Mendagri Minta DPRD DKI Gelar Paripurna

Rapat paripurna istimewa menjadi polemik. Usai sah menjadi Gubernur dan Wakil Gubernur DKI Jakarta, Anies Baswedan dan Sandiaga Uno tak perlu memaparkan program kerjanya di depan DPRD lewat paripurna istimewa. Namun, Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo berpendapat lain. Rapat paripurna istimewa harus digelar, untuk mendengar pemaparan Anies-Sandi tentang program kerjanya. Tjahjo telah mengutus Direktur Jenderal Otonomi Daerah Kementerian Dalam Negeri Soni Sumarsono untuk menemui Sekretaris Daerah DKI Jakarta Saefullah dan perwakilan dari DPRD DKI Jakarta agar segera mengadakan rapat paripurna istimewa. Hal itu dilakukan, untuk mendengar pemaparan Gubernur dan Wakil Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan dan Sandiaga Uno terkait program prioritas jangka pendek dan panjang untuk pembangunan ibu kota. "Harusnya diadakan sidang paripurna. Setidaknya ada pidato gubernur terpilih yang dilantik," kata Tjahjo Kumolo di Tugu Proklamasi, Jakarta Pusat, Minggu (22/10). Tjahjo menuturkan, pidato Anies pada sidang paripurna sebagai bentuk mitra kerja antara Pemprov dan DPRD DKI. Dewan harus mengetahui program gubernur, sehingga fungsi pengawasan bisa berjalan. "Perlunya paripurna untuk mendengarkan skala prioritas janji politik Pak Anies dan Pak Sandiaga Uno," ungkap Tjahjo. Diharapkan, program Anies-Sandi bisa dibahas oleh anggota DPRD yang kemudian dapat diaplikasikan ke dalam Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Perubahan DKI Jakarta. "Gubernur dan DPRD mitra kerja. Menyusun anggaran, menyusun Perda, fungsi-fungsi pengawasan, harus berjalan dengan baik," ujar Tjahjo. Menurut Tjahjo, memang tidak ada aturan khusus mengenai rapat paripurna untuk memaparkan program Anies-Sandi. Namun, ia berharap persoalan belum digelarnya rapat paripurna lantaran antar anggota DPRD DKI berbeda pilihan politik pada Pilkada DKI Jakarta 2017 lalu. "Kalau memang beda pendapat, soal Pilkada kan sudah selesai, mari kita duduk bersama untuk kepentingan masyarakat," pungkas Tjahjo. (jpc)