TANGERANGEKSPRES.ID - Mantan Wakil Bupati Lebak dan bakal calon Wakil Gubernur Banten Ade Sumardi mendesak pemerintah untuk mencabut moratorium pemekaran wilayah, dan meminta DPR RI segera memberikan nomor untuk DOB (Daerah Otonomi Baru) Cilangkahan sebagai daerah pemekaran dari Kabupaten Lebak yang sudah lama disuarakan oleh masyarakat.
“Semua syarat untuk pembentukan DOB Cilangkahan sudah terpenuhi, mulai dari persetujuan dari DPRD daerah, DPR RI dan DPD RI, serta persyaratan lain sesuai dengan UU Nomor 23 Tahun 2014 tentang pemerintahan daerah sudah terpenuhi semua,” kata Ade Sumardi kepada Tangerang Ekspres, di Rangkasbitung, Kamis (8/8/2024).
Tak hanya itu, daerah Cilangkahan yang terdiri dari 11 kecamatan di wilayah Selatan Kabupaten Lebak yang potensial dan memenuhi syarat sebagai daerah otonomi baru, baik dari segi kemampuan ekonomi, potensi daerah, sosial budaya, sosial politik, jumlah penduduk, dan luas wilayah sangat mendukung Lebak Selatan lepas dari Kabupaten Lebak.
"Sekarang coba bayangkan, PNS yang ada di Kecamatan Bayah, Cilograng atau Kecamatan Cibeber yang mau rapat dinas ke Rangkasbitung sebagai Ibukota Lebak, mereka harus menginap di Rangkasbitung saking jauhnya letak geografis daerah tersebut dari ibu kota kabupaten,” ujar Ade.
Menurut Ketua DPD PDIP Provinsi Banten ini, alasan lain Lebak Selatan harus menjadi daerah otonomi baru adalah untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat, agar tidak terjadi ketimpangan ekonomi antara Lebak Utara dan Lebak Selatan.
“Sekarang coba saja kita lihat, bagaimana pertumbuhan ekonomi antara Lebak Utara dan Lebak Selatan, termasuk pembangunan infrastruktur antara daerah Lebak Utara dan daerah Lebak Selatan,” paparnya
Ade mendesak kepada pemerintah pusat untuk mencabut moratorium pemekaran wilayah dan memberikan penomoran untuk Kabupaten Cilangkahan sebagai daerah otonomi baru.
"Sekarang kita minta pemerintah mencabut moratorium tentang pemekaran wilayah dan memberi penomoran untuk Kabupaten Cilangkahan,” tandasnya.