TANGERANGEKSPRES.ID - Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) Cabang Tangerang, meminta kepada Dinas Pendidikan baik Kota Tangerang, Kabupaten Tangerang dan Kota Tangerang Selatan untuk memantau kegiatan sekolah dalam kegiatan wisuda dan pelepasan siswa yang di indikasi adanya pungutan dari pihak sekolah.
Pasalnya, setiap tahun saat wisuda dan pelepasan siswa banyak masyarakat yang mengeluhkan adanya nominal uang yang di keluarkan orangtua siswa. Dengan alasan, wajib dan sudah ada kesepakatan antara sekolah dan juga orangtua siswa.
Ketua HMI Cabang Tangerang Iqbal mengatakan, Dinas Pendidikan yang ada di Tangerang Raya diminta untuk membiarkan sekolah melakukan pungutan, karena itu membebani orangtua siswa. Harusnya, sekolah negeri khususnya SD sudah tidak ada lagi adanya pungutan yang bersifat kolektif.
"Percuma ada BOS tetapi sekolah masih cari untung dari kegiatan sekolah, ini harus menjadi pantauan Dinas Pendidikan yang ada di Tangerang Raya. Kalau bisa, tindak tegas sekolah yang melakukan pungutan berkedok keputusan orangtua siswa,"ujarnya kepada Tangerangekspres.co.id, Selasa (30/4).
Iqbal menambahkan, bahwa pihaknya akan siap menampung keluhan masyarakat mengenai adanya pungutan sekolah, karena itu mencederai dunia pendidikan yang ada saat ini. Harusnya, pihak sekolah memfasilitasi para siswa bukan jadi melalukan pungutan.
"Yang jadi pertanyaan, adanya dana BOS itu buat apa saja. Kalau dikit-dikit kegiatan siswa dilakukan pungutan kenapa selogan sekolah negeri gratis selalu di kampanyekan, jelas adanya pungutan tersebut membuat keuntungan bagi sekolah,"paparnya.
Ia menjelaskan, mendekati kelulusan siswa pihak sekolah jangan memakskan untuk perpisahan di luar kota, karena sudah jelas adanya larangan untuk keluar kota. Dan pastinya, akan mengeluarkan biaya yang sangat lumayan besar.
"Orangtua semua tidak rata kesanggupannya, ada yang sanggup karena mereka orang mampu tetapi bagaimana orangtua yang tidak mampu. Sekali lagi, saya tegaskan kepada Dinas Pendidikan untuk memantau dan jangan tutup mata jika ada kegiatan tersebut. Jika memang Dinas Pendidikan tidak sanggu, maka HMI akan siap turun melakukan pemantauan langsung," tutupnya. (*)