Warga Kota Tangerang Masih Banyak yang Miskin

KOTA TANGERANG, tangerangekspres.co.id - Angka keluarga miskin di Kota Tangerang ternyata masih cukup tinggi. Dari dari 104 kelurahan di wilayah Kota Tangerang, 10 kelurahan dijadikan sampling penelitian mahasiswa Unis Tangerang dalam menjalankan kuliah kerja kemasyarakatan (K3) yang dilakukan pada 8 Agustus hingga 9 September lalu. Hasil penelitian ini diekspos pada forum group Discussion (FGD) terkait penanggulangan kemiskinan di Kota Tangerang yang digelar Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat (LPPM) Unis Tangerang, Kamis (22/12). Mima Amelia, mahasiswa yang melakukan penelitian tersebut menyampaikan, sebagai tim 15 yang melakukan survey langsung ke masyarakat yang ada di 10 kelurahan dalam kegiatan K3. Hasilnya banyak ditemukan keluarga miskin di Kota Tangerang. "Dari 10 kelurahan sekitar 32 persen penduduknya kita lakukan survey terdapat 3.568 jumlah rumah tangga miskin," ungkap Mima dalam paparannya. Dia menjelaskan, indikator yang menjadi prioritas penelitiannya itu pada bidang pendidikan, kesehatan, pekerjaan dan penghasilan serta informasi pokok rumah tangga. Dikatakan Mima, dibidang pendidikan pihaknya menemukan banyaknya anak usia produktif mulai dari usia 6 hingga 15 tahun tidak sekolah. "Dari 10 kelurahan di usia anak 6 hingga 15 tahun didapati 1.248 anak yang tidak sekolah. Pada usia kisaran 16 hingga 18 tahun 355 remaja yang tidak sekolah atau kuliah," tandasnya. Dikatakan Mima, yang lebih miris di Kota Tangerang ini masih banyak warganya tidak memiliki mandi cuci kakus (MCK) dengan bangunan rumah yang cukup memprihatinkan. Dari 10 kelurahan yang dilakukan survey sebanyak 48 warga Kota Tangerang tidak memiliki MCK. Menurutnya, banyak aspek permasalahan di Kota Tangerang yang menjadi pekerjaan rumah (PR) Pemkot Tangerang. "Artinya kan di Kota Tangerang masih banyak warga yang memiliki rumah tak layak huni," sebutnya. Dia menambahkan, penelitian ini dilakukan sampelnya diambil dari sumber data Bappeda Kota Tangerang. Dimana pada saat penelitian itu sudah ada indikatornya masing-masing mulai dari jumlah keluarga sebanyak 11 ribu KK yang diberikan oleh Bappeda. "Kami berharap adanya implementasi langsung dari program-program yang sudah kami sajikan oleh dinas terkait," ujarnya. Dia juga berharap, data tersebut menjadi acuan untuk membantu masyarakat Kota Tangerang yang benar-benar tak mampu menjadi prioritas untuk difasilitasi. Ketua LPPM Unis Tangerang, Hudaya Latuconsina menuturkan, diskusi ini digelar dalam rangka kepentingan pembangunan di Kota Tangerang. Sebab, bagaimanapun konsep sistem pembangunan nasional itu dilakukan melalui hasil riset. "Maka hasil survey kondisi masyarakat itu dapat menjadi bahan acuan untuk pembangunan itu sendiri," tutur Hudaya. Dia berharap, Pemkot Tangerang dapat membangun kerjasama dengan pihak perguruan tinggi yang ada di Kota Tangerang untuk melakukan updating data kemiskinan di Kota Tangerang yang nantinya menjadi bahan rancangan pembangunan jangka menengah daerah (RPJMD) Kota Tangerang. Penelitian yang dilakukan mahasiswa Unis Tangerang, lanjut Hudaya, sebagai sampling untuk program mengentaskan kemiskinan. "Riset ini sebagai sampling untuk mengentaskan kemiskinan. Jadi Pemkot dengan begitu bisa mendapatkan data riil di lapangan dari has riset itu," imbuhnya. Menurutnya bagaimana pun menurut undang-undang mengacu pada perencanaan pembangunan nasional, maka hasil survey lah yang dapat menjadi bahan rancangan kebijakan pemerintah sebagai basis data. Data hasil penelitian tersebut, sambung Hudaya, nantinya dapat juga digunakan untuk penyaluran bantuan sosial, baik pemerintah pusat, Provinsi maupun Pemkot Tangerang sendiri. "Seperti program bedah rumah ada yang berasal dari pusat, provinsi bahkan kota Tangerang sendiri," tandasnya. Dikatakannya, dalam menanggulangi kemiskinan di kota seribu industri ini, Pemkot Tangerang bisa menggandeng pihak perusahaan dengan memanfaatkan dana CSR perusahaan tersebut. Dia menyebut, program bantuan sosial baik dari pemerintah pusat, Provinsi maupun Pemkot Tangerang selama ini disinyalir terjadinya salah sasaran. Sebab, data bantuan sosial tersebut tidak dilakukan langsung ke masyarakat. "Bisa saja selama ini bantuan sosial yang sudah berjalan salah sasaran, nyatanya masih banyak warga Tangerang di garis kemiskinan," tukasnya. Dia berharap dinas terkait benar-benar bekerja sesuai data fakta di lapangan agar kemiskinan di kota Tangerang dapat teratasi. Selain itu, penanggulangan kemiskinan di Kota Tangerang harus diiringi dengan melakukan edukasi bagaimana masyarakat dapat tumbuh berkembang secara baik dan menjadi sumber daya manusia yang memiliki daya saing. "Jadi edukasinya juga harus jalan. Pemahaman ini juga harus dilakukan dengan cara pendekatan seperti melalui majelis taklim atau lingkup lainnya," pungkasnya. Dilain pihak, Sub Koordinator Bidang Sosial Kemasyarakatan, Bidang Perencanaan Sosial Kemasyarakatan dan Ekonomi, Bappeda Kota Tangerang, Wessa Triawan mengatakan, pihaknya telah melakukan upaya-upaya program pengentasan kemiskinan di kota Tangerang. Seperti pada bidang pendidikan, Kota Tangerang memiliki program Tangerang Cerdas. Program sekolah gratis dan bantuan operasional siswa sebesar Rp 900 ribu setiap tahunnya serta adanya bantuan subsidi uang pembangunan sebesar Rp 1 juta bagi siswa yang melanjutkan ke sekolah SMP Swasta. Meski demikian, pihaknya sangat antusias dan mengapresiasi penelitian yang dilakukan para mahasiswa Unis Tangerang. Menurutnya, hal itu menjadi masukan bagi Pemkot Tangerang. "Penelitian yang dilakukan temen-temen mahasiswa Unis melihat secara langsung di lapangan kondisinya seperti apa. Dan ini menjadi masukan serta bahan evaluasi bersama apa-apa yang harus kita perbaiki di Kota Tangerang," ujarnya. Menurutnya, Pemkot Tangerang juga melalui dinas terkait telah melakukan blusukan ke lingkungan warga melalui data kelurahan dan kecamatan untuk melakukan pendataan terkait penanggulangan kemiskinan. Kita mencari warga yg potensi harus dibantu agar adanya updating di DTKS itu. "Selama ini kita patokannya penyaluran bantuan itu dari DTKS itu," tukasnya. Disinggung masih banyak warga Kota Tangerang dibawah garis kemiskinan, dia menyebut akan melakukan pendataan ulang terkait data terpadu kesejahteraan sosial (DTKS) itu. "Kita akan lakukan data ulang oleh tim di lapangan untuk usulan di berikutnya," tutupnya. (raf)