Overload, Honorer Harus Dites

SERPONG-Kinerja Pemkot Tangsel dinilai tak sebanding dengan jumlah pegawai. Bukan pegawai negerinya, melainkan tenaga kerja sukarela atau honorernya yang dituding sudah overload. Maka itu, Dewan meminta agar, dilakukan seleksi ulang honorer untuk memaksimalkan kinerja. Permintaan ini, disampaikan Komisi 1 DPRD Kota Tangsel dalam evaluasi kinerja Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan (BKPP) Kota Tangsel. BKPP direkomendasikan agar segera melakukan kajian terkait jumlah tenaga kerja honorer. Ketua Komisi 1 DPRD Kota Tangsel Ahmad Syawqi mengatakan, membludaknya pegawai honorer atau TKS dikhawatirkan dapat mengganggu lingkungan kerja para pegawai. Sebab, hal tersebut tidak didasarkan etos kerja dan tingkat kedisiplinan yang tinggi para pegawai."Karena jumlahnya sudah overload. Evaluasi kami melihat etos kerja pegawai dan kedisiplinan masih rendah. Sehingga akan berdampak pada iklim kerja yang kurang optimal," katanya kepada Tangerang Ekspres, Selasa (25/7). Politisi Partai Gerindra itu menyebutkan, pada rapat evaluasi semester 1 terungkap bahwa BKPP mengalami kesulitan untuk mengetahui jumlah keseluruhan pegawai non-PNS itu. Menurutnya, upaya yang harus dilakukan yakni meminta para Organisasi Perangkat Daerah (OPD) mendata jumlah pegawainya. "Setelah pendataan juga mereka akan diseleksi ulang. Pendataan dan seleksi nantinya akan menjadi input dalam menentulkan jenjang karier jabatan pegawai sesuai dengan kompetensi sumber daya manusianya," ujar Ketua Komisi yang akrab disapa Oki itu. Hasil evaluasi atas kinerja BKPP itu juga harus dilakukan sesuai dengan usaha Walikota Tangsel untuk mereduksi dan mendata ulang para pegawai non-PNS. Wakil rakyat yang juga Ketua KNPI Kota Tangsel itu menambahkan, dengan menerapkan langkah tersebut setidaknya terdapat dua hal yang menjadi bahan kebijakan Pemkot Tangsel. "Positifnya kita tahu mana yang telah lama mengabdikan diri kepada Kota Tangsel namun belum mendapat perhatian, dan negatifnya akan terjadi pengurangan pegawai," ujarnya. Sementara itu, Wakil Walikota Tangsel Benyamin Davnie mengakui jika jumlah tenaga honorer sudah tenaga honorer sering tak terdata pada BKPP. Sebab para pegawai tersebut kerap masuk melalui rekrutmen yang dilakukan oleh tiap OPD. Atas hal tersebut dengan tegas Pak Ben meminta agar para Kepala atau pejabat OPD tidak melakukan penerimaan pegawai. "Ini jadi pembahasan kita, kepala OPD dilarang menambahkan pegawainya. Kita juga akan melakukan penyeleksian ulang. Ada juga ketidakdisiplinan para pegawai. Makanya kita akan tindak tegas nantinya silakan jadi pegawai, tapi menunjukan etos kerja yang baik," imbuhnya. (mg-22/esa)