Panglima TNI Sudah Lapor Presiden “Yang Tahu Miskomunikasi Atau Tidak hanya Presiden”

JAKARTA-Panglima TNI Jenderal Gatot Nurmantyo enggan disebut ada miskomunikasi terkait ucapannya adanya 5000 senjata api yang dipesan secara ilegal dengan mencatut nama Presiden Joko Widodo. Hal itu disampaikan Gatot setelah adanya perbedaan pendapat dengan Menkopolhukam Wiranto. Wiranto mengatakan, senjata yang dipesan berjumlah 500 pucuk. Senjata itu dipesan oleh Badan Intelijen Negara (BIN) dari PT Pindad. Wiranto menegaskan tidak ada pemesanan 5000 senjata api ilegal. Menurut Gatot, ada atau tidaknya miskomunikasi dengan Wiranto hanya Presiden Jokowi yang berhak memutuskannya. Bukan orang lain. "Yang tahu miskomunikasi atau tidak hanya Presiden saya. Itu saya pegang," ujar Gatot saat ditemui di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Rabu (27/9). Lebih lanjut, Gatot mengaku telah bertemu dengan Presiden Jokowi mengenai informasi pemesanan 5.000 senjata tersebut. Namun apa hasilnya dia tidak bisa menyampaikannya. "Saya enggak boleh melaporkannya (membocorkan hasil pertemuan dengan Presiden Jokowi)," pungkasnya. Sebelumnya, Panglima TNI Jenderal Gatot Nurmantyo melontarkan pernyataan yang menggemparkan. Di hadapan para purnawirawan jenderal menyatakan, ada ada institusi non militer yang berupaya mendatangkan 5.000 pucuk senjata secara ilegal, dan itu mencatut nama Presiden Jokowi. Menurut Panglima, isntitusi tersebut mencatut nama Presiden Jokowi. Gatot juga tidak akan membeberkan pembelian senjata ilegal tersebut sudah berdasarkan info yang valid. Sehinga tidak perlu diragukan kebenarannya. Jenderal Gatot juga menegaskan, tidak boleh ada institusi di Indonesia yang memiliki senjata selain TNI dan Polri. Sehingga dia mengeluhkan apabila ada institusi lain yang dibebaskan memiliki senjata.? Pernyataan Gatot ini disampaikan pada acara silaturahmi dengan purnawirawan TNI di aula Gatot Subroto, Mabes TNI, Cilangkap, Jakarta Timur akhir pekan lalu. Acara ini antaralain dihadiri, mantan Panglima TNI, mantan Wapres Try Sutrisno sejumlah mantan petinggi TNI AD. Hadir juga Ketua Umum Gerindra Prabowo Subianto, Ketua Umum Hanura Wiranto dan Menko Kemaritiman Luhut Binsar Panjaitan. Ketika itu Gatot mengklaim informasi tersebut sebagai data intelejen berstatus A1 alias terpercaya dan bisa dipertanggunjawabkan. "Informasi yang saya dapat kalau tidak A1 tidak akan saya sampaikan di sini. Datanya kami akurat, data intelijen kami akurat," kata dia dalam acara yang juga dihadiri Pernyataan Gatot ini pun menjadi viral dan mendapat sorotan tajam dari media. Beberapa jam kemudian Wiranto baru angkat bicara. Wiranto menegaskan bahwa pernyataan Panglima tersebut tidak benar. Ia mengakui ada kesalahan komunikasi antara Panglima dengan Kepala BIN Jenderal Budi Gunawan dan Kapolri Jenderal Pol Tito Karnavian. Namun, saat ini sudah diluruskan. Wiranto pun membantah berbagai spekulasi yang beredar seperti Indonesia sedang dalam keadaan genting, karena ada suatu kelompok yang ingin mengganggu ketertiban dan keamanan nasional. Bahkan, kata dia, senjata yang dibeli jumlahnya hanya 500 pucuk, bukan 5.000 pucuk senjata seperti yang sudah disampaikan oleh Panglima TNI. Senjata itu juga dibeli oleh Badan Intelijen Negara (BIN) dan bukan institusi lain yang di luar kontrol Pemerintah dengan menggunakan APBN.? Jenderal Gatot Nurmantyo mengatakan pernyataannya soal dugaan pembelian 5000 senjata api ilegal bukan berasal dari informasi intelijen. Dia menegaskan, semua informasi intelijen yang diperolehnya hanya akan disampaikan kepada Presiden Joko Widodo. “Karena informasi intelijen yang saya dapatkan hanya boleh diberikan kepada presiden. Pernyataan saya pas acara kumpul purnawirawan itu bukan informasi intelijen,” kata Gatot usai menjadi pembicara di diskusi “Pancasila dan Integrasi Bangsa yang digelar Fraksi PKS di gedung DPR, Jakarta, Rabu (27/9). Gatot pun menjelaskan secara terperinci apa yang dimaksudkan dengan informasi intelijen itu. Menurut Gatot, informasi intelijen itu harus mengandung siapa, apa yang dilakukan dan di mana dilakukan. Nah, kata Gatot, bentuk informasi intelijen yang mengandung unsur-unsur inilah yang hanya akan disampaikannya kepada presiden selaku panglima tertinggi TNI. Selain presiden, juga kepada Dewan Perwakilan Rakyat (DPR). “Saya hanya akan menyampaikan apa yang saya tahu kepada presiden atau kalau saya dipanggil DPR. Selain itu saya tidak bisa menyampaikan,” tegas jenderal bintang empat berperawakan tegap ini. Jenderal Gatot Nurmantyo membantah ditegur Presiden Joko Widodo karena pernyataannya soal dugaan pembelian 5000 senjata api ilegal. “Siapa yang tegur? Saya hanya melaporkan (informasi intelijen) kepada presiden. Begitu saja,” tegas Gatot. Dia pun menepis tudingan bahwa pernyataannya itu telah membuat situasi keamanan nasional menjadi keruh. “Apanya yang keruh?” tanya Gatot. Dia menegaskan, sudah bertemu dan memberikan laporan kepada Jokowi. Namun, dia enggan memerinci apa tanggapan Jokowi dari laporan yang disampaikannya tersebut. Karena itu, Gatot menegaskan, yang bisa menilai semuanya adalah presiden selaku panglima tertinggi tentara. “Yang tahu miskomunikasi atau tidak hanya presiden saya. Dan itu saya pegang. Kalau menteri lihat ada miskomunikasi, saya terima,” kata jebolan Akademi Militer (Akmil) 1982 ini. Mantan Kepala Staf TNI Angkatan Darat (KSAD) itu menegaskan, meskipun banyak yang mengkritiknya, hubungannya dengan lembaga–lembaga maupun kementerian lain berjalan baik. “Kami baik-baik saja, lembaga baik-baik. Justru karena saya tidak berbicara itu karena baik-baik saja. Tapi, saya sampaikan dalam satu negara ada aturan, saya luruskan saja,” katanya. Lebih lanjut Gatot pun tidak mempersoalkan aksi perundungan terhadapnya di media sosial, karena informasi 5000 senjata api itu dianggap kabar bohong alias hoaks. Jenderal bintang empat kelahiran Tegal, Jawa Tengah, 13 Maret 1960 ini, pun punya pemikiran sendiri menanggapi itu. “Jadi begini, ibarat sepak bola, penonton dari belakang lihat offside, namun yang samping bilang tidak. Masa saya harus marah, karena orang punya persepsi sendiri. Saya hargai itu,” pungkasnya. Selain BIN, ternyata Polri juga berencana membeli senjata api. Polri mengajukan pengadaan sebanyak 1.500 senjata dengan menggunakan tahun anggaran 2017. Senjata tersebut ditujukan untuk operasional Polri di seluruh daerah. Kadiv Humas Polri Irjen Setyo Wasisto mengatakan, lima ribu pucuk senjata sudah disanggupi oleh PT Pindad, sementara sisanya masih dicari ke luar negeri. "Di Pindad dipesan Mag 4. Dari Pindad juga belum mengirim Mag 4. Tetapi teken kontrak sudah," kata Setyo di Lapangan Tembak Senayan, Jakarta Pusat, Selasa (26/9). Mengenai nilai anggaran pengadaan 1.500 pucuk senjata tersebut, Setyo tidak mengetahuinya. Menurutnya, kewenangan tersebut berada di bawah Asisten Kapolri Bidang Perencanaan dan Anggaran Irjen Bambang Sunarwibowo. Ia juga mengaku sisa sepuluh ribu unit senjata yang tidak dipenuhi PT Pindad masih dicari di luar negeri. Sejauh ini, sudah ada beberapa negara yang menyanggupi, tapi Polri masih melakukan seleksi. "Belum diputuskan, masih ada tiga bulan untuk menentukan," terang dia. Tanda pagar (tagar) #kamibersamapanglima mendadak muncul di Twitter, setelah Panglima TNI Jenderal Gatot Nurmantyo menyebut ada upaya pembelian 5.000 senpi atau senjata api ilegal dan mencatut nama Presiden Joko Widodo. Hastag itu mendapat berbagai respons di dunia maya maupun nyata. Netizen banyak mengapresiasi Gatot. Di dunia nyata, Wakil Ketua DPR Agus Hermanto menilai sebenarnya apa yang terjadi merupakan konflik internal di pemerintah. Karena itu, dia menegaskan, serahkan sepenuhnya kepada pemerintah untuk menyelesaikan konflik tersebut. "Saya yakini pemerintah bisa menyelesaikan masalah ini," ujar Agus di gedung DPR, Jakarta, Rabu (27/9). Dia mengatakan, berdasarkan pernyataan Menkopolhukam Wiranto memang terjadi miskomunikasi antarinstitusi terkait wacana pembelian senjata itu. Karena itu, Agus mengatakan, harus ada klarifikasi yang terbaik kepada masyarakat. "Tentunya panglima harus klarifikasi secara menyeluruh apa yang dimaksud dari pernyataannya itu," ujarnya. Anak buah Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) di Partai Demokrat itu mengingatkan, sebenarnya juga tidak boleh mengeluarkan pernyataan yang tidak diyakini. Namun, Agus yakin panglima memiliki dasar yang kuat untuk mengatakan apa yang ingin dikatakannya. (jpnn)