Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) berencana memulai penataan kawasan kompleks parlemen, Senayan, Jakarta pada 2018. Bahkan, rencana itu akan menjadi prioritas.
"Paket penataan kawasan itu mungkin dimulainya pada tahun 2018. Sudah dipidatokan. sudah diprioritaskan, sudah dibicarakan dengan pemerintah," ujar Wakil Ketua DPR Fahri Hamzah di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (10/8).
Setidaknya beberapa infrastruktur penunjang akan dipersiapkan. Misalnya pembangunan gedung baru. Adapun gedung yang ada sekarag akan direnovasi untuk DPD. "Tapi nanti dikomunikasikan. Kan ada DPR , MPR dan DPD," sebutnya.
Ada pula rencana pembangunan hunian semacam apartemen bagi anggota DPR di Taman Ria Senayan. Adapun lokasi itu dahulu sempat diusulkan pembangunan pusat perbelanjaan atau mal namun ditolak parlemen.
Dengan dibangunnya hunian yang lokasinya dekat DPR itu, para anggota kata Fahri tidak bisa beralasan untuk telat menghadiri rapat nantinya.
"Kalau dia tinggal dekat DPR, dia tidak ada alasan macet karena jalan kaki dari Taman Ria ke sini," ucapnya. Soal bagaimana nasib perumahan DPR di Kalibata nanti, Fahri mengatakan tanah itu bisa dikembalikan ke Kesekretariatan Negara. "Dikembalikan ke setneg. Tentu silakan kalau mau dijual setneg, itu urusan setneg," imbuhnya.
Sementara dia menambahkan, penataan kawasan parlemen dilakukan secara transparan. "Teman-teman kan sudah tahu. Saya kira ini proyek yang lebih transparan daripada Meikarta," pungkas Fahri. (dna/JPC)