Kemenlu Desak AS Beri Penjelasan ,Terkait Pelarangan Panglima TNI Masuk AS

  JAKARTA-Menteri Luar Negeri Retno P Marsudi telah memanggil Wakil Duta Besar Amerika Serikat (AS) terkait kasus Panglima TNI Jenderal Gatot Nurmantyo yang ditolak masuk AS. Menurut Retno, pemanggilan wakil dubes dilakukan karena Dubes AS Joseph Donovan tidak berada di Jakarta. Pertemuan itu berlangsung pada Senin (23/10) pagi, pukul 07.45 WIB. "Di dalam pertemuan tadi pihak kedutaan mengatakan, pertama, dia melihat pentingnya Indonesia bagi AS. Hubungan kita dalam kondisi yang baik," ungkap Rerno di kompleks Istana Negara Jakarta. Pihak Kedubes AS juga mengatakan konfirmasi bahwa rencana keberangkatan Panglima TNI dan rombongan adalah dalam rangka untuk memenuhi undangan yang disampaikan oleh Jenderal Joseph Dunford. Ketiga, mereka menyampaikan penjelasan dan permintaan maaf terhadap situasi yang terjadi yang tentunya menyebabkan ketidaknyamanan. Serta, larangan itu sudah dicabut dan Jenderal Gatot bisa melanjutkan kunjungannya ke AS. "Mereka bilang, kami sangat menyambut baik kunjungan dan tidak ada pembatasan dalam bentuk apa pun dan terdapat keinginan dari Jenderal Dunford untuk berkomunikasi dengan Panglima TNI. Mereka saat ini sedang mengatur komunikasi tersebut," jelas Retno. Namun demikian, Retno tidak begitu saja puas atas penjelasan Kedubes AS, dan tetap harus ada penjelasan kenapa pelarangan itu terjadi. "Bagi kami ada dua hal yang berbeda. Satu, larangan itu sudah tidak ada lagi. Tetapi yang kedua, kami sampaikan bahwa kami tetap meminta klarifikasi, penjelasan kenapa hal tersebut terjadi," tegas Retno. Saat ini, kata Retno, Kedubes AS masih berkomunikasi dengan otoritas terkait di sana untuk mencari tahu apa sebenarnya yang terjadi. "Saya sampaikan bahwa ada urgensi bahwa pemerintah Indonesia ingin mendapatkan penjelasan dan klarifikasi," pungkas Retno. Wakil Ketua Komisi I DPR Meutya Hafid mengatakan, suka tidak suka, kasus penolakan AS terhadap Panglima TNI Jenderal Gatot Nurmantyo bisa merusak hubungan kedua negara. “Saya menilai insiden ini bisa mencederai hubungan Indonesia-AS,” kata Meutya kepada wartawan, Senin (23/10). Politikus Partai Golongan Karya (Golkar) itu mengatakan, AS harus bisa menjelaskan dan menjawab nota diplomatik Indonesia kenapa Panglima TNI yang diundang secara resmi oleh pejabat militer diberikan red notice di bandara ketika akan berangkat. “Saya membaca rilis dari kedubes (Kedutaan Besar) AS isinya baru berupa permintaan maaf, belum menjelaskan kenapa insiden tersebut terjadi,” katanya. Menurut dia, hal ini menjadi pertanyaan besar masyarakat Indonesia yang perlu dijawab oleh AS. “Red notice sesuatu yang serius, tidak keluar tanpa alasan,” ujar Meutya. Menurut wanita yang pernah menjadi wartawan itu, akan lebih elok jika penjelasan atas nota diplomatik KBRI Washington DC disampaikan langsung oleh Kemenlu AS. “Mudah-mudahan ini hanya blunder di internal mereka. Namun tetap perlu dijelaskan,” pungkasnya. Menteri Koordinator Politik, Hukum dan Hak Asasi Manusia (Menko Polhukam) Wiranto memastikan pemerintah tak membiarkan penolakan terhadap Panglima TNI Jenderal Gatot Nurmantyo untuk memasuki wilayah AS. Wiranto menegaskan, pemerintah Indonesia sudah menyurati pemeritah AS untuk meminta klarifikasi atas persoalan itu. "Saya sudah berkoordinasi dengan Menteri Luar Negeri (Retno LP Marsudi) dan beliau sudah memberikan surat permintaan klarifikasi," ujar Wiranto di sela-sela Rapat Persiapan Pelaksanaan Pilkada Serentak 2018 di Hotel Kartika Chandra, Jakarta Selatan, Senin (23/10) Pemerintah, kata Wiranto, sampai saat ini masih menunggu jawaban dari pemerintah AS. Karena itu, mantan Panglima ABRI itu belum bisa menentukan tindak lanjut atas langkah US Customs and Border Protection (CBP) melarang Gatot memasuki wilayah AS. "Apa sebabnya masih ditunggu, saya tidak bisa mendahului," ucapnya. Apakah Wiranto pernah mengalami perlakuan serupa oleh otoritas AS? Menteri pertahanan dan keamanan di era Presiden Abdurrahman Wahid itu mengaku tak pernah mengalaminya. "Saya belum (pernah) mengalami yang seperti itu (dicegah masuk AS,red)," pungkasnya. Seperti diberitakan sebelumnya, Jenderal Gatot diundang secara resmi untuk menghadiri acara Chiefs of Defense Conference on Counter Violent Extremist Organizations (VEOs) di Washington pada 23-24 Oktober 2017. Undangan itu disampaikan langsung oleh Kepala Staf Gabungan Angkatan Berenjata AS Jenderal Joseph F Dunford. Gatot beserta istri dan delegasi TNI pun mengurus visa dan dokumen lainnya untuk menghadiri undangan itu. Namun, ketika hendak bertolak ke Washington melalui Bandara Soekarno-Hatta, Sabtu (21/10) sore, tiba-tiba Gatot menerima pemberitahuan bahwa dirinya dilarang memasuki wilayah AS. Wakil Ketua DPR Fahri Hamzah mengatakan, pelarangan Amerika Serikat terhadap Gatot jangan dianggap sederhana. Ia tidak yakin ini hanya karena persoalan administrasi semata. Menurut Fahri, sistem koordinasi di pemerintah AS sangat rapi. Jika Gatot diundang secara resmi oleh Panglima Angkatan Bersenjata AS sudah pasti mereka berkoordinasi. Karena itu, dia yakin Pentagon, departemen pertahanan AS sudah memahami kenapa Gatot ditolak masuk negara yang dipimpin Presiden Donald Trump itu. “Bahwa ada seorang jenderal, The Chief of Army di satu negara besar di Asia Tenggara ditolak masuk Amerika terus Pentagon tidak paham kan ngawur, tidak mungkinlah,” paparnya di gedung DPR, Jakarta, Senin (23/10). Dia mengatakan, eksekutif di AS tentu sudah satu atap sehingga kecil kemungkinan terjadi persoalan teknis administratif. “Pasti ada masalah lain,” tegasnya. Fahri juga mengingatkan, Amerika dalam sejarahnya suka mengintervensi negara lain. Jadi, persoalan AS tiba-tiba mengundang kemudian melarang Gatot masuk ke sana pun harus diwaspadai Indonesia. “Jadi kita juga harus waspada, apa maksudnya (melarang Gatot),” tegasnya. (jpnn)