Harga Telur Sudah Turun di Pasar Mauk

TANGERANG -- Kenaikan harga BBM bersubsidi diantaranya jenis Pertalite pada Sabtu (3/9) lalu, berdampak terhadap sejumlah harga sembako di Pasar Tradisional Mauk, Kabupaten Tangerang. Kecuali harga telur. Demikian dikatakan Ketua Pengelola Pasar Tradisional Mauk Zainudin kepada wartawan, di kantornya, Senin (12/9). "Sejumlah harga sembako diantaranya, beras, naik. Yang tadinya harga beras medium Rp980 ribu per kwintal (100 kilogram). Sekarang jadi Rp1 juta per kwintal," kata Zainudin, saat dikonfirmasi. Kecuali, dilanjutkannya, harga telur ayam negeri yang semula antara Rp30 ribu sampai Rp31 ribu per kilogram, sebelum diumumkan pemerintah tentang penyesuaian harga BBM. "Saat ini, malahan harga telur ayam negeri antara Rp28 ribu sampai Rp29 ribu per kilogram, di pasar ini," jelasnya. Pun demikian, menurutnya, kenaikan harga BBM berefek terhadap kenaikan harga sembako. Terpisah, Ketua Fraksi PKS DPRD Kabupaten Tangerang Ahmad Syahril menyatakan, sudah melakukan aksi sebagai bentuk penegasan, bahwa PKS menolak kenaikan BBM bersubsidi. "PKS sudah tegas dan lugas menggunakan hak legislatifnya melalui parlemen DPR RI menolak BBM subsidi dinaikan. Lalu aksi flashmob akhir pekan lalu, sebagai penegasan bahwa PKS bersama rakyat menolak BBM subsidi dinaikan," kata Ahmad Syahril. Menurutnya, kenaikan BBM berdampak dengan nasib rakyat yang akan bertambah sulit, karena harga-harga kebutuhan pokok ikut naik. "Harga sembako naik, transportasi umum naik, biaya hidup juga naik. Tinggi biaya produksi membuat perusahaan efesiensi, dengan ancaman PHK. Inflasi meningkat membuat harga-harga mahal, sedangkan daya beli masyarakat akan menurun," ujarnya. Lebih lanjut menurut Syahril, masyarakat berhak mendapatkan subsidi. Ketimbang pemerintah memprioritaskan pembangunan Ibu Kota Negara (IKN) atau proyek kereta cepat Jakarta-Bandung. "PKS menegaskan bahwa masyarakat berhak dan lebih utama mendapatkan subsidi. Ketimbang pembiayaan project kereta cepat Jakarta-Bandung serta IKN, karena subsidi untuk hajat masyarakat," tegasnya. Pria yang juga sebagai Sekretaris Dewan Pengurus Daerah (DPD) PKS Kabupaten Tangerang ini menambahkan, pemerintah salah bila membuat narasi bahwa subsidi adalah beban negara. "Pengurangan subsidi untuk masyarakat itu, pengalihannya salah. Pengalihannya itu lebih ke pembayaran utang yang dari dulu sudah kami (PKS) kasih warning tentang utang," ujarnya. Terkait adanya Bantuan Langsung Tunai (BLT) BBM, menurutnya, dapat diistilahkan sebagai 'pemadam kebakaran' saja. Sebab bansos tersebut tidak akan selamanya diberikan kepada masyarakat. "Paling lama, sekitar 6 bulan sampai 1 tahun. Jadi, kami ingin tidak ada pengalihan subsidi BBM. Dampak kenaikan BBM akan berdampak ke dapur, transportasi dan inflasi," pungkasnya. (zky)