TANGERANGEKSPRES.ID, SERANG — Upaya meningkatkan daya saing sumber daya manusia (SDM) melalui sinkronisasi pendidikan vokasi, khususnya untuk siswa SMK, masih terhambat oleh regulasi dan koordinasi antarinstansi.
Kepala Balai Besar Pelatihan Vokasi dan Produktivitas (BBPVP) Serang, Adi Nugroho mengungkapkan bahwa saat ini banyak lulusan SMK yang kembali mengikuti pelatihan di balai latihan kerja (BLK) hanya untuk mendapatkan sertifikat kompetensi sebagai syarat melamar pekerjaan.
"Sekarang ini kan banyak lulusan SMK justru mengulang lagi pelatihan di BLK. Kalau sistemnya disinkronkan, mereka tidak perlu buang waktu. Kami di BBPVP siap memfasilitasi," katanya usai berkunjung ke Gubernur Banten Andra Soni, di kantor Gubernur Banten Lama, Kota Serang, Rabu (27/8).
Menurut Adi, idealnya, siswa SMK bisa langsung mengikuti pelatihan di BLK saat masih sekolah. Konsep yang diusulkan adalah mengganti program magang siswa SMK dengan pelatihan berbasis kompetensi di BLK. Hal ini akan menghemat waktu siswa dan memastikan mereka lulus dengan ijazah serta sertifikat kompetensi yang diakui.
"Seperti misalnya mereka magang di instansi pemerintah, seringkali hanya jadi tukang foto copy atau hal-hal yang tidak tersingkronisasi. Maka, sesuai arahan Pak Gubernur tadi, kita ingin agar anak-anak SMK ini bisa diarahkan," ujarnya.
Namun, kendala utamanya adalah aturan ketenagakerjaan yang tidak memungkinkan BLK menerima peserta yang masih berstatus siswa.
Sinkronisasi hanya bisa dilakukan melalui kerja sama dan Memorandum of Understanding (MoU) antara Dinas Tenaga Kerja (Disnaker) dan Dinas Pendidikan (Dindik).
"Jika dengan adanya MoU bisa kita sinkronisasikan melalui kurikulum yang ada di SMK itu untuk mereka nantinya jadi peserta pelatihan di kami," terangnya.
Sementara itu, Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Disnakertrans) Provinsi Banten, Septo Kalnadi membenarkan bahwa ide ini sudah diajukan sejak tahun lalu kepada Dinas Pendidikan, tetapi belum ada realisasi. Dinas Pendidikan disebut masih lebih fokus pada pembangunan sarana dan prasarana.
"Hari ini Dinas Pendidikan masih kepada pembangunan sarana-prasarana, pembangunan ruang kelas baru. Makanya saat ini kan kabid sekolah menengahnya itu mantan kepala BLK Serpong. Jadi sudah coba saya omongin, dan kami nyambung. Tinggal mungkin di 2026 kita wujudkan," katanya.
Gubernur Banten Andra Soni terus berkomitmen untuk memperluas kesempatan pelatihan vokasi bagi masyarakat Banten, sebagai upaya meningkatkan kualitas sumber daya manusia (SDM) di daerah.
"Kami memang sangat memerlukan kerja sama dan kolaborasi, terutama dalam memaksimalkan potensi masyarakat Banten. Salah satunya melalui pelatihan vokasi dan pendidikan vokasi," katanya.
Andra juga menugaskan Dinas Tenaga Kerja (Disnaker) Banten untuk memperkuat koordinasi dengan BBPVP, sekaligus melibatkan Dinas Pendidikan agar siswa SMK dapat memperoleh pengalaman magang yang terstruktur hingga memperoleh sertifikasi resmi.
"Supaya magangnya lebih terarah dan bisa sampai sertifikasi. Dengan begitu, anak-anak kita tidak hanya belajar, tetapi juga siap bersaing di dunia kerja. Kami sepakat untuk saling mendukung agar hasilnya benar-benar bermanfaat dan berdampak bagi masyarakat Banten," paparnya. (mam)