan menjadi sasaran intervensi agar status gizinya dapat diperbaiki sekaligus mencegah munculnya kasus baru. "Justru ini bagus, malah terdeteksi. Jadi kita tidak lambat dalam mengintervensi," ujarnya.
Sementara itu, Sekretaris Dinas Kesehatan Kota Tangsel Syahlan King Syahnan Siregar mengatakan, pada 2026 pemerintah mengembangkan tujuh Pos Gizi baru yang tersebar di tujuh kecamatan.
Ketujuh lokasi tersebut berada di Kelurahan Pamulang Barat, Bakti Jaya, Cirendeu, Jombang, Jelupang, Lengkong Gudang dan Pondok Benda. Masing-masing Pos Gizi memiliki sasaran 20 balita, sehingga total terdapat 140 balita yang menjadi sasaran pengembangan tahun ini.
Pemkot Tangsel menargetkan pengembangan Pos Gizi secara bertahap hingga mencapai 108 Pos Gizi pada 2029. "Pengembangan Pos Gizi merupakan bagian dari upaya memperluas dan memperkuat intervensi gizi berbasis masyarakat," ujarnya.